Mamuju (Antara sulbar) - Realisasi pengelolaan anggaran APBD 2017 pada enam organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Provinsi Sulawesi Barat dinilai rendah sehingga perlu dimaksimalkan lagi.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan p Daerah (BPKPD) Provinsi Sulbar, Abdul Samid mengatakan itu di Mamuju, Kamis.
Ia mengatakan, capaian realisasi anggaran yang dikelola enam OPD yang rendah diantaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dengan pagu sebesar Rp57 miliar, penyerapan anggaran baru sebesar 29,22 persen dari anggaran yang dikelola.
Sementara Dinas Kesehatan dengan pagu sebesar Rp32 miliar baru sebanyak 28,37 persen, Dinas PU dan Penataan Ruang dengan pagu sebesar Rp39 miliar lebih, yang telah terealisasi sebanyak 16,88 persen.
Dinas Perhubungan dengan pagu sebesar Rp1,7 miliar, dan telah terealisasi sebanyak 22,87 persen, Dinas Penanaman Modal dengan pagu sebesar Rp801 juta lebih, yang telah terealisasi sebanyak 29,36 persen, Dinas Kelautan dan Perikanan dengan pagu sebesar Rp4,1 miliar lebih, yang terealisasi sebanyak 21,11 persen.
Samid melanjutkan, capaian dan realisasi APBD tersebut rendah disebabkan karena beberapa kendala yang terjadi, antara lain, pertama adanya perubahan kode rekening, sehingga dibutuhkan revisi dan ditampung dalam APBD Perubahan 2017.
Kemudian lanjutnya surat keputusan dan aturan lainnya sebagai dasar hukum pelaksanaan kegiatan masih dalam proses, ketiga, pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang mundur atau lambat.
Menurut dia, realisasi anggaran secara rata untuk seluruh OPD di Sulbar mencapai 31, 82 persen.
Ia berharap agar seluruh OPD dapat memacu kinerjanya dalam merealisasikan anggaran pembangunan yang dikelola agar dapat dinikmati masyarakat.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan p Daerah (BPKPD) Provinsi Sulbar, Abdul Samid mengatakan itu di Mamuju, Kamis.
Ia mengatakan, capaian realisasi anggaran yang dikelola enam OPD yang rendah diantaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dengan pagu sebesar Rp57 miliar, penyerapan anggaran baru sebesar 29,22 persen dari anggaran yang dikelola.
Sementara Dinas Kesehatan dengan pagu sebesar Rp32 miliar baru sebanyak 28,37 persen, Dinas PU dan Penataan Ruang dengan pagu sebesar Rp39 miliar lebih, yang telah terealisasi sebanyak 16,88 persen.
Dinas Perhubungan dengan pagu sebesar Rp1,7 miliar, dan telah terealisasi sebanyak 22,87 persen, Dinas Penanaman Modal dengan pagu sebesar Rp801 juta lebih, yang telah terealisasi sebanyak 29,36 persen, Dinas Kelautan dan Perikanan dengan pagu sebesar Rp4,1 miliar lebih, yang terealisasi sebanyak 21,11 persen.
Samid melanjutkan, capaian dan realisasi APBD tersebut rendah disebabkan karena beberapa kendala yang terjadi, antara lain, pertama adanya perubahan kode rekening, sehingga dibutuhkan revisi dan ditampung dalam APBD Perubahan 2017.
Kemudian lanjutnya surat keputusan dan aturan lainnya sebagai dasar hukum pelaksanaan kegiatan masih dalam proses, ketiga, pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang mundur atau lambat.
Menurut dia, realisasi anggaran secara rata untuk seluruh OPD di Sulbar mencapai 31, 82 persen.
Ia berharap agar seluruh OPD dapat memacu kinerjanya dalam merealisasikan anggaran pembangunan yang dikelola agar dapat dinikmati masyarakat.