Makassar (Antaranews Sulsel) - Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Agus Arifin Nu`mang meminta Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto agar mengangkat pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk menggantikan Erwin Haiyya yang ditahan polisi.
"Saya lihat di media itu terus berpolemik setelah penahanan Kepala BPKAD, katanya pemerintahan lumpuh. Harusnya ini tidak perlu terjadi segera angkat Plt dan koordinasi dengan Mendagri," ujar Agus Arifin Numang di Makassar, Kamis.
Ia mengatakan, kasus hukum yang dihadapi oleh Kepala BPKAD Makassar Erwin Syafruddin Haiyya harusnya tidak membuat pemerintahan lumpuh seperti yang selalu disampaikannya kepada media massa.
Menurut dia, wali kota harus mengambil langkah taktis dengan berkoordinasi pada gubernur dan Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo untuk mencari solusinya dengan mengangkat pejabat pelaksana tugas untuk menggantikan tugas-tugasnya sementara waktu.
"Yah, kalau memang tidak ingin roda pemerintahan lumpuh maka sebaiknya pak wali kota segera mencari figur yang layak menggantikan Kepala BPKAD," tegasnya.
Hanya saja, jika wali kota kesulitan dan tidak ingin gegabah mencari sosok yang layak menggantikan Erwin Hayya, sebaiknya Danny berkonsultasi ke pemerintahan satu tingkat di atasnya dalam hal ini Pemprov Sulsel atau langsung ke Kemendagri.
Kasus hukum yang membelit Erwin Hayya, lanjut Agus, jangan sampai menggangu jalannya roda pemerintahan di Pemkot Makassar karena imbasnya sangat besar bagi pegawai.
Apa lagi jika menyebabkan gaji pegawai dan honorer tidak cair. Pengangkatan pelaksana tugas bisa dilakukan mengingat posisi tersebut cukup strategis.
"Harus segera ada Plt, Jika kekosongan ini terus terjadi, dikhawatirkan roda pemerintahan di Kota Makassar bisa terganggu. Apalagi jabatan kepala BPKAD merupakan salah satu jabatan strategis, dan sangat mempengaruhi roda pemerintahan," pungkas Agus.
Sementara itu, Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan dari Unismuh, Andi Luhur Priyanto menilai pernyataan Danny yang menyabut roda pemerintahan lumpuh semakin membuktikan bahwa ada sistem yang tidak jalan di Pemkot Makassar.
Menurut Andi Luhur, setiap instansi memiliki sistem operasional prosedur (SOP). Yang mana, siapapun yang tidak ada, atau sumber daya yang kosong, maka semua kebijakan bisa saja jalan, karena sistem harus tetap jalan.
"Sistem yang baik itu, akan membuat, siapapun yang ada di situ, pemerintahan akan tetap jalan. Kalau demikian, itu bertanda bahwa ada suatu sistem yang tidak jalan di Pemkot," kata Luhur.
Terkait rencana Danny melaporkan hal itu ke Kemendagri, lanjut Luhur wajar dilakukan dalam kepentingan pemerintahan. Tetapi jika mempertanyakan kasus bawahannya, justru akan semakin blunder.
"Tindakan itu malah bisa menyulut relasi konflik baru dengan Polri. Kecuali kehadiran Pak Danny di Mendagri meminta petunjuk perihal pengganti Erwin Hayya itu wajar dilakukan," kata Luhur.
"Saya lihat di media itu terus berpolemik setelah penahanan Kepala BPKAD, katanya pemerintahan lumpuh. Harusnya ini tidak perlu terjadi segera angkat Plt dan koordinasi dengan Mendagri," ujar Agus Arifin Numang di Makassar, Kamis.
Ia mengatakan, kasus hukum yang dihadapi oleh Kepala BPKAD Makassar Erwin Syafruddin Haiyya harusnya tidak membuat pemerintahan lumpuh seperti yang selalu disampaikannya kepada media massa.
Menurut dia, wali kota harus mengambil langkah taktis dengan berkoordinasi pada gubernur dan Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo untuk mencari solusinya dengan mengangkat pejabat pelaksana tugas untuk menggantikan tugas-tugasnya sementara waktu.
"Yah, kalau memang tidak ingin roda pemerintahan lumpuh maka sebaiknya pak wali kota segera mencari figur yang layak menggantikan Kepala BPKAD," tegasnya.
Hanya saja, jika wali kota kesulitan dan tidak ingin gegabah mencari sosok yang layak menggantikan Erwin Hayya, sebaiknya Danny berkonsultasi ke pemerintahan satu tingkat di atasnya dalam hal ini Pemprov Sulsel atau langsung ke Kemendagri.
Kasus hukum yang membelit Erwin Hayya, lanjut Agus, jangan sampai menggangu jalannya roda pemerintahan di Pemkot Makassar karena imbasnya sangat besar bagi pegawai.
Apa lagi jika menyebabkan gaji pegawai dan honorer tidak cair. Pengangkatan pelaksana tugas bisa dilakukan mengingat posisi tersebut cukup strategis.
"Harus segera ada Plt, Jika kekosongan ini terus terjadi, dikhawatirkan roda pemerintahan di Kota Makassar bisa terganggu. Apalagi jabatan kepala BPKAD merupakan salah satu jabatan strategis, dan sangat mempengaruhi roda pemerintahan," pungkas Agus.
Sementara itu, Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan dari Unismuh, Andi Luhur Priyanto menilai pernyataan Danny yang menyabut roda pemerintahan lumpuh semakin membuktikan bahwa ada sistem yang tidak jalan di Pemkot Makassar.
Menurut Andi Luhur, setiap instansi memiliki sistem operasional prosedur (SOP). Yang mana, siapapun yang tidak ada, atau sumber daya yang kosong, maka semua kebijakan bisa saja jalan, karena sistem harus tetap jalan.
"Sistem yang baik itu, akan membuat, siapapun yang ada di situ, pemerintahan akan tetap jalan. Kalau demikian, itu bertanda bahwa ada suatu sistem yang tidak jalan di Pemkot," kata Luhur.
Terkait rencana Danny melaporkan hal itu ke Kemendagri, lanjut Luhur wajar dilakukan dalam kepentingan pemerintahan. Tetapi jika mempertanyakan kasus bawahannya, justru akan semakin blunder.
"Tindakan itu malah bisa menyulut relasi konflik baru dengan Polri. Kecuali kehadiran Pak Danny di Mendagri meminta petunjuk perihal pengganti Erwin Hayya itu wajar dilakukan," kata Luhur.