Makassar (Antaranews Sulsel) - Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Disdukcapildalduk-KB) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Sukarniaty Kondolele mengatakan, pihaknya menargetkan perampungan perekaman e-KTP pada Juni mendatang.
"Minimal rampung pada Juni, sebelum Pilkada karena yang dikejar adalah masyarakat yang belum memiliki e-KTP agar bisa memilih," kata Sukarniaty di Makassar, Jumat.
Sejauh ini, kata dia, progres perekaman e-KTP sekitar 89 persen dan terus berlangsung.
Untuk mencapai target tersebut, pihaknya telah melakukan berbagai upaya, termasuk "jemput bola" ke daerah-daerah terpencil.
"Misalnya pada daerah kepulauan, atau pegunungan yang akses jalannya sulit, petugas kami yang mendatangi masyarakat," tuturnya.
Sementara terkait ketersediaan e-KTP, ia mengatakan jumlah blangko tersedia mencapai 352.593 ribu yang mencakup beberapa daerah, diantaranya Kota Makassar dan Kabupaten Gowa. "Ini tinggal dijemput saja," imbuhnya.
Sedangkan yang terkait mengenai data pemilih, Sukarniaty menyebutkan bahwa pihaknya telah menyerahkan data pemilih ke KPU. "Verifikasi akan dilakukan oleh KPU, dengan sistem pencocokan data dan penelitian (coklit)," pungkasnya.
"Minimal rampung pada Juni, sebelum Pilkada karena yang dikejar adalah masyarakat yang belum memiliki e-KTP agar bisa memilih," kata Sukarniaty di Makassar, Jumat.
Sejauh ini, kata dia, progres perekaman e-KTP sekitar 89 persen dan terus berlangsung.
Untuk mencapai target tersebut, pihaknya telah melakukan berbagai upaya, termasuk "jemput bola" ke daerah-daerah terpencil.
"Misalnya pada daerah kepulauan, atau pegunungan yang akses jalannya sulit, petugas kami yang mendatangi masyarakat," tuturnya.
Sementara terkait ketersediaan e-KTP, ia mengatakan jumlah blangko tersedia mencapai 352.593 ribu yang mencakup beberapa daerah, diantaranya Kota Makassar dan Kabupaten Gowa. "Ini tinggal dijemput saja," imbuhnya.
Sedangkan yang terkait mengenai data pemilih, Sukarniaty menyebutkan bahwa pihaknya telah menyerahkan data pemilih ke KPU. "Verifikasi akan dilakukan oleh KPU, dengan sistem pencocokan data dan penelitian (coklit)," pungkasnya.