Mamuju (Antara Sulbar) - Kepala Ombudsman Sulawesi Barat menyatakan pungutan liar di sektor pendidikan banyak terjadi di provinsi itu dan dilaporkan masyarakat.
"Pungli di sektor pendidikan paling banyak terjadi di Sulbar berdasarkan laporan yang diterima Ombudsman Sulbar dari masyarakat," kata Kepala Ombudsman Sulbar Lukman Umar di Mamuju, Sabtu.
Ia mengatakan, Ombudsman Sulbar telah menerima 128 laporan dari masyarakat dan pungli di sektor pendidikan paling banyak dilakukan tersebar pada sejumlah sekolah pada enam kabupaten di Sulbar.
Menurut dia, pihaknya sudah menyampaikan kepada Kementrian Pendidikan Nasional untuk dilakukan evaluasi agar tidak lagi terjadi.
"Saya setelah menjadi pembicara pada seminar di Kementrian Pendidikan Nasional sudah menyampaikan ini agar dilakukan evaluasi dan itu adalah momen yang sangat tepat untuk membahas persoalan pendidikan di Sulbar dalam rangka mencari solusi atau penanganan untuk menekan tindakan maladministrasi di sektor pengelolaan pendidikan," katanya.
Ia mengatakan, masalah pendidikan di Sulbar selain pungli juga terdapat persoalan lain yang juga memprihatinkan, yakni adanya siswa yang tamat sejak tiga tahun namun belum memiliki ijazah.
"Persoalan pendidikan menjadi masalah paling utama di Sulbar yang mesti diselesaikan terjadi dengan beraneka ragam, sehingga peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor pendidikan di daerah ini, harus ditingkatkan," katanya.
Ia menyampaikan pihaknya telah berupaya maksimal dengan berbagai program pencegahan tindakan maladministrasi, namun dengan keterbatasan SDM merupakan salah satu kendala.
"Pihak Program Ombudsman RI Sulbar secara kelembagaan siap membangun sinergitas dengan pihak Kemendikbud dalam hal penanganan pungutan liar, pengelolaan dana operasional sekolah, sebagai upaya mendorong pemerataan pendidikan yang berkualitas serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme," katanya.
"Pungli di sektor pendidikan paling banyak terjadi di Sulbar berdasarkan laporan yang diterima Ombudsman Sulbar dari masyarakat," kata Kepala Ombudsman Sulbar Lukman Umar di Mamuju, Sabtu.
Ia mengatakan, Ombudsman Sulbar telah menerima 128 laporan dari masyarakat dan pungli di sektor pendidikan paling banyak dilakukan tersebar pada sejumlah sekolah pada enam kabupaten di Sulbar.
Menurut dia, pihaknya sudah menyampaikan kepada Kementrian Pendidikan Nasional untuk dilakukan evaluasi agar tidak lagi terjadi.
"Saya setelah menjadi pembicara pada seminar di Kementrian Pendidikan Nasional sudah menyampaikan ini agar dilakukan evaluasi dan itu adalah momen yang sangat tepat untuk membahas persoalan pendidikan di Sulbar dalam rangka mencari solusi atau penanganan untuk menekan tindakan maladministrasi di sektor pengelolaan pendidikan," katanya.
Ia mengatakan, masalah pendidikan di Sulbar selain pungli juga terdapat persoalan lain yang juga memprihatinkan, yakni adanya siswa yang tamat sejak tiga tahun namun belum memiliki ijazah.
"Persoalan pendidikan menjadi masalah paling utama di Sulbar yang mesti diselesaikan terjadi dengan beraneka ragam, sehingga peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor pendidikan di daerah ini, harus ditingkatkan," katanya.
Ia menyampaikan pihaknya telah berupaya maksimal dengan berbagai program pencegahan tindakan maladministrasi, namun dengan keterbatasan SDM merupakan salah satu kendala.
"Pihak Program Ombudsman RI Sulbar secara kelembagaan siap membangun sinergitas dengan pihak Kemendikbud dalam hal penanganan pungutan liar, pengelolaan dana operasional sekolah, sebagai upaya mendorong pemerataan pendidikan yang berkualitas serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme," katanya.