Mamuju (Antara Sulbar) - Kepolisian Daerah Sulawesi Barat bersama BPJS Kesehatan setempat menggelar sosialisasi program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
Sosialisasi program JKN-KIS yang mengangkat tema "Mengerti, Memahami dan Berpartisipasi Dalam Program JKN-KIS" itu dibuka langsung Kapolda Sulbar Brigjen Polisi Baharudin Djafar yang dihadiri Kepala BPJS Kesehatan Wilayah Sulbar Wahidah, juga bertindak sebagai pembicara.
Sosialisasi tersebut bertujuan memberikan pengertian dan pemahaman tentang prosedur pelayanan agar setelah mengerti dan memahami bisa menyampaikan secara langsung kepada masyarakat sehingga pelayanan di bidang kesehatan bisa tercapai dengan baik.
Kegiatan tersebut diselenggarakan atas kerja sama Bidang Dokkes Polda Sulbar dengan BPJS Kesehatan Wilayah Sulbar.
Kapolda Sulbar Brigjen Polisi Baharudin Djafar menyatakan bahwa tugas Dokkes adalah menyelanggarakan pembinaan kedokteran dan kesehatan Polri yang meliputi kedokteran kepolisian (Dokpol), kesehatan kepolisian (Kespol), rumah sakit serta poliklinik.
"Dokpol bertugas menyelanggarakan kedokteran forensik, `Disaster Victim of Investigation (DVI) dan Keskamtibmas. Sementara Kespol menyelenggarakan dan membina kesehatan kesmaptaan, materill fasilitas kesehatan dan pelayanan kesehatan," ujar Baharudin Djafar.
Kapolda menyatakan, pelayanan kesehatan Polri memiliki beberapa cakupan , salah satunya adalah pelayanan berbasis jaminan kesehatan nasional yang diakomodasi dalam pelayanan kesehatan poliklinik dan rumah sakit bagi anggota Polri, PNS Polri dan keluarganya.
"Selumnya, jaminan pelayanan kesehatan bagi anggota Polri berada dibawah naungan PT Askes. Namun sesuai Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 seiring dengan peningkatan kebutuhan akan pelayanan kesehatan dimasyarakat serta target pemerintah, maka Askes bertransformasi menjadi BPJS dan resmi beroperasional sejak 2014 dengan perluasan cakupan fasilitas pelayanan," terang Baharudin Djafar.
Adapun kerja sama Polri dan BPJS kesehatan, meliputi pemanfaatan bersama fasilitas kesehatan dan dari sisi Polri, seperti pemanfaatan poliklinik dan Rumah Sakit Bhayangkara.
"Dengan keikutsertaan anggota Polri dalam BPJS memungkinkan para anggota Polri bisa mendapatkan pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia dengan menyambangi penyedia pelayanan kesehatan terdekat," terangnya.
Sementara dari sisi BPJS sendiri, karena layanan kesehatan yang mencakup pengguna yang sangat banyak sedangkan fasilitas kesehatan belum memadai sehingga membutuhkan institusi penyedia pelayanan kesehatan untuk membantu.
"Berbagai jenis fasilitas kesehatan Polri seperti poliklinik, Rumah Sakit Bhayangkara tingkat I-IV, laboratorium dan klinik odontologi kepolisian , hingga laboratorium DNA dapat membantu kelangsungan pelayanan program pemerintah tersebut," jelasnya.
"Melalui sosialisasi ini ke seluruh anggota Polri terutama Bhabinkamtibmas diharapkan dapat mensosialisasikan kembali di desa binaannya masing-masing, karena kemungkinan masyarakat di pedesaan masih kurang memahami apa itu JKN-KIS," kata Baharudin Djafar.
Pada sosialisasi tersebut juga dirangkaikan pemberian secara simbolis pembaharuan kartu JKN-KIS serta sosialisasi oleh Kepala BPJS Kesehatan Wilayah Sulbar Wahidah kepada personel kepolisian.
Sosialisasi program JKN-KIS yang mengangkat tema "Mengerti, Memahami dan Berpartisipasi Dalam Program JKN-KIS" itu dibuka langsung Kapolda Sulbar Brigjen Polisi Baharudin Djafar yang dihadiri Kepala BPJS Kesehatan Wilayah Sulbar Wahidah, juga bertindak sebagai pembicara.
Sosialisasi tersebut bertujuan memberikan pengertian dan pemahaman tentang prosedur pelayanan agar setelah mengerti dan memahami bisa menyampaikan secara langsung kepada masyarakat sehingga pelayanan di bidang kesehatan bisa tercapai dengan baik.
Kegiatan tersebut diselenggarakan atas kerja sama Bidang Dokkes Polda Sulbar dengan BPJS Kesehatan Wilayah Sulbar.
Kapolda Sulbar Brigjen Polisi Baharudin Djafar menyatakan bahwa tugas Dokkes adalah menyelanggarakan pembinaan kedokteran dan kesehatan Polri yang meliputi kedokteran kepolisian (Dokpol), kesehatan kepolisian (Kespol), rumah sakit serta poliklinik.
"Dokpol bertugas menyelanggarakan kedokteran forensik, `Disaster Victim of Investigation (DVI) dan Keskamtibmas. Sementara Kespol menyelenggarakan dan membina kesehatan kesmaptaan, materill fasilitas kesehatan dan pelayanan kesehatan," ujar Baharudin Djafar.
Kapolda menyatakan, pelayanan kesehatan Polri memiliki beberapa cakupan , salah satunya adalah pelayanan berbasis jaminan kesehatan nasional yang diakomodasi dalam pelayanan kesehatan poliklinik dan rumah sakit bagi anggota Polri, PNS Polri dan keluarganya.
"Selumnya, jaminan pelayanan kesehatan bagi anggota Polri berada dibawah naungan PT Askes. Namun sesuai Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 seiring dengan peningkatan kebutuhan akan pelayanan kesehatan dimasyarakat serta target pemerintah, maka Askes bertransformasi menjadi BPJS dan resmi beroperasional sejak 2014 dengan perluasan cakupan fasilitas pelayanan," terang Baharudin Djafar.
Adapun kerja sama Polri dan BPJS kesehatan, meliputi pemanfaatan bersama fasilitas kesehatan dan dari sisi Polri, seperti pemanfaatan poliklinik dan Rumah Sakit Bhayangkara.
"Dengan keikutsertaan anggota Polri dalam BPJS memungkinkan para anggota Polri bisa mendapatkan pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia dengan menyambangi penyedia pelayanan kesehatan terdekat," terangnya.
Sementara dari sisi BPJS sendiri, karena layanan kesehatan yang mencakup pengguna yang sangat banyak sedangkan fasilitas kesehatan belum memadai sehingga membutuhkan institusi penyedia pelayanan kesehatan untuk membantu.
"Berbagai jenis fasilitas kesehatan Polri seperti poliklinik, Rumah Sakit Bhayangkara tingkat I-IV, laboratorium dan klinik odontologi kepolisian , hingga laboratorium DNA dapat membantu kelangsungan pelayanan program pemerintah tersebut," jelasnya.
"Melalui sosialisasi ini ke seluruh anggota Polri terutama Bhabinkamtibmas diharapkan dapat mensosialisasikan kembali di desa binaannya masing-masing, karena kemungkinan masyarakat di pedesaan masih kurang memahami apa itu JKN-KIS," kata Baharudin Djafar.
Pada sosialisasi tersebut juga dirangkaikan pemberian secara simbolis pembaharuan kartu JKN-KIS serta sosialisasi oleh Kepala BPJS Kesehatan Wilayah Sulbar Wahidah kepada personel kepolisian.