Mamuju (Antara Sulbar) - Akademisi STAI DDI Polman Abid Alimuddin Lidda berpendapat perlunya pemerintah kabupaten, pemko dan pemprov se-Sulawesi Barat perlu merangkul dan memberdayakan warga setempat yang selama ini aktif dan menjadi kader Hizbut Tahrir Indonesia.
"Pemprov dan pemkab/pemkot di Sulbar perlu memberikan ruang dan merangkul warga yang sempat kader HTI yang telah dinyatakan pemerintah sebagai organisasi terlarang," ucap Abid di Mamuju, Jumat.
Menjadi tugas pemerintah memberikan pemahaman kepada seluruh kader dan simpatisan HTI agar kembali kepada Ideologi Negara yaitu Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
Abid menyebut Garda Bangsa bersama NU Sulbar telah menggalang konsolidasi untuk mewaspadai gerakan yang dilatarbelakangi paham radikal yang mengganggu keutuhan berbangsa.
"Pemprov dan pemkab/pemkot di Sulbar perlu memberikan ruang dan merangkul warga yang sempat kader HTI yang telah dinyatakan pemerintah sebagai organisasi terlarang," ucap Abid di Mamuju, Jumat.
Menjadi tugas pemerintah memberikan pemahaman kepada seluruh kader dan simpatisan HTI agar kembali kepada Ideologi Negara yaitu Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
Abid menyebut Garda Bangsa bersama NU Sulbar telah menggalang konsolidasi untuk mewaspadai gerakan yang dilatarbelakangi paham radikal yang mengganggu keutuhan berbangsa.