Mamuju (Antaranews Sulsel) - Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP RI) Prof Dr Muhammad Al Hamid mengunjungi Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Barat (Sulbar) untuk melakukan silaturrahmi sekaligus koordinasi antarlembaga sebagai upaya membangun sinergitas.
"Pihak DKPP berkunjung ke Kantor Ombudsman Sulbar untuk silaturrahmi sekaligus koordinasi antarlembaga dalam membangun sinergitas tugas kelembagaan terkait pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemilu," kata Kepala Perwakilan Ombudsman Sulbar Lukman Umar di Mamuju, Jumat.
Ia mengatakan kunjungan Prof Muhammad yang juga Guru Besar Ilmu Politik Universitas Hasanuddin ini juga memperkenalkan anggota DKPP periode 2017-2022.
Saat ini, kata dia, DKPP diketuai Harjono, dan anggotanya Prof Dr Muhammad Al Hamid dan Dr Alfitra Salam (unsur DPR), Hasyim Asy?ari (unsur KPU), Ratna Dewi Petalolo (unsur Bawaslu), Ida Budhiati dan Prof Teguh Prasetyo (unsur pemerintah).
Lukman menjelaskan pertemuan dengan anggota DKPP tersebut membahas masalah potensi dan tantangan pilkada 2018 dan Pemilu 2019 di Provinsi Sulbar, sehingga DKPP dan Ombusdman merencanakan membangun kerja sama dan `tracking` calon TPD Sulbar 2018.
"Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik bersinggungan dengan tugas dan wewenang DKPP, apalagi hal ini pernah terjadi hasil putusan DKPP menjadi laporan di Ombudsman, sehingga pentingnya membangun koordinasi dan kesepahaman antarlembaga ini," ujar Lukman.
Kunjungan anggota DKPP Prof Muhammad Al Hamid ke Kantor Ombudsman Perwakilan Sulbar didampingi Tenaga Ahli DKPP Dr Firdaus, Kasubbag Pemanggilan DKPP Soleh dan staf sekretariat DKPP, serta turut hadir Ketua Bawaslu Provinsi Sulbar Sulfan Sulo.
"Pihak DKPP berkunjung ke Kantor Ombudsman Sulbar untuk silaturrahmi sekaligus koordinasi antarlembaga dalam membangun sinergitas tugas kelembagaan terkait pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemilu," kata Kepala Perwakilan Ombudsman Sulbar Lukman Umar di Mamuju, Jumat.
Ia mengatakan kunjungan Prof Muhammad yang juga Guru Besar Ilmu Politik Universitas Hasanuddin ini juga memperkenalkan anggota DKPP periode 2017-2022.
Saat ini, kata dia, DKPP diketuai Harjono, dan anggotanya Prof Dr Muhammad Al Hamid dan Dr Alfitra Salam (unsur DPR), Hasyim Asy?ari (unsur KPU), Ratna Dewi Petalolo (unsur Bawaslu), Ida Budhiati dan Prof Teguh Prasetyo (unsur pemerintah).
Lukman menjelaskan pertemuan dengan anggota DKPP tersebut membahas masalah potensi dan tantangan pilkada 2018 dan Pemilu 2019 di Provinsi Sulbar, sehingga DKPP dan Ombusdman merencanakan membangun kerja sama dan `tracking` calon TPD Sulbar 2018.
"Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik bersinggungan dengan tugas dan wewenang DKPP, apalagi hal ini pernah terjadi hasil putusan DKPP menjadi laporan di Ombudsman, sehingga pentingnya membangun koordinasi dan kesepahaman antarlembaga ini," ujar Lukman.
Kunjungan anggota DKPP Prof Muhammad Al Hamid ke Kantor Ombudsman Perwakilan Sulbar didampingi Tenaga Ahli DKPP Dr Firdaus, Kasubbag Pemanggilan DKPP Soleh dan staf sekretariat DKPP, serta turut hadir Ketua Bawaslu Provinsi Sulbar Sulfan Sulo.