Makassar (Antara Sulsel) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Selatan mengatakan pihaknya bersama Bawaslu RI mulai melakukan survei Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) sebagai antisipasi terjadinya kecurangan pada pilkada serentak 2018 di daerah tersebut.
Ketua Bawaslu Sulsel, La Ode Arumahi di Makassar, Selasa, mengatakan semua dinamika yang terjadi sekarang ini menjadi konsentrasi pihaknya untuk kemudian dinilai dan didata sehingga pada waktunya dirilis secara nasional.
"Sementara kita survei, jadi semua dinamika yang terjadi sekarang ini akan menjadi konsen kami untuk kemudian dinilai untuk menentukan indeks kerawanan setiap daerah," katanya.
Mengenai kapan hasil survei indeks kerawanan bisa keluar atau diumumkan hasilnya, dirinya mengaku hal itu tentu saja tergantung kajian dari Bawaslu RI.
Namun jika melihat pengalaman sebelumnya, kata dia maka biasanya hasil dari survei itu sudah bisa dirilis pada enam bulan sebelum hari pencoblosan.
Ia menjelaskan, dengan waktu enam bulan itu maka pihaknya memiliki waktu untuk melakukan antisipasi terhadap kondisi tersebut. Salah satu yang bisa dilakukan tentu dengan lebih rutin melakukan sosialisasi ke masyarakat.
"Sosialisasi rutin ke masyarakat atau melibatkan masyarakat tentu kita harapkan bisa meredam kondisi kerawanan yang terjadi di sebuah daerah. Jadi untuk hasil surveinya memang perlu kita ketahui lebih awal agar bisa melakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi," ujarnya.
Untuk pelaksanaan pemilu 2014, memang terdapat atau ditetapkan beberapa zona kategori merah atau indeks kerawanannya cukup tinggi seperti di Kabupaten Soppeng, Kabupaten Gowa, Kabupaten Tana Toraja, dan Kabupaten Bulukumba.
"Jadi kami langsung memperbanyak turun sosialisasi dan melibatkan masyarakat tentang pendidikan politik. Kami juga berharap dukungan medai untuk memberikan pencerahan terhadap masyarakat," jelasnya.
Komisioner Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo juga mengakui telah melakukan survei di Sulsel yang siap melaksanakan pilkada di 12 kabupaten/kota pada 2018.
Menurut dia, berdasarkan pengalaman sebelumnya maka indikator yang digunakan itu pertama, pemutakhiran daftar pemilih, kemudian politik uang, penyelenggara pemilu, pemungutan suara, dan rekap koleksi suara.
Ketua Bawaslu Sulsel, La Ode Arumahi di Makassar, Selasa, mengatakan semua dinamika yang terjadi sekarang ini menjadi konsentrasi pihaknya untuk kemudian dinilai dan didata sehingga pada waktunya dirilis secara nasional.
"Sementara kita survei, jadi semua dinamika yang terjadi sekarang ini akan menjadi konsen kami untuk kemudian dinilai untuk menentukan indeks kerawanan setiap daerah," katanya.
Mengenai kapan hasil survei indeks kerawanan bisa keluar atau diumumkan hasilnya, dirinya mengaku hal itu tentu saja tergantung kajian dari Bawaslu RI.
Namun jika melihat pengalaman sebelumnya, kata dia maka biasanya hasil dari survei itu sudah bisa dirilis pada enam bulan sebelum hari pencoblosan.
Ia menjelaskan, dengan waktu enam bulan itu maka pihaknya memiliki waktu untuk melakukan antisipasi terhadap kondisi tersebut. Salah satu yang bisa dilakukan tentu dengan lebih rutin melakukan sosialisasi ke masyarakat.
"Sosialisasi rutin ke masyarakat atau melibatkan masyarakat tentu kita harapkan bisa meredam kondisi kerawanan yang terjadi di sebuah daerah. Jadi untuk hasil surveinya memang perlu kita ketahui lebih awal agar bisa melakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi," ujarnya.
Untuk pelaksanaan pemilu 2014, memang terdapat atau ditetapkan beberapa zona kategori merah atau indeks kerawanannya cukup tinggi seperti di Kabupaten Soppeng, Kabupaten Gowa, Kabupaten Tana Toraja, dan Kabupaten Bulukumba.
"Jadi kami langsung memperbanyak turun sosialisasi dan melibatkan masyarakat tentang pendidikan politik. Kami juga berharap dukungan medai untuk memberikan pencerahan terhadap masyarakat," jelasnya.
Komisioner Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo juga mengakui telah melakukan survei di Sulsel yang siap melaksanakan pilkada di 12 kabupaten/kota pada 2018.
Menurut dia, berdasarkan pengalaman sebelumnya maka indikator yang digunakan itu pertama, pemutakhiran daftar pemilih, kemudian politik uang, penyelenggara pemilu, pemungutan suara, dan rekap koleksi suara.