Mamuju (Antara Sulbar) - Ratusan masyarakat desa di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat melakukan aksi protes terhadap tahapan pemilihan kepala desa yang dianggap tidak transparan.
Ratusan masyarakat desa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Desa Bersatu (AMDB) menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD Kabupaten Mamuju, Senin, dengan membawa spanduk menolak hasil seleksi penetapan bakal calon kepada desa.
Massa tersebut menilai tahapan pemilihan kepala desa pada 11 desa di Kabupaten Mamuju, sangat tidak transparan dan penuh kepentingan politik sehingga mendesak agar hasil seleksi penetapan bakal calon desa di sejumlah desa di Mamuju dibatalkan.
"Seleksi bakal calon desa yang ada di Kabupaten Mamuju tidak menjalankan tahapan sesuai pasal 23 ayat 2 peraturan bupati nomor 7 tahun 2017 selain itu pengumuman hasil tes tertulis yang dilaksanakan di tingkat Kabupaten Mamuju tidak melampirkan indikator penilaian maupun jumlah atau bobot nilai hasil tes," kata Ilham, koordinator AMDB.
Ia menilai telah adanya kepentingan dalam proses seleksi bakal calon seleksi bakal calon desa tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Karena itu, dia berharap agar harus dilakukan seleksi ulang yang lebih mengedepankan transparansi dalam segala tahapan pemilihan bakal calon desa di Mamuju sesuai undang?undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik.
"Tahapan harus dihentikan dan dilakukan seleksi ulang secara transparan, kami mendesak kepada DPRD Mamuju untuk segera menggunakan hak angket dan interpelasi untuk melakukan investigasi terhadap tahapan seleksi bakal calon desa yang dianggap cacat hukum dan tidak prosedural," ujarnya.
Menanggapi itu wakil ketua DPRD Mamuju Sugianto berjanji akan mengeluarkan rekomendasi bila ditemukan pelanggaran dalam tahapan seleksi penetapan bakal calon kepala desa di Mamuju oleh pemerintah.
"Kami akan minta kepada bupati Mamuju untuk membatalkan seleksi penetapan calon kepala desa jika ditemukan terjadi pelanggaran," katanya.
Ratusan masyarakat desa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Desa Bersatu (AMDB) menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD Kabupaten Mamuju, Senin, dengan membawa spanduk menolak hasil seleksi penetapan bakal calon kepada desa.
Massa tersebut menilai tahapan pemilihan kepala desa pada 11 desa di Kabupaten Mamuju, sangat tidak transparan dan penuh kepentingan politik sehingga mendesak agar hasil seleksi penetapan bakal calon desa di sejumlah desa di Mamuju dibatalkan.
"Seleksi bakal calon desa yang ada di Kabupaten Mamuju tidak menjalankan tahapan sesuai pasal 23 ayat 2 peraturan bupati nomor 7 tahun 2017 selain itu pengumuman hasil tes tertulis yang dilaksanakan di tingkat Kabupaten Mamuju tidak melampirkan indikator penilaian maupun jumlah atau bobot nilai hasil tes," kata Ilham, koordinator AMDB.
Ia menilai telah adanya kepentingan dalam proses seleksi bakal calon seleksi bakal calon desa tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Karena itu, dia berharap agar harus dilakukan seleksi ulang yang lebih mengedepankan transparansi dalam segala tahapan pemilihan bakal calon desa di Mamuju sesuai undang?undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik.
"Tahapan harus dihentikan dan dilakukan seleksi ulang secara transparan, kami mendesak kepada DPRD Mamuju untuk segera menggunakan hak angket dan interpelasi untuk melakukan investigasi terhadap tahapan seleksi bakal calon desa yang dianggap cacat hukum dan tidak prosedural," ujarnya.
Menanggapi itu wakil ketua DPRD Mamuju Sugianto berjanji akan mengeluarkan rekomendasi bila ditemukan pelanggaran dalam tahapan seleksi penetapan bakal calon kepala desa di Mamuju oleh pemerintah.
"Kami akan minta kepada bupati Mamuju untuk membatalkan seleksi penetapan calon kepala desa jika ditemukan terjadi pelanggaran," katanya.