Makassar (Antara Sulsel) - Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Agus Arifin Nu`mang mendorong percepatan pengembangan program perencanaan partisipatif secara online (daring) melalui SIPPD pada 15 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan.
Wagub Sulsel, Agus Arifin Nu,mang di Makassar, Selasa, sekaligus menekankan perencanaan merupakan sebuah sistem yang sangat vital dalam mewujudkan suatu program kegiatan pembangunan, karena apabila dari awal suatu perencanaan salah, maka akan berakibat fatal pada pelaksanaan kegiatan pembangunan.
"Perencanaan itu sangat vital, karena bisa berakibat fatal pada pelaksanaan program pembangunan apabila sistem perencanaan salah sejak awal," katanya.
Mantan Ketua DPRD Sulawesi Selatan itu juga mengatakan, perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya harus berorientasi ke bawah dan melibatkan masyarakat luas melalui pemberian wewenang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat daerah.
Menurutnya, dengan cara seperti ini, pemerintah makin mampu menyerap aspirasi masyarakat banyak, sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat memberdayakan dan memenuhi kebutuhan rakyat banyak, karena rakyat harus menjadi pelaku dalam pembangunan.
"Rakyat harus menjadi pelaku pembangunan. Masyarakat perlu dibina dan dipersiapkan untuk dapat merumuskan sendiri permasalahan yang dihadapi,"ujarnya.
Kemudian merencanakan langkah-langkah yang diperlukan sekaligus melaksanakan program, kemudian menikmati produk yang dihasilkan dan terus melestarikan program yang telah dirumuskan dan dilaksanakan,"sebutnya.
Wagub Sulsel, Agus Arifin Nu,mang di Makassar, Selasa, sekaligus menekankan perencanaan merupakan sebuah sistem yang sangat vital dalam mewujudkan suatu program kegiatan pembangunan, karena apabila dari awal suatu perencanaan salah, maka akan berakibat fatal pada pelaksanaan kegiatan pembangunan.
"Perencanaan itu sangat vital, karena bisa berakibat fatal pada pelaksanaan program pembangunan apabila sistem perencanaan salah sejak awal," katanya.
Mantan Ketua DPRD Sulawesi Selatan itu juga mengatakan, perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya harus berorientasi ke bawah dan melibatkan masyarakat luas melalui pemberian wewenang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat daerah.
Menurutnya, dengan cara seperti ini, pemerintah makin mampu menyerap aspirasi masyarakat banyak, sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat memberdayakan dan memenuhi kebutuhan rakyat banyak, karena rakyat harus menjadi pelaku dalam pembangunan.
"Rakyat harus menjadi pelaku pembangunan. Masyarakat perlu dibina dan dipersiapkan untuk dapat merumuskan sendiri permasalahan yang dihadapi,"ujarnya.
Kemudian merencanakan langkah-langkah yang diperlukan sekaligus melaksanakan program, kemudian menikmati produk yang dihasilkan dan terus melestarikan program yang telah dirumuskan dan dilaksanakan,"sebutnya.