Makassar (Antara Sulsel) - Wakil Wali Kota Makassar, Syamsu Rizal MI membahas penanganan sampah, termasuk kiat mengelolanya di workshop pengelolaan sampah perkotaan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).
"Sebelum kita berhasil seperti ini, kita juga pernah mengalami permasalahan dan itu berproses begitu saja. Karena cara efektif menangani sampah ini ternyata jauh dari apa yang dipikirkan sebelumnya," ujar Deng Ical -- sapaan akrab Syamsu Rizal di Makassar, Kamis.
Ia mengatakan, menangani masalah persampahan dari awal itu tidak semudah yang dipikirkan di mana sifat dasar manusia menginginkan sesuatu yang mudah.
Pihaknya juga mengakui jika di awal-awal menangani persampahan ini dengan penggunaan teknologi canggih. Namun, teknologi itu juga disebutnya tidak mampu menyelesaikannya secara baik.
Begitu juga dengan masalah di tempat pembuangan akhir (TPA) nantinya akan menghasilkan banyak gas metan. Penerapan teknologi canggih pada TPA juga ternyata tidak berhasil karena masalahnya bukan itu.
"Masalahnya adalah yang dibutuhkan ternyata cukup pendelegasian wewenang saja. Karena itu, sekarang ini masalah sampah sudah diserahkan ke kecamatan. Bahkan sudah diturunkan lagi ke RT/RW," paparnya.
Penanganan sampah secara efektif adalah dengan model pemberdayaan dan partisipatif. Karena itu, ia mengingatkan kepada seluruh peserta agar menemukan dan mengenali secara benar masalah sampah di kotanya masing-masing.
"Dengan model yang diterapkan Pemerintah Kota Makassar saat ini, sudah ada direktur bank sampah yang penghasilannya setara dengan direktur bank-bank lainnya," ungkapnya.
Disebutkannya, bagi sebagian orang di Makassar, sampah sudah bukan lagi barang yang busuk justru sebaliknya menjadi barang yang bernilai ekonomis tinggi.
"Jika dulunya sampah dijauhi, dimusuhi, sekarang sudah mulai ada kesenangan, ada kebanggaan mengelola sampah. Bahkan, gara-gara bank sampah, sudah ada camat yang anggarannya mengalahkan SKPD lain seperti dinas, sehingga tidak mau lagi dimutasi, cukup jadi camat saja karena sudah punya cukup kewenangan untuk berkarya," ucapnya.
Ketua Apeksi Komisariat Wilayah (Komwil) VI, Richard Louhenapessy mengakui jika penanganan sampah di kota-kota besar ataupun daerah berkembang lainnya adalah masalah serius.
Hal itu disebabkan pertambahan penduduk dan melebarnya permukiman, sehingga produksi sampah juga kian bertambah. Sementara, kemampuan angkut hanya 40-60 persen ke TPA oleh SKPD terkait.
"Sebelum kita berhasil seperti ini, kita juga pernah mengalami permasalahan dan itu berproses begitu saja. Karena cara efektif menangani sampah ini ternyata jauh dari apa yang dipikirkan sebelumnya," ujar Deng Ical -- sapaan akrab Syamsu Rizal di Makassar, Kamis.
Ia mengatakan, menangani masalah persampahan dari awal itu tidak semudah yang dipikirkan di mana sifat dasar manusia menginginkan sesuatu yang mudah.
Pihaknya juga mengakui jika di awal-awal menangani persampahan ini dengan penggunaan teknologi canggih. Namun, teknologi itu juga disebutnya tidak mampu menyelesaikannya secara baik.
Begitu juga dengan masalah di tempat pembuangan akhir (TPA) nantinya akan menghasilkan banyak gas metan. Penerapan teknologi canggih pada TPA juga ternyata tidak berhasil karena masalahnya bukan itu.
"Masalahnya adalah yang dibutuhkan ternyata cukup pendelegasian wewenang saja. Karena itu, sekarang ini masalah sampah sudah diserahkan ke kecamatan. Bahkan sudah diturunkan lagi ke RT/RW," paparnya.
Penanganan sampah secara efektif adalah dengan model pemberdayaan dan partisipatif. Karena itu, ia mengingatkan kepada seluruh peserta agar menemukan dan mengenali secara benar masalah sampah di kotanya masing-masing.
"Dengan model yang diterapkan Pemerintah Kota Makassar saat ini, sudah ada direktur bank sampah yang penghasilannya setara dengan direktur bank-bank lainnya," ungkapnya.
Disebutkannya, bagi sebagian orang di Makassar, sampah sudah bukan lagi barang yang busuk justru sebaliknya menjadi barang yang bernilai ekonomis tinggi.
"Jika dulunya sampah dijauhi, dimusuhi, sekarang sudah mulai ada kesenangan, ada kebanggaan mengelola sampah. Bahkan, gara-gara bank sampah, sudah ada camat yang anggarannya mengalahkan SKPD lain seperti dinas, sehingga tidak mau lagi dimutasi, cukup jadi camat saja karena sudah punya cukup kewenangan untuk berkarya," ucapnya.
Ketua Apeksi Komisariat Wilayah (Komwil) VI, Richard Louhenapessy mengakui jika penanganan sampah di kota-kota besar ataupun daerah berkembang lainnya adalah masalah serius.
Hal itu disebabkan pertambahan penduduk dan melebarnya permukiman, sehingga produksi sampah juga kian bertambah. Sementara, kemampuan angkut hanya 40-60 persen ke TPA oleh SKPD terkait.