Mamuju (Antara Sulbar) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengisi empat jabatan lowong di lingkup Pemprov, guna memaksimalkan tugas pelayanan pemerintahan.
Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar di Mamuju, Rabu melantik Amujib sebagai Kepala BKD Sulbar, jabatan BKD Sulbar sebelumnya lowong karena pejabat lama Musa telah memasuki masa pensiun.
Arifuddin Toppo dilantik sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Muh Jaun dilantik sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan, dan Mujaerami Hasan sebagai Kepala Biro Hukum yang pelantikan ditunda hingga selesai melaksanakan ibadah haji.
Gubernur Sulbar mengatakan pergeseran dan pengisian atau promosi pejabat dalam jabatan pimpinan tinggi pratama tersebut adalah murni kebutuhan organisasi yang bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan program kerja Gubernur guna kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Menurut dia, pengisian pejabat terlebih dahulu melalui proses penjaringan calon pejabat dan tentunya melalui tahapan-tahapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturran Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
Ia mengatakan sebelumnya dilaksanakan koordinasi dengan Mendagri terkait izin pelaksanaan seleksi, pembentukan panitia pelaksanaan tes tertulis, wawancara, uji konpetensi manajerial oleh asessor, uji kompetensi bidang oleh pansel sampai pada terbitnya persetujuan atau rekomendasi dari KASN dan Mendagri, sehingga pelaksanaan dan pelantikan Pejabat Pimpinana Tinggi Pratama dapat dilaksanakan.
"Kedepan tantangan yang dihadapi semakin besar, terutama yang berkaitan dengan upaya mempertahankan penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) yaitu mendapatkan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP )," katanya. Ia berharap kinerja pejabat eselon II dilingkup Pemprov Sulbar diperbaiki karena sangat menentukan pengguna anggaran di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
Gubernur berharap agar amanah itu dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan terus meningkatkan kinerja serta meningkatkan kedisiplinan dan segera mempelajari tugas pokok dan fungsi yang baru dan tetap menyelesaikan tugas-tugas yang belum terselesaikan pada pejabat lama.
"Saya minta kepada saudara-saudara agar tidak mengorek-ngorek lagi kesalahan masa lalu, tapi yang anda pikirkan adalah bagaimana kedepan agar segala apa yang kita kerjakan dapat dipertanggung jawabkan serta terus menerus meningkatkan kemampuan teknis dan kemampuan manajerial sebab tanpa kemampuan tersebut apa yang ditargetkan akan sulit tercapai," katanya.
Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar di Mamuju, Rabu melantik Amujib sebagai Kepala BKD Sulbar, jabatan BKD Sulbar sebelumnya lowong karena pejabat lama Musa telah memasuki masa pensiun.
Arifuddin Toppo dilantik sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Muh Jaun dilantik sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan, dan Mujaerami Hasan sebagai Kepala Biro Hukum yang pelantikan ditunda hingga selesai melaksanakan ibadah haji.
Gubernur Sulbar mengatakan pergeseran dan pengisian atau promosi pejabat dalam jabatan pimpinan tinggi pratama tersebut adalah murni kebutuhan organisasi yang bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan program kerja Gubernur guna kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Menurut dia, pengisian pejabat terlebih dahulu melalui proses penjaringan calon pejabat dan tentunya melalui tahapan-tahapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturran Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
Ia mengatakan sebelumnya dilaksanakan koordinasi dengan Mendagri terkait izin pelaksanaan seleksi, pembentukan panitia pelaksanaan tes tertulis, wawancara, uji konpetensi manajerial oleh asessor, uji kompetensi bidang oleh pansel sampai pada terbitnya persetujuan atau rekomendasi dari KASN dan Mendagri, sehingga pelaksanaan dan pelantikan Pejabat Pimpinana Tinggi Pratama dapat dilaksanakan.
"Kedepan tantangan yang dihadapi semakin besar, terutama yang berkaitan dengan upaya mempertahankan penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) yaitu mendapatkan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP )," katanya. Ia berharap kinerja pejabat eselon II dilingkup Pemprov Sulbar diperbaiki karena sangat menentukan pengguna anggaran di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
Gubernur berharap agar amanah itu dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan terus meningkatkan kinerja serta meningkatkan kedisiplinan dan segera mempelajari tugas pokok dan fungsi yang baru dan tetap menyelesaikan tugas-tugas yang belum terselesaikan pada pejabat lama.
"Saya minta kepada saudara-saudara agar tidak mengorek-ngorek lagi kesalahan masa lalu, tapi yang anda pikirkan adalah bagaimana kedepan agar segala apa yang kita kerjakan dapat dipertanggung jawabkan serta terus menerus meningkatkan kemampuan teknis dan kemampuan manajerial sebab tanpa kemampuan tersebut apa yang ditargetkan akan sulit tercapai," katanya.