Makassar (Antara Sulsel) - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar, Andi Khadijah Iriani menyatakan lelang untuk proyek "Smart Pete-pete" atau angkutan kota pintar telah dilakukan sebanyak tiga kali, tanpa adanya penawaran dari satu perusahaan pun.
"Salah satu yang membuat serapan anggaran itu kurang, karena proses yang cukup lama saat proyek akan dilaksanakan seperti contohnya lelang smart pete-pete," ujar Khadijah Iriani usai menggelar monitoring dan evaluasi (monev) triwulan III di Makassar, Senin.
Ia mengatakan, proyek smart pete-pete menjadi tanggung jawab dari Dinas Perhubungan (Dishub) Makassar dan proses lelang telah berulang kali dibuka melalui layanan pengadaan secara elektronik (LPSE).
Tidak adanya peminat untuk proyek itu, secara otomatis membuat serapan anggaran dari Dishub menjadi kurang maksimal, sehingga proses selanjutnya akan dilakukan tanpa mekanisme lelang.
"Untuk lelang smart pete-pete ini sudah kita konsultasikan ke TP4D Kejari Makassar. Proyek harus berjalan, tapi tidak ada peminat, kemungkinan akan tetap dijalankan," katanya.
Sebelumnya, program transportasi umum yang dirintis Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto ini telah dikonsultasikan kepada Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejari Makassar.
Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Makassar Andi Alham membenarkan bahwa dokumen proyek angkutan kota ini sedang dikaji oleh TP4D Makassar.
Disebutkannya, telaah yang dilakukan TP4D ini bukan karena penyelidikan kasus penyalahgunaan uang negara, melainkan permintaan pendampingan Pemkot Makassar sebelum mengadakan armada smart pete-pete.
"Jadi wewenang dan pelaksanaannya tetap sama mereka (Pemkot), kita hanya rekomendasikan apakah dokumennya sudah sesuai aturan atau tidak," ujar Alham.
Diketahui, dalam pengadaan 10 unit armada smart pete-pete itu, Pemkot Makassar telah menganggarkannya sebesar Rp3 miliar melalui APBD pokok 2017.
"Salah satu yang membuat serapan anggaran itu kurang, karena proses yang cukup lama saat proyek akan dilaksanakan seperti contohnya lelang smart pete-pete," ujar Khadijah Iriani usai menggelar monitoring dan evaluasi (monev) triwulan III di Makassar, Senin.
Ia mengatakan, proyek smart pete-pete menjadi tanggung jawab dari Dinas Perhubungan (Dishub) Makassar dan proses lelang telah berulang kali dibuka melalui layanan pengadaan secara elektronik (LPSE).
Tidak adanya peminat untuk proyek itu, secara otomatis membuat serapan anggaran dari Dishub menjadi kurang maksimal, sehingga proses selanjutnya akan dilakukan tanpa mekanisme lelang.
"Untuk lelang smart pete-pete ini sudah kita konsultasikan ke TP4D Kejari Makassar. Proyek harus berjalan, tapi tidak ada peminat, kemungkinan akan tetap dijalankan," katanya.
Sebelumnya, program transportasi umum yang dirintis Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto ini telah dikonsultasikan kepada Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejari Makassar.
Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Makassar Andi Alham membenarkan bahwa dokumen proyek angkutan kota ini sedang dikaji oleh TP4D Makassar.
Disebutkannya, telaah yang dilakukan TP4D ini bukan karena penyelidikan kasus penyalahgunaan uang negara, melainkan permintaan pendampingan Pemkot Makassar sebelum mengadakan armada smart pete-pete.
"Jadi wewenang dan pelaksanaannya tetap sama mereka (Pemkot), kita hanya rekomendasikan apakah dokumennya sudah sesuai aturan atau tidak," ujar Alham.
Diketahui, dalam pengadaan 10 unit armada smart pete-pete itu, Pemkot Makassar telah menganggarkannya sebesar Rp3 miliar melalui APBD pokok 2017.