Mamuju Provinsi (Antaranews Sulsel) - Pemerintah Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat menggelar forum konsultasi publik dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2019.
Bupati Majene Fahmi Massiara, saat mempimpin forum konsultasi publik, Selasa menyatakan, forum konsultasi publik tersebut bertujuan mengkomunikasikan dan mengkordinasikan rencana pelaksanaan pembangunan termasuk menjawab isu-isu strategis.
Bupati juga menyampaikan bahwa perencanaan yang dibuat, harus benar-benar dapat menjaring aspirasi pemangku kepentingan pada tahap finalisasi penyusunan RKPD Kabupaten Majene tahun 2019.
Hasil dari konsultasi publik itu juga lanjut Fahmi Massiara, di harapkan dapat menjadi media pembentukan komitmen seluruh "stakeholder" atau pemangku kepentingan dalam keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan.
Hal tersebut tambahnya, juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan RAPBD, yakni sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas serta plafon anggaran sementara (PPAS).
"Penyusunan RKPD harus cermat dan integratif serta harus benar-benar dapat menjaring aspirasi pemangku kepentingan pada tahap finalisasi penyusunan RKPD Kabupaten Majene tahun 2019," ujar Fahmi Massiara.
Bupati menjelaskan, penyusunan RKPD 2019 dilakukan melalui penguatan pelaksanaan kebijakan "money follow" program melalui pendekatan tematik, holistik, integrtaif dan spasial, dengan memperhatikan pengendalian perencanaan.
"Penguatan perencanaan dan penganggaran berbasis kewilayahan. Dimana untuk tahun 2019 nanti, Pemerintah Kabupaten Majene akan mengangkat empat prioritas, yakni pengembangan agroindustri, minaindustri dan industri kerajinan kreatif, peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, pembangunan infrastruktur penunjang peningkatan kualitas hidup masyarakat," terangnya.
"Dengan prioritas tersebut maka rancangan awal RKPD 2019 akan di hadapkan pada target makro yang akan di capai pada setiap indikator, yaitu indikator pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan industri, inflasi, tingkat pengangguran terbuka, persentase penduduk miskin, indeks pembangunan manusia (IPM) dan pengeluaran rill perkapita," jelas Fahmi Massiara.
Melalui forum konsultasi penyusunan RKPD tahun 2019 Bupati mengimbau, agar setiap pimpinan dan aparatur di OPD juga setiap "stakeholder" untuk berfikir terbuka, memiliki visi kedepan integratif dan inovatif.
"RKPD itu harus mampu mengintegrasikan pembangunan lintas sektor secara terukur dengan memperhatikan kemampuan dan kewenangan yang kita miliki," katanya.
Hadir pada kegiatan tersebut, Wakil Ketua DPRD Majene Hasbina A Shaleh dan beberapa anggota DPRD, Pelaksana tugas Sekertaris Daerah, perwakilan Fokopinpada, Ketua TP PKK Kabupaten Majene serta para pimpinan OPD di daerah itu.
Bupati Majene Fahmi Massiara, saat mempimpin forum konsultasi publik, Selasa menyatakan, forum konsultasi publik tersebut bertujuan mengkomunikasikan dan mengkordinasikan rencana pelaksanaan pembangunan termasuk menjawab isu-isu strategis.
Bupati juga menyampaikan bahwa perencanaan yang dibuat, harus benar-benar dapat menjaring aspirasi pemangku kepentingan pada tahap finalisasi penyusunan RKPD Kabupaten Majene tahun 2019.
Hasil dari konsultasi publik itu juga lanjut Fahmi Massiara, di harapkan dapat menjadi media pembentukan komitmen seluruh "stakeholder" atau pemangku kepentingan dalam keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan.
Hal tersebut tambahnya, juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan RAPBD, yakni sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas serta plafon anggaran sementara (PPAS).
"Penyusunan RKPD harus cermat dan integratif serta harus benar-benar dapat menjaring aspirasi pemangku kepentingan pada tahap finalisasi penyusunan RKPD Kabupaten Majene tahun 2019," ujar Fahmi Massiara.
Bupati menjelaskan, penyusunan RKPD 2019 dilakukan melalui penguatan pelaksanaan kebijakan "money follow" program melalui pendekatan tematik, holistik, integrtaif dan spasial, dengan memperhatikan pengendalian perencanaan.
"Penguatan perencanaan dan penganggaran berbasis kewilayahan. Dimana untuk tahun 2019 nanti, Pemerintah Kabupaten Majene akan mengangkat empat prioritas, yakni pengembangan agroindustri, minaindustri dan industri kerajinan kreatif, peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, pembangunan infrastruktur penunjang peningkatan kualitas hidup masyarakat," terangnya.
"Dengan prioritas tersebut maka rancangan awal RKPD 2019 akan di hadapkan pada target makro yang akan di capai pada setiap indikator, yaitu indikator pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan industri, inflasi, tingkat pengangguran terbuka, persentase penduduk miskin, indeks pembangunan manusia (IPM) dan pengeluaran rill perkapita," jelas Fahmi Massiara.
Melalui forum konsultasi penyusunan RKPD tahun 2019 Bupati mengimbau, agar setiap pimpinan dan aparatur di OPD juga setiap "stakeholder" untuk berfikir terbuka, memiliki visi kedepan integratif dan inovatif.
"RKPD itu harus mampu mengintegrasikan pembangunan lintas sektor secara terukur dengan memperhatikan kemampuan dan kewenangan yang kita miliki," katanya.
Hadir pada kegiatan tersebut, Wakil Ketua DPRD Majene Hasbina A Shaleh dan beberapa anggota DPRD, Pelaksana tugas Sekertaris Daerah, perwakilan Fokopinpada, Ketua TP PKK Kabupaten Majene serta para pimpinan OPD di daerah itu.