Makassar (Antara Sulsel) - Bakal Calon Wali Kota Makassar, Andry Arief Bulu mengungkapkan, perilaku korupsi bisa saja terjadi ditingkatan birokrasi paling bawah seperti Rukun Tetangga (RT) maupun Rukun Warga (RW), mengingat Indeks Pemberantasan Korupsi di Makassar berada di urutan 11 di Indonesia.
"Kita ubah judul bukan pembarantasan korupsi, tapi pemusnahan korupsi mulai dari RT-RW karena sekarang mereka di gaji dari APBD termasuk SKPD," ungkap Andry usai mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan dilaksanakan Partai Demokrat Sulsel, di Makassar, Minggu.
Menurut dia, perilaku korupsi bisa saja terjadi pada tingkatan itu, dan bila dilakukan dengan pengawasan mulai ditingkatan RT dan RW hingga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), maka pemerintahan bersih akan tercipta, sehingga peringkat indeks pemberantasan korupsi bisa naik peringkat.
Posisi Makassar sendiri untuk pencapaian indeks pemberantasan korupsi, kata dia, tidak berada diatas maupun dibawah, sehingga keinginannya Makassar kedepan dapat bertengger di tiga besar pencapainnya kinerja pemerintah bersih dari korupsi.
"Posisi tiga besar menjadi target, saat ini apa yang mau dibanggakan di Makassar, urutan kita pada posisi 11. Untuk itu seluruh pemangku kepentingan harus ikut andil mewujudkan itu," papar mantan Wakil Ketua DPRD Sulsel ini.
Seperti diketahui, Pemerintah Kota Makassar melalui Wali Kotanya Moh Ramdhan Pomanto memberikan insentif kepada Ketua RT maupun RW dengan honor yang bervariasi yang diberlakukan tahun ini.
Berdasarkan data jumlah Ketua RT sebanyak 4.981 orang dan RW 988 orang tersebar di 153 kelurahan dan 15 Kecamatan se Kota Makassar. Penerima insentif ada yang menerima Rp1 juta per bulan, sedangkan lainnya antara Rp750 ribu sampai Rp250 ribu per bulan.
Alokasi untuk dana insentif tersebut mencapai Rp14,6 miliar diambil dari dana APBD Pokok. Anggaran tersebut dicairkan setiap triwulan dan disebar ke beberapa kecamatan.
Uji Kelayakan dan Kepatutan tersebut melibatkan 21 pakar, seperti akademisi, LSM, media dan lainnya yang berlangsung 19-28 Agustus 2017 di hotel Swiss Belin, dan diikuti 87 bakal calon baik itu Wali Kota, Wakil Wali Kota serta Bupati dan Wakil Bupati dari 12 kabupaten kota se-Sulsel yang akan menggelar Pilkada serentak.
Sebelumnya, tes dihari pertama, Sabtu (19/8) dibagi menjadi dua sesi, sesi pertama diikuti sejumlah bakal calon diantaranya, Syamsul Rizal untuk Kota Makassar, Iksan Iskandar dan Muh Kasim dari Kabupaten Jeneponto, Muh Nasyit Umar dari Kabupaten Sinjai dan Natsir Tjene dari Kabupaten Pinrang.
Sedangkan pada sesi kedua diikuti oleh Khaerul Saad dari Kota Palopo, sedangkan tiga masing masing dari Kabupaten Bantaeng seperti Sugiarti Mangun Karim, Sirajuddin, dan Ilhamsyah Azikin dengan jumlah peserta sebanyak sembilan orang.
"Kita ubah judul bukan pembarantasan korupsi, tapi pemusnahan korupsi mulai dari RT-RW karena sekarang mereka di gaji dari APBD termasuk SKPD," ungkap Andry usai mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan dilaksanakan Partai Demokrat Sulsel, di Makassar, Minggu.
Menurut dia, perilaku korupsi bisa saja terjadi pada tingkatan itu, dan bila dilakukan dengan pengawasan mulai ditingkatan RT dan RW hingga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), maka pemerintahan bersih akan tercipta, sehingga peringkat indeks pemberantasan korupsi bisa naik peringkat.
Posisi Makassar sendiri untuk pencapaian indeks pemberantasan korupsi, kata dia, tidak berada diatas maupun dibawah, sehingga keinginannya Makassar kedepan dapat bertengger di tiga besar pencapainnya kinerja pemerintah bersih dari korupsi.
"Posisi tiga besar menjadi target, saat ini apa yang mau dibanggakan di Makassar, urutan kita pada posisi 11. Untuk itu seluruh pemangku kepentingan harus ikut andil mewujudkan itu," papar mantan Wakil Ketua DPRD Sulsel ini.
Seperti diketahui, Pemerintah Kota Makassar melalui Wali Kotanya Moh Ramdhan Pomanto memberikan insentif kepada Ketua RT maupun RW dengan honor yang bervariasi yang diberlakukan tahun ini.
Berdasarkan data jumlah Ketua RT sebanyak 4.981 orang dan RW 988 orang tersebar di 153 kelurahan dan 15 Kecamatan se Kota Makassar. Penerima insentif ada yang menerima Rp1 juta per bulan, sedangkan lainnya antara Rp750 ribu sampai Rp250 ribu per bulan.
Alokasi untuk dana insentif tersebut mencapai Rp14,6 miliar diambil dari dana APBD Pokok. Anggaran tersebut dicairkan setiap triwulan dan disebar ke beberapa kecamatan.
Uji Kelayakan dan Kepatutan tersebut melibatkan 21 pakar, seperti akademisi, LSM, media dan lainnya yang berlangsung 19-28 Agustus 2017 di hotel Swiss Belin, dan diikuti 87 bakal calon baik itu Wali Kota, Wakil Wali Kota serta Bupati dan Wakil Bupati dari 12 kabupaten kota se-Sulsel yang akan menggelar Pilkada serentak.
Sebelumnya, tes dihari pertama, Sabtu (19/8) dibagi menjadi dua sesi, sesi pertama diikuti sejumlah bakal calon diantaranya, Syamsul Rizal untuk Kota Makassar, Iksan Iskandar dan Muh Kasim dari Kabupaten Jeneponto, Muh Nasyit Umar dari Kabupaten Sinjai dan Natsir Tjene dari Kabupaten Pinrang.
Sedangkan pada sesi kedua diikuti oleh Khaerul Saad dari Kota Palopo, sedangkan tiga masing masing dari Kabupaten Bantaeng seperti Sugiarti Mangun Karim, Sirajuddin, dan Ilhamsyah Azikin dengan jumlah peserta sebanyak sembilan orang.