Ternate (Antara Sulsel) - Pemerintah Kota Ternate, Maluku Utara (Malut) akan mengevaluasi penyertaan modal bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Holding Company karena dinilai belum memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ternate.
"Kami menyadari BUMD tersebut untuk saat ini belum memberikan kontribusi yang signifikan. Namun, jangka panjang sejumlah usaha tersebut memiliki prospek yang menjanjikan," kata Wali Kota Ternate, Burhan Abdurahman di Ternate, Rabu.
Pemkot Ternate tengah melakukan sejumlah evaluasi maupun pembenahan, baik terkait aspek personal, manajerial dan pamasaran.
Di samping itu, BUMD melakukan fungsi pelayanan kepada masyarakat seperti PDAM yang perlu mendapat perhatian pemerintah.
Burhan mengingatkan, langkah-langkah efisiensi yang dilakukan Pemkot Ternate dengan memangkas anggaran sejumlah program dan kegiatan tidak mencakup pelayanan dasar di bidang pendidikan maupun kesehatan karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.
Bahkan, pemerintah mengambil langkah-langkah pemangkasan sejumlah program dan kegiatan yang dinilai belum mendesak dan melakukan efisiensi berupa pengurangan perjalanan dinas di semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
"Kami berharap kebijakan ini menjadi komitmen bersama Pemkot dan DPRD Kota Ternate untuk tetap menjaga keseimbangan maupun rasionalitas dalam perencanaan dan penganggaran," ujarnya.
Langkah-langkah kebijakan efisiensi ini perlu dilakukan mengingkat beberapa waktu lalu pemerintah pusat telah melakukan pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) Kota Ternate sebesar 1,76 persen atau Rp10,91 miliar serta berdampak pada APBD Perubahan tahun anggaran 2017.
"Kami menyadari BUMD tersebut untuk saat ini belum memberikan kontribusi yang signifikan. Namun, jangka panjang sejumlah usaha tersebut memiliki prospek yang menjanjikan," kata Wali Kota Ternate, Burhan Abdurahman di Ternate, Rabu.
Pemkot Ternate tengah melakukan sejumlah evaluasi maupun pembenahan, baik terkait aspek personal, manajerial dan pamasaran.
Di samping itu, BUMD melakukan fungsi pelayanan kepada masyarakat seperti PDAM yang perlu mendapat perhatian pemerintah.
Burhan mengingatkan, langkah-langkah efisiensi yang dilakukan Pemkot Ternate dengan memangkas anggaran sejumlah program dan kegiatan tidak mencakup pelayanan dasar di bidang pendidikan maupun kesehatan karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.
Bahkan, pemerintah mengambil langkah-langkah pemangkasan sejumlah program dan kegiatan yang dinilai belum mendesak dan melakukan efisiensi berupa pengurangan perjalanan dinas di semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
"Kami berharap kebijakan ini menjadi komitmen bersama Pemkot dan DPRD Kota Ternate untuk tetap menjaga keseimbangan maupun rasionalitas dalam perencanaan dan penganggaran," ujarnya.
Langkah-langkah kebijakan efisiensi ini perlu dilakukan mengingkat beberapa waktu lalu pemerintah pusat telah melakukan pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) Kota Ternate sebesar 1,76 persen atau Rp10,91 miliar serta berdampak pada APBD Perubahan tahun anggaran 2017.