Mamuju (Antara Sulbar) - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengharapkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memaksimalkan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan dana desa.
"Diharapkan, Gubernur Sulbar bersama jajarannya serta para bupati menginstruksikan kepada inspektorat agar memaksimalkan pengawasan pengelolaan dana desa," kata Deputi Investasi BPKP Pusat, Iswan Helmi, pada pelantikan Kepala BPKP Sulbar Arif Ardiyanto yang menggantikan pejabat lama, Wasis Prabowo, Selasa.
Ia mengatakan, pemerintah di Sulbar perlu terus mendorong terciptanya pusat kegiatan desa (puskesdes), dan meningkatkan profesionalitas pegawai Pengelola Keuangan Negara/Daerah dan Aparat Pengawasan Intern Ppemerintahan (PKN-APIP) sebagai penentu dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik.
Menurut dia, selama enam tahun berkiprah di Sulbar, BPKP telah memberikan kontribusi karena Pemerintah Daerah mengalami peningkatan grafik yang semakin membaik dalam mengelola keuangan daerah ditandai dengan pemerintah telah meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam mengelola keuangan daerah dari BPK RI tahun 2017.
"Sebelumnya hanya dua pemerintah di Sulbar yang meraih WTP namun meningkat hingga enam Pemerintah yang telah meraih WTP, dan Kami berharap seluruh pemerintah daerah dapat meraih WTP kedepannya," katanya.
Sementara itu, Wagub Sulbar Enny Anggraeny Anwar berharap, Sulbar yang telah meraih WTP ketiga kalinya dapat kembali meraih WTP beserta enam Kabupaten di Sulbar dimasa mendatang.
"Saya berharap kerja sama dengan BPKP semakin baik dan memberikan hasil yang baik lagi. Provinsi Sulbar sudah mendapatkan opini WTP tiga kali berturut-turut, ini mesti dipertahankan," ujar Enny Anggraeny.
"Diharapkan, Gubernur Sulbar bersama jajarannya serta para bupati menginstruksikan kepada inspektorat agar memaksimalkan pengawasan pengelolaan dana desa," kata Deputi Investasi BPKP Pusat, Iswan Helmi, pada pelantikan Kepala BPKP Sulbar Arif Ardiyanto yang menggantikan pejabat lama, Wasis Prabowo, Selasa.
Ia mengatakan, pemerintah di Sulbar perlu terus mendorong terciptanya pusat kegiatan desa (puskesdes), dan meningkatkan profesionalitas pegawai Pengelola Keuangan Negara/Daerah dan Aparat Pengawasan Intern Ppemerintahan (PKN-APIP) sebagai penentu dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik.
Menurut dia, selama enam tahun berkiprah di Sulbar, BPKP telah memberikan kontribusi karena Pemerintah Daerah mengalami peningkatan grafik yang semakin membaik dalam mengelola keuangan daerah ditandai dengan pemerintah telah meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam mengelola keuangan daerah dari BPK RI tahun 2017.
"Sebelumnya hanya dua pemerintah di Sulbar yang meraih WTP namun meningkat hingga enam Pemerintah yang telah meraih WTP, dan Kami berharap seluruh pemerintah daerah dapat meraih WTP kedepannya," katanya.
Sementara itu, Wagub Sulbar Enny Anggraeny Anwar berharap, Sulbar yang telah meraih WTP ketiga kalinya dapat kembali meraih WTP beserta enam Kabupaten di Sulbar dimasa mendatang.
"Saya berharap kerja sama dengan BPKP semakin baik dan memberikan hasil yang baik lagi. Provinsi Sulbar sudah mendapatkan opini WTP tiga kali berturut-turut, ini mesti dipertahankan," ujar Enny Anggraeny.