Makassar (Antara Sulsel) - Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Makassar memberikan penyuluhan kepada seluruh pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan demi memaksimalkan program kerja pemerintah kota.
"Penyuluhan ini kita lakukan dalam rangka mengoptimalkan kinerja LPM, diantaranya memberikan solusi untuk mendapatkan sinergitas dengan lintas sektoral yang ada di wilayah masing-masing," ujar Kasubag Kelembagaan dan Kesewadayaan BPM Kota Makassar Ida Wahida di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa.
Adapun sinergitas lintas sektoral yang dimaksudkannya, yakni bersinergi dengan lurah dan camat, RT-RW, masyarakat hingga ke tingkat atas untuk keberdayaan masyarakat.
Penyuluhan yang diberikan juga terkait optimalisasi kinerja LPM dalam menjalankan fungsinya di tengah-tengah masyarakat serta penyuluhan terkait tertib administrasi.
Menurut dia, tertib administrasi adalah salah satu tugas penting yang harus dikerjakan oleh pengurus LPM sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah dalam hal ini BPM.
"Tertib administrasi sangat penting karena ada berbagai macam program pemberdayaan dengan sasaran itu adalah masyarakat prasejahtera. Ada banyak bantuan dari pemerintah dan kita ingin itu semua tepat sasaran," katanya.
Disebutkannya, tertibnya administrasi dari warga Makassarr akan menjadi kontrol dalam memonitoring setiap kegiatan yang dilaksanakannya, sekaligus sebagai bahan dari laporan pertanggungjawaban kegiatan.
"Tertib administrasi sebagai kontrol monitoring, sekaligus sebagai laporan pertanggungjawaban kegiatan, misalnya tentang pelaporan dana bergulir yang di kelola oleh LPM ataupun kegiatan yang dilaksanakan di wilayah masing-masing," katanya.
Ida berharap petugas LPM harus lebih baik lagi dan bisa menjadi garda terdepan dalam menyukseskan seluruh program pemerintah untuk menuju Makassar dua kali tambah baik melalui sinergitas yang melahirkan partisipasi masyarakat.
"Penyuluhan ini kita lakukan dalam rangka mengoptimalkan kinerja LPM, diantaranya memberikan solusi untuk mendapatkan sinergitas dengan lintas sektoral yang ada di wilayah masing-masing," ujar Kasubag Kelembagaan dan Kesewadayaan BPM Kota Makassar Ida Wahida di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa.
Adapun sinergitas lintas sektoral yang dimaksudkannya, yakni bersinergi dengan lurah dan camat, RT-RW, masyarakat hingga ke tingkat atas untuk keberdayaan masyarakat.
Penyuluhan yang diberikan juga terkait optimalisasi kinerja LPM dalam menjalankan fungsinya di tengah-tengah masyarakat serta penyuluhan terkait tertib administrasi.
Menurut dia, tertib administrasi adalah salah satu tugas penting yang harus dikerjakan oleh pengurus LPM sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah dalam hal ini BPM.
"Tertib administrasi sangat penting karena ada berbagai macam program pemberdayaan dengan sasaran itu adalah masyarakat prasejahtera. Ada banyak bantuan dari pemerintah dan kita ingin itu semua tepat sasaran," katanya.
Disebutkannya, tertibnya administrasi dari warga Makassarr akan menjadi kontrol dalam memonitoring setiap kegiatan yang dilaksanakannya, sekaligus sebagai bahan dari laporan pertanggungjawaban kegiatan.
"Tertib administrasi sebagai kontrol monitoring, sekaligus sebagai laporan pertanggungjawaban kegiatan, misalnya tentang pelaporan dana bergulir yang di kelola oleh LPM ataupun kegiatan yang dilaksanakan di wilayah masing-masing," katanya.
Ida berharap petugas LPM harus lebih baik lagi dan bisa menjadi garda terdepan dalam menyukseskan seluruh program pemerintah untuk menuju Makassar dua kali tambah baik melalui sinergitas yang melahirkan partisipasi masyarakat.