Makassar (Antara Sulsel) - Kegiatan Rembuk Nasional bidang politik, hukum dan keamanan yang dilaksanakan di Universitas Hasanuddin hari ini salah satunya fokus menyoroti isu kemerdekaan Papua.
Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin di Makassar, Sabtu, mengatakan ada empat hal yang menyangkut persoalan Papua, yaitu persepsi soal Papua Merdeka, trauma masa lalu yang berkaitan operasi militer, diskriminasi terhadap suku asli Papua, dan otonomi khusus (Otsus).
"Keempat hal tersebut menjadi masalah yang membayangi persoalan Papua. Dalam masalah Otsus ini, efektifitas anggaran pusat belum mengalir dengan baik ke bawah, " ujar Hasanuddin.
Ketua Rembuk Nasional, Dr Firdaus Ali juga berharap agar jangan sampai isu-isu lain yang membuat persoalan yang begitu penting justru terlupakan seperti masalah Papua yang ingin melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Untuk penanganan masalah papua, tiga bulan lalu, kami dalam sebuah dialog dengan duta besar termasuk dalam perkembangan beberapa hari ini terakhir, ada upaya-uata signifikan dan sistimatis yang ingin membuat Papua lepas dari pangkuan Indonesia. Jadi disaat kita sibuk mengurus isu-isu yang lain, justru ada hal yang begitu penting yang harus menjadi perhatian," ujarnya.
Untuk kegiatan Rembuk Nasional Bidang Polhukam bertajuk"Membangun Politik, Hukum dan Keamanan untuk Kemandirian dan Keunggulan Bangsa" menghadirkan beberapa pemateri.
Kegiatan yang digelar dalam bentuk Forum Group Discussion (FGD) untuk menjaring masukan dan rekomendasi dari sivitas akademika Unhas itu dibagi dalam dua forum.
Dua forum itu masing-masing mengangkat topik berbeda, yakni bidang Keamanan dan Politik Luar Negeri, serta Bidang Politik, Hukum dan HAM. Di sesi diskusi bidang keamanan dan politik luar negeri, yang menjadi pemantik diskusi adalah TB Hasanuddin.
Diskusi ini berlangsung terbuka dan cair. Sejumlah peserta aktif memberikan pertanyaan sekaligus pandangan tentang masalah keamanan dan politik luar negeri, diantaranya mendesaknya dilakukan revisi undang-undang pertahanan, sosialisasi pentingnya UU pertahanan bagi generasi mahasiswa.
Termasuk perlunya pemerintah memetakan kembali kepentingan nasional Indonesia dalam kebijakan politik luar negeri dalam forum internasional, dan isu-isu lain yang terkait dengan masalah keamanan dan politik luar negeri Indonesia.
Hasil diskusi FGD tersebut kemudian dibawa ke rapat pleno untuk dibahas dan disusun sebagai bahan masukan sivitas akademika yang ada di Kota Makassar untuk dijadikan bahan pertimbangan Kantor Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) di Jakarta.
Seluruh masukan rembuk nasional itu selanjutnya menjadi rekomendasi Watimpres untuk dajukan kepada pemerintahan Jokowi-JK.
Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin di Makassar, Sabtu, mengatakan ada empat hal yang menyangkut persoalan Papua, yaitu persepsi soal Papua Merdeka, trauma masa lalu yang berkaitan operasi militer, diskriminasi terhadap suku asli Papua, dan otonomi khusus (Otsus).
"Keempat hal tersebut menjadi masalah yang membayangi persoalan Papua. Dalam masalah Otsus ini, efektifitas anggaran pusat belum mengalir dengan baik ke bawah, " ujar Hasanuddin.
Ketua Rembuk Nasional, Dr Firdaus Ali juga berharap agar jangan sampai isu-isu lain yang membuat persoalan yang begitu penting justru terlupakan seperti masalah Papua yang ingin melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Untuk penanganan masalah papua, tiga bulan lalu, kami dalam sebuah dialog dengan duta besar termasuk dalam perkembangan beberapa hari ini terakhir, ada upaya-uata signifikan dan sistimatis yang ingin membuat Papua lepas dari pangkuan Indonesia. Jadi disaat kita sibuk mengurus isu-isu yang lain, justru ada hal yang begitu penting yang harus menjadi perhatian," ujarnya.
Untuk kegiatan Rembuk Nasional Bidang Polhukam bertajuk"Membangun Politik, Hukum dan Keamanan untuk Kemandirian dan Keunggulan Bangsa" menghadirkan beberapa pemateri.
Kegiatan yang digelar dalam bentuk Forum Group Discussion (FGD) untuk menjaring masukan dan rekomendasi dari sivitas akademika Unhas itu dibagi dalam dua forum.
Dua forum itu masing-masing mengangkat topik berbeda, yakni bidang Keamanan dan Politik Luar Negeri, serta Bidang Politik, Hukum dan HAM. Di sesi diskusi bidang keamanan dan politik luar negeri, yang menjadi pemantik diskusi adalah TB Hasanuddin.
Diskusi ini berlangsung terbuka dan cair. Sejumlah peserta aktif memberikan pertanyaan sekaligus pandangan tentang masalah keamanan dan politik luar negeri, diantaranya mendesaknya dilakukan revisi undang-undang pertahanan, sosialisasi pentingnya UU pertahanan bagi generasi mahasiswa.
Termasuk perlunya pemerintah memetakan kembali kepentingan nasional Indonesia dalam kebijakan politik luar negeri dalam forum internasional, dan isu-isu lain yang terkait dengan masalah keamanan dan politik luar negeri Indonesia.
Hasil diskusi FGD tersebut kemudian dibawa ke rapat pleno untuk dibahas dan disusun sebagai bahan masukan sivitas akademika yang ada di Kota Makassar untuk dijadikan bahan pertimbangan Kantor Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) di Jakarta.
Seluruh masukan rembuk nasional itu selanjutnya menjadi rekomendasi Watimpres untuk dajukan kepada pemerintahan Jokowi-JK.