Mamuju (Antara Sulbar) - Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Sulawesi Barat pada 2017 sebesar 72,37 persen atau mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yang hanya sekitar 68,25 persen.
"Capaian tersebut juga masih berada pada kategori sedang. Data IDI pada 2016 tersebut diperoleh melalui `review` (koding) berita surat kabar, reviuw dokumen, Focus Group Discussion (FGD) dan `indepth Interview` atau wawancara mendalam," kata Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, pada rapat pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), di Mamuju, Rabu.
Keberhasilan pembangunan politik yang demokratis di Sulbar tersebut kata Gubernur, tidak hanya dipengaruhi oleh situasi yang berkembang di daerah, akan tetapi dapat pula dipengaruhi oleh situasi politik nasional dewasa ini.
"Sistem politik Indonesia dewasa ini sedang mengalami proses demokratisasi yang membawa berbagai konsekuensi yang tidak hanya terhadap dinamika kehidupan politik nasional, melainkan juga dinamika sistem- sistem lain yang menunjang penyelenggaraan kehidupan kenegaraan," ucapnya.
Pembangunan sistem politik yang demokratis menurut Ali Baal Masdar diarahkan agar mampu mempertahankan keutuhan wilayah Republik Indonesia dan makin mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia, yang akan memberikan ruang yang semakin luas bagi perwujudan keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Melalui kegiatan ini juga diharapkan seluruh peserta memanfaatkan momen ini sebaik-baiknya, karena dengan berperan aktif dan memikirkan langkah- langkah politik guna melakukan peningkatan Perkembangan IDI di Provinsi Sulawesi Barat," tutur Ali Baal Masdar.
Sementara, Awaluddin Mustafa selaku panitia menyampaikan, kegiatan tersebut bertujuan memperoleh gambaran tingkat dan perkembangan demokrasi se-Provinsi Sulawesi Barat.
Tujuan lain tambah dia, meningkatkan Indeks Demokrasi Indonesia dengan sejumlah aspek demokrasi di Provinsi Sulawesi Barat diantaranya, kebebasan sipil, hak- hak politik dan lembaga demokrasi, memberikan tolak ukur yang jelas dalam meniliai tingkat perkembangan demokrasi di daerah itu, meningkatkan perkembangan demokrasi di setiap provinsi di Indonesia serta meningkatkan perencanaan pembangunan politik pada tingkat provinsi.
"Kepada seluruh peserta diharapkan berperan aktif dan memberikan masukan serta langkah-langkah yang positif guna meningkatkan kualitas berdemokrasi di Provinsi Sulawesi Barat, sekaligus mendukung program pemerintah yang dan malaqbi," kata Awaluddin.
"Capaian tersebut juga masih berada pada kategori sedang. Data IDI pada 2016 tersebut diperoleh melalui `review` (koding) berita surat kabar, reviuw dokumen, Focus Group Discussion (FGD) dan `indepth Interview` atau wawancara mendalam," kata Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, pada rapat pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), di Mamuju, Rabu.
Keberhasilan pembangunan politik yang demokratis di Sulbar tersebut kata Gubernur, tidak hanya dipengaruhi oleh situasi yang berkembang di daerah, akan tetapi dapat pula dipengaruhi oleh situasi politik nasional dewasa ini.
"Sistem politik Indonesia dewasa ini sedang mengalami proses demokratisasi yang membawa berbagai konsekuensi yang tidak hanya terhadap dinamika kehidupan politik nasional, melainkan juga dinamika sistem- sistem lain yang menunjang penyelenggaraan kehidupan kenegaraan," ucapnya.
Pembangunan sistem politik yang demokratis menurut Ali Baal Masdar diarahkan agar mampu mempertahankan keutuhan wilayah Republik Indonesia dan makin mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia, yang akan memberikan ruang yang semakin luas bagi perwujudan keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Melalui kegiatan ini juga diharapkan seluruh peserta memanfaatkan momen ini sebaik-baiknya, karena dengan berperan aktif dan memikirkan langkah- langkah politik guna melakukan peningkatan Perkembangan IDI di Provinsi Sulawesi Barat," tutur Ali Baal Masdar.
Sementara, Awaluddin Mustafa selaku panitia menyampaikan, kegiatan tersebut bertujuan memperoleh gambaran tingkat dan perkembangan demokrasi se-Provinsi Sulawesi Barat.
Tujuan lain tambah dia, meningkatkan Indeks Demokrasi Indonesia dengan sejumlah aspek demokrasi di Provinsi Sulawesi Barat diantaranya, kebebasan sipil, hak- hak politik dan lembaga demokrasi, memberikan tolak ukur yang jelas dalam meniliai tingkat perkembangan demokrasi di daerah itu, meningkatkan perkembangan demokrasi di setiap provinsi di Indonesia serta meningkatkan perencanaan pembangunan politik pada tingkat provinsi.
"Kepada seluruh peserta diharapkan berperan aktif dan memberikan masukan serta langkah-langkah yang positif guna meningkatkan kualitas berdemokrasi di Provinsi Sulawesi Barat, sekaligus mendukung program pemerintah yang dan malaqbi," kata Awaluddin.