Mamuju (Antara Sulbar) - Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Barat membahas masalah pengelolaan Rumah Sakit Regional milik pemerintah provinsi tersebut sebagai upaya mendorong perbaikan pelayanan publik di bidang kesehatan.
"Ombudsman Sulbar melakukan rapat koordinasi terkait bidang pelayanan kesehatan bersama direktur rumah sakit tersebut dan pimpinan BPJS kesehatan dan kepala dinas kesehatan provinsi tersebut," Kepala Perwakilan Ombudsman Sulbar Lukman Umar di Mamuju, Jumat.
Ia mengatakan, sejumlah persoalan kesehatan yang menjadi aduan masyarakat menjadi salah satu topik pembahasan tersebut, di antaranya pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut yang sempat mogok, dan rencana kenaikan status Rumah Sakit Regional Sulbar.
Selain itu juga membahas pelayanan kesehatan tingkat puskesmas, termasuk tenaga kesehatannya, ketersediaan dan prosedur pengadaan obat, sistem mutasi tenaga kesehatan di lingkup rumah sakit dan puskesmas.
Ombudsman dan para pemangku di bidang kesehatan itu juga membahas masalah layanan BPJS Kesehatan terhadap pasien kecelakaan lalulintas yang berhubungan dengan PT Rasa Raharja, dan termasuk juga tenaga kontrak BPJS.
"Diskusi ini dilaksanakan dengan harapan melahirkan solusi dalam rangka perbaikan pelayanan publik bidang kesehatan di daerah ini karena melalui layanan publik tentunya akan bermuara pada terwujudnya `good government`," ujarnya.
Ia mengatakan ke depan sistem pelayanan dalam keadaan darurat, dan fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu.
"Setiap rumah sakit mempunyai kewajiban memberikan fasilitas pelayanan kepada pasien. Ke depan kita berharap sistem pelayanan kesehatan sudah berjalan lebih baik," ujarnya.
Ia mengatakan pihaknya terus memantau realisasi janji perbaikan sistem pelayanan kesehatan di sejumlah unit pelayanan kesehatan di daerah ini, baik di rumah sakit, puskesmas hingga poskesdes termasuk pelayanan kepesertaan BPJS.
"Kami berharap pertemuan ini dapat memberikan dampak signifikan terhadap perbaikan pelayanan kesehatan di Sulbar," ujarnya.
"Ombudsman Sulbar melakukan rapat koordinasi terkait bidang pelayanan kesehatan bersama direktur rumah sakit tersebut dan pimpinan BPJS kesehatan dan kepala dinas kesehatan provinsi tersebut," Kepala Perwakilan Ombudsman Sulbar Lukman Umar di Mamuju, Jumat.
Ia mengatakan, sejumlah persoalan kesehatan yang menjadi aduan masyarakat menjadi salah satu topik pembahasan tersebut, di antaranya pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut yang sempat mogok, dan rencana kenaikan status Rumah Sakit Regional Sulbar.
Selain itu juga membahas pelayanan kesehatan tingkat puskesmas, termasuk tenaga kesehatannya, ketersediaan dan prosedur pengadaan obat, sistem mutasi tenaga kesehatan di lingkup rumah sakit dan puskesmas.
Ombudsman dan para pemangku di bidang kesehatan itu juga membahas masalah layanan BPJS Kesehatan terhadap pasien kecelakaan lalulintas yang berhubungan dengan PT Rasa Raharja, dan termasuk juga tenaga kontrak BPJS.
"Diskusi ini dilaksanakan dengan harapan melahirkan solusi dalam rangka perbaikan pelayanan publik bidang kesehatan di daerah ini karena melalui layanan publik tentunya akan bermuara pada terwujudnya `good government`," ujarnya.
Ia mengatakan ke depan sistem pelayanan dalam keadaan darurat, dan fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu.
"Setiap rumah sakit mempunyai kewajiban memberikan fasilitas pelayanan kepada pasien. Ke depan kita berharap sistem pelayanan kesehatan sudah berjalan lebih baik," ujarnya.
Ia mengatakan pihaknya terus memantau realisasi janji perbaikan sistem pelayanan kesehatan di sejumlah unit pelayanan kesehatan di daerah ini, baik di rumah sakit, puskesmas hingga poskesdes termasuk pelayanan kepesertaan BPJS.
"Kami berharap pertemuan ini dapat memberikan dampak signifikan terhadap perbaikan pelayanan kesehatan di Sulbar," ujarnya.