Makassar (Antara Sulsel) - Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan telah menyiapkan segala rancangan dan teknis untuk pembangunan moda transportasi massal Light Rapid Transport (LRT) yang diusulkan kepada pemerintah pusat dengan badan usaha.
"Jadi penyediaannya itu oleh pemerintah dan badan usaha melalui metode Public Private Partnership (PPP), sedangkan pemerintah daerah itu menyiapkan rancangan dan teknis lainnya," ujar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Makassar, Erwin Syafruddin Haiya di Makassar, Kamis.
Ia mengatakan, pihak pemkot kini tengah menyusun kajian terkait pembangunan LRT sebagai solusi dari laju pertumbuhan kendaraan di Makassar.
Menurut dia, moda transportasi seperti LRT telah menjadi kebutuhan masyarakat Makassar karena populasi pertumbuhan kendaraan di Makassar yang tidak terbendung, di mana jumlah sepeda motor mencapai dua juta unit dan kendaraan roda empat telah mencapai sekitar satu juta unit.
Erwin mengaku, jika proyek pembangunan LRT Makassar ini terlaksana, maka pembiayaannya sepenuhnya akan ditanggung oleh pemerintah pusat melalui skema pemerintah dan swasta atau PPP.
"Jadi Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) ini ada dua mekanismenya, pertama bisa lewat APBN dan kedua lewat pembiayaan di APBD. Nah, yang kita dorong adalah pembiayaan pusat dengan skema PPP ini," katanya.
Sebelumnya, wali kota dihadapan lembaga-lembaga pemerintahan yang tergabung dalam KPBU menyampaikan LRT adalah keharusan dan telah menjadi kebutuhan masyarakat Makassar yang tidak boleh diabaikan.
Karena menurut dia, pertumbuhan kendaraan di Makassar yang tidak terbendung di mana mobil yang telah mencapai sekitar satu juta lebih, hampir sama dengan jumlah penduduk kota Makassar dan motor sebanyak dua juta.
LRT, kata Danny, sudah menyangkut kepentingan dan berdasarkan survei kepuasan publik Makassar yang dilakukannya setiap enam bulan ditemukan terjadinya pergeseran masalah yang dihadapi. Masyarakat Makassar saat ini menempatkan kemacetan adalah hal yang paling utama dikeluhkan.
"Kami sudah punya studi tentang kemacetan. Kesimpulan dari studi itu adalah jika tahun 2017 tidak ada trobosan radikal, soal solusi trasportasi maka Makassar terancam stroke," katanya.
"Jadi penyediaannya itu oleh pemerintah dan badan usaha melalui metode Public Private Partnership (PPP), sedangkan pemerintah daerah itu menyiapkan rancangan dan teknis lainnya," ujar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Makassar, Erwin Syafruddin Haiya di Makassar, Kamis.
Ia mengatakan, pihak pemkot kini tengah menyusun kajian terkait pembangunan LRT sebagai solusi dari laju pertumbuhan kendaraan di Makassar.
Menurut dia, moda transportasi seperti LRT telah menjadi kebutuhan masyarakat Makassar karena populasi pertumbuhan kendaraan di Makassar yang tidak terbendung, di mana jumlah sepeda motor mencapai dua juta unit dan kendaraan roda empat telah mencapai sekitar satu juta unit.
Erwin mengaku, jika proyek pembangunan LRT Makassar ini terlaksana, maka pembiayaannya sepenuhnya akan ditanggung oleh pemerintah pusat melalui skema pemerintah dan swasta atau PPP.
"Jadi Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) ini ada dua mekanismenya, pertama bisa lewat APBN dan kedua lewat pembiayaan di APBD. Nah, yang kita dorong adalah pembiayaan pusat dengan skema PPP ini," katanya.
Sebelumnya, wali kota dihadapan lembaga-lembaga pemerintahan yang tergabung dalam KPBU menyampaikan LRT adalah keharusan dan telah menjadi kebutuhan masyarakat Makassar yang tidak boleh diabaikan.
Karena menurut dia, pertumbuhan kendaraan di Makassar yang tidak terbendung di mana mobil yang telah mencapai sekitar satu juta lebih, hampir sama dengan jumlah penduduk kota Makassar dan motor sebanyak dua juta.
LRT, kata Danny, sudah menyangkut kepentingan dan berdasarkan survei kepuasan publik Makassar yang dilakukannya setiap enam bulan ditemukan terjadinya pergeseran masalah yang dihadapi. Masyarakat Makassar saat ini menempatkan kemacetan adalah hal yang paling utama dikeluhkan.
"Kami sudah punya studi tentang kemacetan. Kesimpulan dari studi itu adalah jika tahun 2017 tidak ada trobosan radikal, soal solusi trasportasi maka Makassar terancam stroke," katanya.