Serdang Bedagai, Sumut (Antara Sulsel) - Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, program peremajaan sawit rakyat di Sumatera Utara akan dilakukan di 12 kabupaten dengan luas lahan mencapai 9.109 hektare.
"Itu karena perkebunan rakyat di Sumatera Utara tidak menumpuk di satu daerah saja," katanya saat penanaman sawit secara simbolis oleh Presiden Joko Widodo di Desa Kota Tengah, Kabupaten Serdang Bedagai, Senin, sebagai tanda dimulainya Program Peremajaan Sawit Rakyat di Sumatera Utara.
Acara dirangkai dengan penyerahan bantuan dana peremajaan sawit rakyat serta penyerahan bibit jagung kepada petani serta peluncuran skema Kredit Usaha rakyat (KUR) khusus peremajaan sawit rakyat.
Darmin mengatakan, kegiatan di Serdang Bedagai tersebut merupakan kesinambungan launching program serupa yang dilaksanakan pada 13 oktober 2017 lalu di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan dengan luas 11,9 juta hektare dan 41 persen merupakan kebun sawit rakyat.
Menurut dia, perkebunan sawit rakyat perlu dikelola secara berkelanjutan sesuai prinsip dan kriteria "Indonesia Sustainable Palm Oil" (ISPO) sehingga dapat diperdagangkan dengan baik di dunia internasional.
Hal itu akan semakin diperkuat dengan penandatanganan MoU tentang pemberdayaan hak atas tanah masyarakat bagi pelaku usaha mikro dan kecil, petani, nelayan dan pembudidaya ikan.
"Hal itu merupakan kerja sama lintas sektoral guna peningkatan taraf hidup masyarakat petani, perkebunan dan perikanan," katanya.
Sementara Direktur Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan Hasril Hasan Siregar mengatakan, peremajaan atau replanting sawit petani di Sumatera Utara menggunakan bibit PPKS dan Socfindo.
"Dari 500 bibit untuk tahap awal replanting di Serdang Bedagai yang diresmikan Presiden Joko Widodo, sebanyak 300 bibit dari PPKS Medan," katanya.
Menurut dia, bibit unggul DxP PPKS 540 tersebut sama dengan bibit yang diberikan kepada petani di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan 13 Oktober.
"Bedanya dengan di Muba adalah jumlahnya. Di Muba luasan replanting lebih besar dari pada di Serdang Bedagai," katanya.
"Itu karena perkebunan rakyat di Sumatera Utara tidak menumpuk di satu daerah saja," katanya saat penanaman sawit secara simbolis oleh Presiden Joko Widodo di Desa Kota Tengah, Kabupaten Serdang Bedagai, Senin, sebagai tanda dimulainya Program Peremajaan Sawit Rakyat di Sumatera Utara.
Acara dirangkai dengan penyerahan bantuan dana peremajaan sawit rakyat serta penyerahan bibit jagung kepada petani serta peluncuran skema Kredit Usaha rakyat (KUR) khusus peremajaan sawit rakyat.
Darmin mengatakan, kegiatan di Serdang Bedagai tersebut merupakan kesinambungan launching program serupa yang dilaksanakan pada 13 oktober 2017 lalu di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan dengan luas 11,9 juta hektare dan 41 persen merupakan kebun sawit rakyat.
Menurut dia, perkebunan sawit rakyat perlu dikelola secara berkelanjutan sesuai prinsip dan kriteria "Indonesia Sustainable Palm Oil" (ISPO) sehingga dapat diperdagangkan dengan baik di dunia internasional.
Hal itu akan semakin diperkuat dengan penandatanganan MoU tentang pemberdayaan hak atas tanah masyarakat bagi pelaku usaha mikro dan kecil, petani, nelayan dan pembudidaya ikan.
"Hal itu merupakan kerja sama lintas sektoral guna peningkatan taraf hidup masyarakat petani, perkebunan dan perikanan," katanya.
Sementara Direktur Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan Hasril Hasan Siregar mengatakan, peremajaan atau replanting sawit petani di Sumatera Utara menggunakan bibit PPKS dan Socfindo.
"Dari 500 bibit untuk tahap awal replanting di Serdang Bedagai yang diresmikan Presiden Joko Widodo, sebanyak 300 bibit dari PPKS Medan," katanya.
Menurut dia, bibit unggul DxP PPKS 540 tersebut sama dengan bibit yang diberikan kepada petani di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan 13 Oktober.
"Bedanya dengan di Muba adalah jumlahnya. Di Muba luasan replanting lebih besar dari pada di Serdang Bedagai," katanya.