Makassar (Antara Sulsel) - Ratusan demonstran tergabung dalam Aliansi Masyarakat Moda Transportasi Indonesia (AMMTI) melakukan aksi dengan mendatangi kantor Gubernur Sulawesi Selatan dan kantor DPRD Sulsel di Makassar, Kamis.
Aksi tersebut membuat arus lalulitas di jalan Andi Pangeran Pettarani dan Urip Sumoharjo yang merupakan akses utama jalan protokol di Makassar menjadi macet total hingga beberapa jam.
Kemacetan parah tersebut diakibatkan pengemudi bentor dan angkot serta taksi memarkir ratusan kendaraan di badan jalan, sehingga arus lalulintas menjadi lumpuh total. Polisi yang mengawal aksi itu berusaha menenangkan pendemo.
Aliansi tersebut tergabung dalamnya supir Angkutan Kota, Taksi dan Becak Motor menyatakan menolak operasional angkutan daring (online) karena pendapatan berkurang karena masyarakat lebih memilih transpotasi daring.
Dalam aksi itu ratusan pengemudi Bentor dan Angkot melakukan swepping kepada transportasi daring, bahkan beberapa pengemudi transportasi daring jenis Grab yang melintas jaketnya di tarik-tarik hingga robek dan nyaris dipukuli peserta aksi.
Hal ini memicu kericuhan sehingga membuat polisi turun tangan, naas salah seorang pendemo ditangkap petugas karena membawa senjata tajam jenis busur beserta anak panahnya, lalu digelandang ke kantor polisi.
Para supir angkot dan bentor sepakat tidak akan menarik penumpang dan meminta Pemerintah Provinsi dan DPRD Sulsel memperhatikan nasib para supir konvensional.
"kehadiran transportasi daring di Makassar telah membuat resah para supir angkot dan bentor, tidak hanya pendapatan berkurang tapi juga menjadi masalah. Pemerintah dan DPRD harus menyikapi serius persoalan ini," tegas Jenderal Lapangan AMMTI, Ahmad Ando.
Usai menyampaikan aspirasinya di kantor Gubernur Sulsel, mereka selanjutnya mendatangi kantor DPRD Sulsel untuk mempertanyakan progres pertemuan yang lalu tentang persoalan tersebut.
Kendati demikian, aksi ini membuat pengguna jalan mengeluh bahkan puluhan penumpang yang biasanya menggunakan jasa trasportasi konvensional terlantar di pinggir jalan.
Usai menyuarakan aspirasinya di gedung DPRD Sulsel, mereka kemudian membubarkan diri dan mengancam akan turun aksi dengan massa lebih banyak.
Aksi tersebut membuat arus lalulitas di jalan Andi Pangeran Pettarani dan Urip Sumoharjo yang merupakan akses utama jalan protokol di Makassar menjadi macet total hingga beberapa jam.
Kemacetan parah tersebut diakibatkan pengemudi bentor dan angkot serta taksi memarkir ratusan kendaraan di badan jalan, sehingga arus lalulintas menjadi lumpuh total. Polisi yang mengawal aksi itu berusaha menenangkan pendemo.
Aliansi tersebut tergabung dalamnya supir Angkutan Kota, Taksi dan Becak Motor menyatakan menolak operasional angkutan daring (online) karena pendapatan berkurang karena masyarakat lebih memilih transpotasi daring.
Dalam aksi itu ratusan pengemudi Bentor dan Angkot melakukan swepping kepada transportasi daring, bahkan beberapa pengemudi transportasi daring jenis Grab yang melintas jaketnya di tarik-tarik hingga robek dan nyaris dipukuli peserta aksi.
Hal ini memicu kericuhan sehingga membuat polisi turun tangan, naas salah seorang pendemo ditangkap petugas karena membawa senjata tajam jenis busur beserta anak panahnya, lalu digelandang ke kantor polisi.
Para supir angkot dan bentor sepakat tidak akan menarik penumpang dan meminta Pemerintah Provinsi dan DPRD Sulsel memperhatikan nasib para supir konvensional.
"kehadiran transportasi daring di Makassar telah membuat resah para supir angkot dan bentor, tidak hanya pendapatan berkurang tapi juga menjadi masalah. Pemerintah dan DPRD harus menyikapi serius persoalan ini," tegas Jenderal Lapangan AMMTI, Ahmad Ando.
Usai menyampaikan aspirasinya di kantor Gubernur Sulsel, mereka selanjutnya mendatangi kantor DPRD Sulsel untuk mempertanyakan progres pertemuan yang lalu tentang persoalan tersebut.
Kendati demikian, aksi ini membuat pengguna jalan mengeluh bahkan puluhan penumpang yang biasanya menggunakan jasa trasportasi konvensional terlantar di pinggir jalan.
Usai menyuarakan aspirasinya di gedung DPRD Sulsel, mereka kemudian membubarkan diri dan mengancam akan turun aksi dengan massa lebih banyak.