Makassar (Antara Sulsel) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berinisiatif menanggung risiko gagal bayar pinjaman modal Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
"Ini tidak gampang (menanggung risiko gagal bayar UMKM), dibutuhkan diskresi, tapi kita tidak bisa biarkan UMKM kita sendiri, sulit bagi mereka," kata Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo yang ditemui usai peluncuran Gerakan 1000 Kebaikan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulsel di Makassar, Senin.
Syahrul mengatakan, pemerintah membantu UMKM tidak dengan cara membagi-bagikan modal, tetapi dengan memfasilitasi UMKM ke perbankan ataupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "Kalau setelah dipinjami, katakanlah ada situasi yang darurat, mereka gagal bayar, pemerintah yang tanggung," ujarnya.
Syahrul mengakui upaya ini tidak mudah dan beresiko dengan kemungkinan pihaknya diperiksa oleh BPK RI dan KPK, namun risiko tersebut harus tetap diambil untuk membantu UMKM. "Harus tanggung risiko, itulah gunanya pemerintah," katanya.
Dia mengatakan, mekanisme terkait penanggungan risiko tersebut akan dikaji lebih lanjut dengan melakukan klusterisasi UMKM. "Dari 300 ribu UMKM itu harus ada yang difokuskan, diklusterkan, yang mana yang unggulan, mana yang baru dikembangkan," jelasnya.
Pihaknya segera membentuk tim agar rencana ini bisa segera diimplementasikan. "Saya mau lihat ini di tahun 2018, meskipun saya berakhir Maret," katanya.
"Ini tidak gampang (menanggung risiko gagal bayar UMKM), dibutuhkan diskresi, tapi kita tidak bisa biarkan UMKM kita sendiri, sulit bagi mereka," kata Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo yang ditemui usai peluncuran Gerakan 1000 Kebaikan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulsel di Makassar, Senin.
Syahrul mengatakan, pemerintah membantu UMKM tidak dengan cara membagi-bagikan modal, tetapi dengan memfasilitasi UMKM ke perbankan ataupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "Kalau setelah dipinjami, katakanlah ada situasi yang darurat, mereka gagal bayar, pemerintah yang tanggung," ujarnya.
Syahrul mengakui upaya ini tidak mudah dan beresiko dengan kemungkinan pihaknya diperiksa oleh BPK RI dan KPK, namun risiko tersebut harus tetap diambil untuk membantu UMKM. "Harus tanggung risiko, itulah gunanya pemerintah," katanya.
Dia mengatakan, mekanisme terkait penanggungan risiko tersebut akan dikaji lebih lanjut dengan melakukan klusterisasi UMKM. "Dari 300 ribu UMKM itu harus ada yang difokuskan, diklusterkan, yang mana yang unggulan, mana yang baru dikembangkan," jelasnya.
Pihaknya segera membentuk tim agar rencana ini bisa segera diimplementasikan. "Saya mau lihat ini di tahun 2018, meskipun saya berakhir Maret," katanya.