Mamuju (Antaranews Sulsel) - Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat meminta pengawasan dan distribusi pangan di daerah diperkuat untuk menekan angka inflasi.
"Perlu dilakukan langkah untuk menekan laju inflasi di daerah diantaranya dengan memperkuat distribusi dan pengawasan pangan di daerah agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat membuat inflasi terjadi," kata Sekda Sulbar Ismail Zainuddin di Mamuju, Rabu.
Dia mengatakan itu pada rapat koordinasi tim pengendali inflasi daerah (TPID) dihadiri Kepala Kantor Perwakilan BI Sulbar, Dadal Angkoro.
Menurut dia, rapat TPID yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak tujuannya adalah untuk melakukan evaluasi pencapaian inflasi 2017 yang kedua mempersiapkan langkah untuk menekan laju inflasi.
"Sesuai Keppres Nomor 23 Tahun 2017 dan keputusan Mendagri tahun 2017 tentang TPID maka ketua adalah Gubernur sehingga Gubernur Sulbar sebagai ketua TPID dan pimpinan pemerintah di Sulbar berupaya untuk melaksanakan langkah langkah pengendalian inflasi, juga diantaranya dengan melaksanakan pembangunan yang optimal," katanya.
Sekda mengatakan, pemerintah di Sulbar akan berupaya mengoptimalkan APBD Sulbar yang telah selesai disahkan pada Desember 2017 untuk sejumlah program pembangunan diantaranya penguatan infrastruktur dan pembangunan pertanian serta agrobisnis.
Menurut dia, sekitar 45 persen pembangunan ekonomi Sulbar didukung sektor pertanian karena daerah ini dan bukan daerah industri tetapi daerah pertanian, jadi penguatan agro bisnis dan industri sebagai faktor pendukung.
Di samping itu juga mendorong perbaikan tata niaga dan distribusi pangan daerah dan harga beras masih terkontrol meskipun kenaikan tidak mempengaruhi daya beli masyarakat.
"Perlu dilakukan langkah untuk menekan laju inflasi di daerah diantaranya dengan memperkuat distribusi dan pengawasan pangan di daerah agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat membuat inflasi terjadi," kata Sekda Sulbar Ismail Zainuddin di Mamuju, Rabu.
Dia mengatakan itu pada rapat koordinasi tim pengendali inflasi daerah (TPID) dihadiri Kepala Kantor Perwakilan BI Sulbar, Dadal Angkoro.
Menurut dia, rapat TPID yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak tujuannya adalah untuk melakukan evaluasi pencapaian inflasi 2017 yang kedua mempersiapkan langkah untuk menekan laju inflasi.
"Sesuai Keppres Nomor 23 Tahun 2017 dan keputusan Mendagri tahun 2017 tentang TPID maka ketua adalah Gubernur sehingga Gubernur Sulbar sebagai ketua TPID dan pimpinan pemerintah di Sulbar berupaya untuk melaksanakan langkah langkah pengendalian inflasi, juga diantaranya dengan melaksanakan pembangunan yang optimal," katanya.
Sekda mengatakan, pemerintah di Sulbar akan berupaya mengoptimalkan APBD Sulbar yang telah selesai disahkan pada Desember 2017 untuk sejumlah program pembangunan diantaranya penguatan infrastruktur dan pembangunan pertanian serta agrobisnis.
Menurut dia, sekitar 45 persen pembangunan ekonomi Sulbar didukung sektor pertanian karena daerah ini dan bukan daerah industri tetapi daerah pertanian, jadi penguatan agro bisnis dan industri sebagai faktor pendukung.
Di samping itu juga mendorong perbaikan tata niaga dan distribusi pangan daerah dan harga beras masih terkontrol meskipun kenaikan tidak mempengaruhi daya beli masyarakat.