Makassar (Antara Sulsel) - Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulawesi Selatan membuat cetak biru sebagai bahan rujukan bagi setiap kepala daerah di provinsi tersebut untuk melibatkan generasi muda dalam pembangunan.
"Simposium Millenial yang telah kami gelar ini salah satu tujuannya adalah menggali beberapa potensi dan membuat suatu gagasan sebagai cetak biru yang akan dijadikan landasan dari seluruh kepala daerah di Sulsel," ujar Ketua KNPI Sulsel, Imran Eka Saputra, menyambut HUT Sumpah Pemuda ke-89, Sabtu.
Peringatan Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 2017 diharapkan menjadi momentum dari generasi muda Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan untuk berkontribusi dalam pembangunan.
Menurut mantan Presiden BEM Unhas ini, pemimpin daerah sudah harus sadar bahwa di tangan pemuda, banyak hal yang bisa dikembangkan dan dilakukan asalkan kesempatan itu diberikan.
Pemimpin daerah, katanya, seharusnya melirik pemuda karena bangsa ini akan mengalami yang namanya bonus demografi pada tahun 2020-2030.
Dijelaskannya, bonus demografi adalah suatu fenomena struktur penduduk sangat menguntungkan dari sisi pembangunan karena jumlah penduduk usia produktif sangat besar, sedang proporsi usia muda sudah semakin kecil dan proporsi usia lanjut belum banyak.
Dengan demikian, pada tahun 2020-2030, Indonesia akan memiliki sekitar 180 juta orang berusia produktif, sedang usia tidak produktif sekitara 60 juta jiwa, atau 10 orang usia produktif hanya menanggung 3-4 orang usia tidak produktif, sehingga akan terjadi peningkatan tabungan masyarakat dan tabungan nasional.
Jika bangsa Indonesia tidak mampu menyiapkan kondisi menyambur bonus demografi, seperti penyediaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas SDM, dan pelayanan kesehatan dan gizi, maka akan terjadi permasalahan, yaitu terjadinya pengangguran yang besar dan akan menjadi beban negara.
Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin itu mengatakan masyarakat Indonesia yang mayoritas saat ini berada di usia produktif bisa menjadi momentum untuk menggenjot pembangunan di Indonesia.
Akan tetapi, kata dia, momentum bonus demografi tersebut belum disikapi dengan baik oleh pemerintah, dan bisa menjadi momok menakutkan dan musuh bersama.
"Bahkan sampai saat ini pemerintah belum memiliki kerangka kebijakan yang integral dan terukur dalam pembangunan kelompok usia muda, baik dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan," katanya.
Melalui simposium millenial itu dirinya bersama pemuda lainnya kemudian menggagas sebuah kerangka acuan pembangunan dengan menjadikan pemuda sebagai subsektor pembangunan di segala bidang sesuai dengan kebutuhan bangsa ini.
"Simposium Millenial yang telah kami gelar ini salah satu tujuannya adalah menggali beberapa potensi dan membuat suatu gagasan sebagai cetak biru yang akan dijadikan landasan dari seluruh kepala daerah di Sulsel," ujar Ketua KNPI Sulsel, Imran Eka Saputra, menyambut HUT Sumpah Pemuda ke-89, Sabtu.
Peringatan Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 2017 diharapkan menjadi momentum dari generasi muda Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan untuk berkontribusi dalam pembangunan.
Menurut mantan Presiden BEM Unhas ini, pemimpin daerah sudah harus sadar bahwa di tangan pemuda, banyak hal yang bisa dikembangkan dan dilakukan asalkan kesempatan itu diberikan.
Pemimpin daerah, katanya, seharusnya melirik pemuda karena bangsa ini akan mengalami yang namanya bonus demografi pada tahun 2020-2030.
Dijelaskannya, bonus demografi adalah suatu fenomena struktur penduduk sangat menguntungkan dari sisi pembangunan karena jumlah penduduk usia produktif sangat besar, sedang proporsi usia muda sudah semakin kecil dan proporsi usia lanjut belum banyak.
Dengan demikian, pada tahun 2020-2030, Indonesia akan memiliki sekitar 180 juta orang berusia produktif, sedang usia tidak produktif sekitara 60 juta jiwa, atau 10 orang usia produktif hanya menanggung 3-4 orang usia tidak produktif, sehingga akan terjadi peningkatan tabungan masyarakat dan tabungan nasional.
Jika bangsa Indonesia tidak mampu menyiapkan kondisi menyambur bonus demografi, seperti penyediaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas SDM, dan pelayanan kesehatan dan gizi, maka akan terjadi permasalahan, yaitu terjadinya pengangguran yang besar dan akan menjadi beban negara.
Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin itu mengatakan masyarakat Indonesia yang mayoritas saat ini berada di usia produktif bisa menjadi momentum untuk menggenjot pembangunan di Indonesia.
Akan tetapi, kata dia, momentum bonus demografi tersebut belum disikapi dengan baik oleh pemerintah, dan bisa menjadi momok menakutkan dan musuh bersama.
"Bahkan sampai saat ini pemerintah belum memiliki kerangka kebijakan yang integral dan terukur dalam pembangunan kelompok usia muda, baik dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan," katanya.
Melalui simposium millenial itu dirinya bersama pemuda lainnya kemudian menggagas sebuah kerangka acuan pembangunan dengan menjadikan pemuda sebagai subsektor pembangunan di segala bidang sesuai dengan kebutuhan bangsa ini.