Makassar (Antara Sulsel) - Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan memahami keluhan dari Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo (SYL) terkait kebijakan larangan menangkap ikan dalam jarak 0-4 mil dari bibir pantai.
Menko Maritim, Luhut Binsar Panjaitan di Makassar, Rabu, mengatakan jika Gubernur Sulsel tentunya paling mengetahui kondisi yang terjadi di wilayahnya khususnya bagi para nelayan.
"Kalau gubernur menilai bagus untuk rakyatnya karena gubernur yang paling tahu kebutuhan rakyatnya. Dan ingat, Sulsel itu yang pertumbuhan ekonominya tinggi 7,4 persen, itu merefleksikan bagaimana kepemimpinan gubernurnya,"katanya.
Dengan kondisi perekonomian Sulsel yang begitu tinggi tersebut, kata dia, maka hal itu sudah cukup menggambarkan soal keberhasilan pemimpin daerah.
Begitupun sebaliknya, jika ekonomi Sulsel itu jelak tentu masih patut dievaluasi. Dirinya juga percaya jika gubernur Sulsel telah memikirkan jauh-jauh terkait kesejahteraan nelayan kedepan.
"Kalau beliau mengaku penting untuk rakyatnya, gubernur yang bertanggung jawab karena penguasa tertinggi. Saya kan di Jakarta, jadi yang paling tahu kondisi masyarakatnya kan gubernurnya,` jelasnya.
"jadi saya pikir apa yang dilakukan gubernur asal ditata dengan benar tentunya akan menguntungkan bagi nelayan-nelayan di daerah ini," lanjutnya.
Gubernur Sulsel SYL menginginkan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti memaklumi kondisi nelayan di daerah itu yang begitu banyak.
"Kebijakan pelarangan Susi (Pudjiastuti) benar dalam pendekatan ideal, tapi dia juga harus maklumi saya sebagai gubernur yang sekarang merawat dan membina nelayan pantai yang begitu banyak," ujarnya.
Gubernur Sulsel dua periode itu sebelumnya mengajukan keluhan terhadap kebijakan larangan menangkap ikan dalam jarak 0-4 mil yang dibuat Menteri Kelautan dan Perikanan RI kepada Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan.
Ia menjelaskan, nelayan di Sulsel itu tidak semua memiliki perahu atau kapal berkapasitas mesin yang bisa berlayar di atas 4 mil.
Namun demikian, dirinya juga mengakui hal itu hanya persoalan perbedaan pendapat saja. Syahrul hanya ingin mempertemukan antara pikiran ideal Susi dengan kondisi lapangan yang ada.
"Kita tentu terapkan apa yang menjadi aturan negara. Tidak boleh dilanggar. Tapi menurut saya tetap ada komponen yang harus diperhatikan dalam mengolah kepentingan rakyat. Rakyat dimana mau dapat makan kalau tiba-tiba tidak boleh melaut dua mil sementara kita belum siapkan mesin yang lebih besar," ungkapnya.
Menko Maritim, Luhut Binsar Panjaitan di Makassar, Rabu, mengatakan jika Gubernur Sulsel tentunya paling mengetahui kondisi yang terjadi di wilayahnya khususnya bagi para nelayan.
"Kalau gubernur menilai bagus untuk rakyatnya karena gubernur yang paling tahu kebutuhan rakyatnya. Dan ingat, Sulsel itu yang pertumbuhan ekonominya tinggi 7,4 persen, itu merefleksikan bagaimana kepemimpinan gubernurnya,"katanya.
Dengan kondisi perekonomian Sulsel yang begitu tinggi tersebut, kata dia, maka hal itu sudah cukup menggambarkan soal keberhasilan pemimpin daerah.
Begitupun sebaliknya, jika ekonomi Sulsel itu jelak tentu masih patut dievaluasi. Dirinya juga percaya jika gubernur Sulsel telah memikirkan jauh-jauh terkait kesejahteraan nelayan kedepan.
"Kalau beliau mengaku penting untuk rakyatnya, gubernur yang bertanggung jawab karena penguasa tertinggi. Saya kan di Jakarta, jadi yang paling tahu kondisi masyarakatnya kan gubernurnya,` jelasnya.
"jadi saya pikir apa yang dilakukan gubernur asal ditata dengan benar tentunya akan menguntungkan bagi nelayan-nelayan di daerah ini," lanjutnya.
Gubernur Sulsel SYL menginginkan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti memaklumi kondisi nelayan di daerah itu yang begitu banyak.
"Kebijakan pelarangan Susi (Pudjiastuti) benar dalam pendekatan ideal, tapi dia juga harus maklumi saya sebagai gubernur yang sekarang merawat dan membina nelayan pantai yang begitu banyak," ujarnya.
Gubernur Sulsel dua periode itu sebelumnya mengajukan keluhan terhadap kebijakan larangan menangkap ikan dalam jarak 0-4 mil yang dibuat Menteri Kelautan dan Perikanan RI kepada Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan.
Ia menjelaskan, nelayan di Sulsel itu tidak semua memiliki perahu atau kapal berkapasitas mesin yang bisa berlayar di atas 4 mil.
Namun demikian, dirinya juga mengakui hal itu hanya persoalan perbedaan pendapat saja. Syahrul hanya ingin mempertemukan antara pikiran ideal Susi dengan kondisi lapangan yang ada.
"Kita tentu terapkan apa yang menjadi aturan negara. Tidak boleh dilanggar. Tapi menurut saya tetap ada komponen yang harus diperhatikan dalam mengolah kepentingan rakyat. Rakyat dimana mau dapat makan kalau tiba-tiba tidak boleh melaut dua mil sementara kita belum siapkan mesin yang lebih besar," ungkapnya.