Mamuju (Antara Sulsel)- Puluhan aktivis Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) melakukan aksi unjuk rasa memperingati hari pahlawan dan meminta pemerintah agar menyelesaikan sengketa agraria yang terjadi di Sulbar.
Massa FPPI Mamuju melakukan aksi di tugu tani jalan simpang lima Kali Mamuju, Jumat.
Dalam aksinya mahasiswa menutup separuh badan jalan sambil berorasi namun aksi mereka tidak sampai memacetkan arus lalu lintas.
FPPI Mamuju meminta konflik agraria di Sulbar dan seluruh tanah air segera diselesaikan pemerintah agar tidak menimbulkan konflik di masyarakat yang merugikan pembangunan.
Mahasiswa tersebut juga meminta agar pemerintah menaikkan upah pekerja agar pekerja buruh dapat lebih sejahtera.
Selain itu juga menuntut pemerintah menolak perusahaan tambang asing yang ingin mengelola kekayaan alam Sulbar yang melimpah serta meminta agar lahan pertanian tidak dialihfungsikan.
Para demonstran tersebut juga meminta agar pemerintah menegakkan supremasi hukum dengan seadil-adilnya serta tidak melakukan kriminalisasi terhadap masyarakat dan mahasiswa yang ingin memperjuangkan haknya.
"Kami juga meminta pemerintah mengutamakan pelayanan pendidikan dan kesehatan agar melayani seluruh masyarakat demi peningkatan sumber daya manusia untuk kemajuan bangsa," kata Fandi Darwis aktivis FPPI.
Ia mengatakan, pemerintah mesti memperhatikan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada mereka.
"Pahlawan telah mewariskan kemerdekaan bagi republik ini sehingga pemerintah harus mensejahterakan masyarakat bukan dengan mengeluarkan kebijakan yang akhirnya merugikan masyarakat, dan tidak merasakan pembangunan, sebagai hasil kemerdekaan," katanya.
Massa FPPI Mamuju melakukan aksi di tugu tani jalan simpang lima Kali Mamuju, Jumat.
Dalam aksinya mahasiswa menutup separuh badan jalan sambil berorasi namun aksi mereka tidak sampai memacetkan arus lalu lintas.
FPPI Mamuju meminta konflik agraria di Sulbar dan seluruh tanah air segera diselesaikan pemerintah agar tidak menimbulkan konflik di masyarakat yang merugikan pembangunan.
Mahasiswa tersebut juga meminta agar pemerintah menaikkan upah pekerja agar pekerja buruh dapat lebih sejahtera.
Selain itu juga menuntut pemerintah menolak perusahaan tambang asing yang ingin mengelola kekayaan alam Sulbar yang melimpah serta meminta agar lahan pertanian tidak dialihfungsikan.
Para demonstran tersebut juga meminta agar pemerintah menegakkan supremasi hukum dengan seadil-adilnya serta tidak melakukan kriminalisasi terhadap masyarakat dan mahasiswa yang ingin memperjuangkan haknya.
"Kami juga meminta pemerintah mengutamakan pelayanan pendidikan dan kesehatan agar melayani seluruh masyarakat demi peningkatan sumber daya manusia untuk kemajuan bangsa," kata Fandi Darwis aktivis FPPI.
Ia mengatakan, pemerintah mesti memperhatikan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada mereka.
"Pahlawan telah mewariskan kemerdekaan bagi republik ini sehingga pemerintah harus mensejahterakan masyarakat bukan dengan mengeluarkan kebijakan yang akhirnya merugikan masyarakat, dan tidak merasakan pembangunan, sebagai hasil kemerdekaan," katanya.