Makassar, 11/8 (Antara)- Sebanyak 666 mahasiswa dari empat perguruan tinggi di Makassar dilibatkan dan diajak menanamkan kesadaran taat pajak melalui program "Pajak Bertutur" di Balai Diklat Keuangan GKN Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat.
Kepala Kanwil Direktoral Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Sultanbatara) Eka Sila Kusna Jaya, mengatakan ratusan mahasiswa itu berasal dari Universitas Negeri Makassar (UNM), Universitas Muslim Indonesia (UMI), Universitas Bosowa, dan Poli Bosowa.
"Pajak Bertutur merupakan bagian dari program inklusi kesadaran pajak sebagai upaya DJP dan Kemendikbud bersama Kemenristek Dikti untuk bersinergi dan menanamkan kesadaran pajak kepada para pelajar dan mahasiswa," katanya.
Ia menjelaskan, program "Pajak Bertutur" yang dilaksanakan secara serentak diseluruh tanah air itu memang fokus untuk memberikan pemahaman bagi para pelajar dan mahasiswa akan pentingnya membayar pajak.
Untuk itu, pihaknua juga sekaligus mengajak para dosen dan pembimbing untuk hadir dan mengajarkan taat pajak dalam proses pendidikan. Apalagi pajak memeiliki peran yang begitu penting bagi negara.
Menurut dia, tidka ada lagi alasan lagi untuk idak berperan aktif dalam persoalan pajak. Makanya untuk program ini juga menyarar segala tingkatan pendidikan dan usia mulai tingkat SD, SMP, SMU hingga perguruan tinggi dan dosen.
"Kita perlu memberikan pemahaman dan wawasan sejak dini bahkan sejak kecil supaya anak-anak punya kesadaran, agar kedepan bisa berkontribusi dalam hal membayar pajak jika mereka sudah bekerja,"ujarnya.
Program ini merupakan upaya bersama DJP dengan Kemendikbud dan Kemenristek Dikti selaku pihak yang membidangi pendidikan untuk menanamkan kesadaran pajak kepada peserta didik dan tenaga pendidik melalui integrasi materi kesadaran pajak dalam Pendidikan.
Integrasi kedua program pemerintah tersebut diwujudkan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kemenkeu dan Kemendikbud Nomor: MoU-21/MK.03/2014 dan Nomor: 13/X/NK/2014 tentang Peningkatan Kesadaran Pajak melalui Pendidikan. Selain itu juda didukung dengan penandatanganan Nota Kesepahaman Nomor: MoU-4/MK.03/2016 dan Nomor: 7/M/NK/2016 tentang Peningkatan Kerjasama Perpajakan melalui Ristek Dikti.
Kepala Kanwil Direktoral Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Sultanbatara) Eka Sila Kusna Jaya, mengatakan ratusan mahasiswa itu berasal dari Universitas Negeri Makassar (UNM), Universitas Muslim Indonesia (UMI), Universitas Bosowa, dan Poli Bosowa.
"Pajak Bertutur merupakan bagian dari program inklusi kesadaran pajak sebagai upaya DJP dan Kemendikbud bersama Kemenristek Dikti untuk bersinergi dan menanamkan kesadaran pajak kepada para pelajar dan mahasiswa," katanya.
Ia menjelaskan, program "Pajak Bertutur" yang dilaksanakan secara serentak diseluruh tanah air itu memang fokus untuk memberikan pemahaman bagi para pelajar dan mahasiswa akan pentingnya membayar pajak.
Untuk itu, pihaknua juga sekaligus mengajak para dosen dan pembimbing untuk hadir dan mengajarkan taat pajak dalam proses pendidikan. Apalagi pajak memeiliki peran yang begitu penting bagi negara.
Menurut dia, tidka ada lagi alasan lagi untuk idak berperan aktif dalam persoalan pajak. Makanya untuk program ini juga menyarar segala tingkatan pendidikan dan usia mulai tingkat SD, SMP, SMU hingga perguruan tinggi dan dosen.
"Kita perlu memberikan pemahaman dan wawasan sejak dini bahkan sejak kecil supaya anak-anak punya kesadaran, agar kedepan bisa berkontribusi dalam hal membayar pajak jika mereka sudah bekerja,"ujarnya.
Program ini merupakan upaya bersama DJP dengan Kemendikbud dan Kemenristek Dikti selaku pihak yang membidangi pendidikan untuk menanamkan kesadaran pajak kepada peserta didik dan tenaga pendidik melalui integrasi materi kesadaran pajak dalam Pendidikan.
Integrasi kedua program pemerintah tersebut diwujudkan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kemenkeu dan Kemendikbud Nomor: MoU-21/MK.03/2014 dan Nomor: 13/X/NK/2014 tentang Peningkatan Kesadaran Pajak melalui Pendidikan. Selain itu juda didukung dengan penandatanganan Nota Kesepahaman Nomor: MoU-4/MK.03/2016 dan Nomor: 7/M/NK/2016 tentang Peningkatan Kerjasama Perpajakan melalui Ristek Dikti.