Makassar (Antara Sulsel) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan Iqbal Latief mengatakan KPU Kabupaten Bone mendapatkan dana sharing terbesar untuk pelaksanaan pilkada serentak di 12 kabupaten/kota pada 2018.
"Kalau dilihat dari distribusi yang ada, kelihatannya KPU Bone yang terbesar mendapatkan dana sharing yang kurang lebih sebanyak Rp14 miliar," kata Ketua KPU Sulsel, Iqbal Latief usai penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) kesepakatan pendanaan bersama (sharing) pilkada serentak tahun 2018 di Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Selasa.
Selain Kabupaten Bone, menurut dia, daerah atau kota yang juga mendapatkan anggaran pilkada terbesar yakni Makassar yang kurang lebih mencapai Rp10 miliar.
Sementara untuk daerah yang paling kecil anggarannya, kata dia, seperti halnya Kota Parepare yang mendapatkan dana sharing yang jumlahnya kurang lebih Rp2 miliar hingga Rp3 miliar.
Soal hitung-hitungan penetapan anggaran setiap kabupaten/kota, dirinya mengaku hal itu berdasarkan kegiatan, dan juga tingkat kesulitan geografis suatu daerah.
"Kalau Kota Parepare itukan ada empat kecamatan, sementara di Bone itu 27 kecamatan dan memiliki wilayah yang lebih luas dibandingkan daerah lainnya di Sulsel sehingga jumlah anggaran juga lebih besar," ujarnya.
Terkait anggaran tersebut, juga dinilai masih tentatif. Artinya masih akan dilihat dari kinerja KPU daerah dan kondisi geografisnya.
Dirinya juga menegaskan jika sharing anggaran ini memang penuh dengan ketelitian agar tidak terjadi tumpang tindih dengan anggaran yang disusun oleh pemerintah Kabupaten Kota.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat menyepakati anggaran pilgub dan pilkada serentak 2018 sebesar Rp456 miliar.
"Usulan anggaran pilkada mengalami tiga kali perubahan. Pertama diusulkan sebesar Rp695 miliar, kemudian dikoreksi Rp470 miliar dan akhirnya disepakati Rp456 miliar dan telah resmi ditandatangani hari ini," sebutnya.
Ia menjelaskan, dari total anggaran yang disepakati itu sebesar Rp86 miliar diantaranya akan dibagikan ke 12 kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan pilkada.
"Kalau dilihat dari distribusi yang ada, kelihatannya KPU Bone yang terbesar mendapatkan dana sharing yang kurang lebih sebanyak Rp14 miliar," kata Ketua KPU Sulsel, Iqbal Latief usai penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) kesepakatan pendanaan bersama (sharing) pilkada serentak tahun 2018 di Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Selasa.
Selain Kabupaten Bone, menurut dia, daerah atau kota yang juga mendapatkan anggaran pilkada terbesar yakni Makassar yang kurang lebih mencapai Rp10 miliar.
Sementara untuk daerah yang paling kecil anggarannya, kata dia, seperti halnya Kota Parepare yang mendapatkan dana sharing yang jumlahnya kurang lebih Rp2 miliar hingga Rp3 miliar.
Soal hitung-hitungan penetapan anggaran setiap kabupaten/kota, dirinya mengaku hal itu berdasarkan kegiatan, dan juga tingkat kesulitan geografis suatu daerah.
"Kalau Kota Parepare itukan ada empat kecamatan, sementara di Bone itu 27 kecamatan dan memiliki wilayah yang lebih luas dibandingkan daerah lainnya di Sulsel sehingga jumlah anggaran juga lebih besar," ujarnya.
Terkait anggaran tersebut, juga dinilai masih tentatif. Artinya masih akan dilihat dari kinerja KPU daerah dan kondisi geografisnya.
Dirinya juga menegaskan jika sharing anggaran ini memang penuh dengan ketelitian agar tidak terjadi tumpang tindih dengan anggaran yang disusun oleh pemerintah Kabupaten Kota.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat menyepakati anggaran pilgub dan pilkada serentak 2018 sebesar Rp456 miliar.
"Usulan anggaran pilkada mengalami tiga kali perubahan. Pertama diusulkan sebesar Rp695 miliar, kemudian dikoreksi Rp470 miliar dan akhirnya disepakati Rp456 miliar dan telah resmi ditandatangani hari ini," sebutnya.
Ia menjelaskan, dari total anggaran yang disepakati itu sebesar Rp86 miliar diantaranya akan dibagikan ke 12 kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan pilkada.