Mamuju (Antara Sulsel) - Aliansi pemuda dan mahasiswa anti investasi asing melakukan aksi unjuk rasa di jalan Ir H Juanda Kota Mamuju Provinsi Sulawesi Barat untuk menolak kedatangan perwakilan kedutaan besar AS di Mamuju.
"Mahasiswa dan pemuda diantaranya FPPI Pimkot Mamuju, GMNI Cabang Mamuju, Maper, Komkar, Bem Tekhnik Unika Mamuju, Inferkam menggelar aksi pada (7/12) dengan memblokir separuh jalan Ir Haji Juanda, dengan satu tujuan menolak Kedubes AS berkunjung ke Sulbar," kata Ketua FPPI Mamuju, Suyuti di Mamuju, Jumat.
Ia mengatakan, mahasiswa di Mamuju menolak sebagai bentuk protes terhadap antek Neoliberalisasi dan menolak negara amerika mengelola kekayaan alam di Sulbar yang kaya akan tambang uranium.
"Kami juga menolak investasi hutan tanaman industri ( HTI) di Sulbar yang mengeksploitasi aset kekayaan daerah, dan menyatakan menolak pengelolaan tambang uranium di Kecamatan Tapalang karena akan berdampak radiasi kepada masyarakat disamping merugikan daerah dan negara ini.
Ia juga menyampaikan agar pabrik kelapa sawit di desa Kambunong agar ditolak pemerintah, karena investasi itu juga merugikan masyarakat.
"Hentikan negosiasi asing, kembalikan tanah rakyat yang dirampas asing, kami tidak ingin kekayaan alam bangsa ini dikelola dan dikuasai pihak asing, kami akan tetap menggelar aksi unjuk rasa jika investasi masuk ke Sulbar dan merugikan masyarakat," katanya.
"Mahasiswa dan pemuda diantaranya FPPI Pimkot Mamuju, GMNI Cabang Mamuju, Maper, Komkar, Bem Tekhnik Unika Mamuju, Inferkam menggelar aksi pada (7/12) dengan memblokir separuh jalan Ir Haji Juanda, dengan satu tujuan menolak Kedubes AS berkunjung ke Sulbar," kata Ketua FPPI Mamuju, Suyuti di Mamuju, Jumat.
Ia mengatakan, mahasiswa di Mamuju menolak sebagai bentuk protes terhadap antek Neoliberalisasi dan menolak negara amerika mengelola kekayaan alam di Sulbar yang kaya akan tambang uranium.
"Kami juga menolak investasi hutan tanaman industri ( HTI) di Sulbar yang mengeksploitasi aset kekayaan daerah, dan menyatakan menolak pengelolaan tambang uranium di Kecamatan Tapalang karena akan berdampak radiasi kepada masyarakat disamping merugikan daerah dan negara ini.
Ia juga menyampaikan agar pabrik kelapa sawit di desa Kambunong agar ditolak pemerintah, karena investasi itu juga merugikan masyarakat.
"Hentikan negosiasi asing, kembalikan tanah rakyat yang dirampas asing, kami tidak ingin kekayaan alam bangsa ini dikelola dan dikuasai pihak asing, kami akan tetap menggelar aksi unjuk rasa jika investasi masuk ke Sulbar dan merugikan masyarakat," katanya.