Makassar (Antara Sulsel) - Pemerintah telah menyiapkan lahan untuk peningkatan usaha Koperasi guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan serta pemerataan ekonomi di Indonesia.
"Ada 12,7 juta hektar yang kita siapkan sekarang ini khusus untuk koperasi, untuk usaha menengah kecil, pondok pesantren, kita harapkan dengan penyiapan lahan ini membangkitkan ekonomi rakyat kita," ujar Presiden Joko Widodo saat membuka Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke 70 tahun di Lapangan Karebosi Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu.
Meski telah disiapkan lahan, kata Jokowi, ada catatan yang harus dipenuhi para pemohon dengan mengajukan penawaran proposal yang dapat dikalkulasi secara ekonomis.
"Bekerja dengan saya harus bisa memberikan tawaran proposal yang memang bisa dikalkulasi dengan hitungan ekonomi. Saya menyakini ada ribuan koperasi yang bisa menerima ini untuk mengelola konsesi-konsesi lahan yang kita tawarkan," jelas mantan Wali Kota Solo itu.
Menurut dia Koperasi saat ini sudah menjadi institusi penting dan menjadi bagian di tengah masyarakat dalam menghadapi tantangan. Untuk itu koperasi harus diperkuat semua komponen bangsa mengingat azaz Koperasi adalah gotong royong.
Pemerintah, lanjut Jokowi, menempatkan koperasi sebagai institusi utama dalam kebijakan pemerataan ekonomi. Dalam kebijakan reforma agraria, redistribusi lahan.
"Kita juga akan menempatkan koperasi sebagai salah satu penerima yang dapat memanfaatkan konsesi-konsesi yang kita berikan. Tapi dengan catatan, memiliki kemampuan manajemen dalam pengelolaan konsesi lahan yang akan diberikan pemerintah," papar mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Selain itu, pemberian lahan bagi koperasi sangat dimungkinan untuk pengembangan usaha, kendati pemerintah telah menekan bunga dari 22 persen tahun lalu menjadi 9 persen di tahun ini dan akan ditekan lagi pada 2018 sebesar 7 persen.
"Kalau bisa diberikan 10 ribu hektare, kenapa tidak untuk koperasi, kalau bisa diberikan 100 ribu hektare untuk koperasi, kenapa tidak kita berikan untuk koperasi. Kalau perusahaan besar diberikan se gede itu, mestinya Koperasi juga diberikan sebanyak itu," tutur Jokowi.
Dengan penguatan koperasi sebagai institusi penopang ekonomi kerakyatan dalam membantu pertumbuhan ekonomi, maka pemberian lahan usaha koperasi menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat koperasi.
Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga pada kesempatan itu mengemukakan, gerakan koperasi kewirausahaan rasio pada 2013 mencapai 1,55 persen dan pada 2016 naik dua kali lipat menjadi 3,09 persen selama dua tahun setengah.
Meski masih jauh dari Singapura lima persen dan Malaysia enam persen, namun minimal ada peningkatan. Gerakan reformasi koperasi sudah kita lakukan dengan melakukan penghapusan sebanyak 43 ribu koperasi sakit. Sisanya masih ada 152 koperasi, setengahnya 76 ribu sehat, setengahnya lagi masih sakit.
"Inilah tantangan ke depan bagi Koperasi, pembinaan koperasi di tingkat provinsi dan kabupaten kota akan terus dilakukan, bagi koperasi yang sehat akan dimasukkan dalam data base, sedangkan yang sakit akan di hapus guna menuju koperasi berkualitas," tegas dia.
"Ada 12,7 juta hektar yang kita siapkan sekarang ini khusus untuk koperasi, untuk usaha menengah kecil, pondok pesantren, kita harapkan dengan penyiapan lahan ini membangkitkan ekonomi rakyat kita," ujar Presiden Joko Widodo saat membuka Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke 70 tahun di Lapangan Karebosi Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu.
Meski telah disiapkan lahan, kata Jokowi, ada catatan yang harus dipenuhi para pemohon dengan mengajukan penawaran proposal yang dapat dikalkulasi secara ekonomis.
"Bekerja dengan saya harus bisa memberikan tawaran proposal yang memang bisa dikalkulasi dengan hitungan ekonomi. Saya menyakini ada ribuan koperasi yang bisa menerima ini untuk mengelola konsesi-konsesi lahan yang kita tawarkan," jelas mantan Wali Kota Solo itu.
Menurut dia Koperasi saat ini sudah menjadi institusi penting dan menjadi bagian di tengah masyarakat dalam menghadapi tantangan. Untuk itu koperasi harus diperkuat semua komponen bangsa mengingat azaz Koperasi adalah gotong royong.
Pemerintah, lanjut Jokowi, menempatkan koperasi sebagai institusi utama dalam kebijakan pemerataan ekonomi. Dalam kebijakan reforma agraria, redistribusi lahan.
"Kita juga akan menempatkan koperasi sebagai salah satu penerima yang dapat memanfaatkan konsesi-konsesi yang kita berikan. Tapi dengan catatan, memiliki kemampuan manajemen dalam pengelolaan konsesi lahan yang akan diberikan pemerintah," papar mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Selain itu, pemberian lahan bagi koperasi sangat dimungkinan untuk pengembangan usaha, kendati pemerintah telah menekan bunga dari 22 persen tahun lalu menjadi 9 persen di tahun ini dan akan ditekan lagi pada 2018 sebesar 7 persen.
"Kalau bisa diberikan 10 ribu hektare, kenapa tidak untuk koperasi, kalau bisa diberikan 100 ribu hektare untuk koperasi, kenapa tidak kita berikan untuk koperasi. Kalau perusahaan besar diberikan se gede itu, mestinya Koperasi juga diberikan sebanyak itu," tutur Jokowi.
Dengan penguatan koperasi sebagai institusi penopang ekonomi kerakyatan dalam membantu pertumbuhan ekonomi, maka pemberian lahan usaha koperasi menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat koperasi.
Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga pada kesempatan itu mengemukakan, gerakan koperasi kewirausahaan rasio pada 2013 mencapai 1,55 persen dan pada 2016 naik dua kali lipat menjadi 3,09 persen selama dua tahun setengah.
Meski masih jauh dari Singapura lima persen dan Malaysia enam persen, namun minimal ada peningkatan. Gerakan reformasi koperasi sudah kita lakukan dengan melakukan penghapusan sebanyak 43 ribu koperasi sakit. Sisanya masih ada 152 koperasi, setengahnya 76 ribu sehat, setengahnya lagi masih sakit.
"Inilah tantangan ke depan bagi Koperasi, pembinaan koperasi di tingkat provinsi dan kabupaten kota akan terus dilakukan, bagi koperasi yang sehat akan dimasukkan dalam data base, sedangkan yang sakit akan di hapus guna menuju koperasi berkualitas," tegas dia.