Makassar (Antaranews Sulsel) - Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pengamanan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang digelar serentak tahun ini.
"Tahun ini adalah tahun pilkada serentak di Indonesia dan di Sulsel ada 12 daerah dan satu provinsi juga menggelar pilkada. Kita berharap, pelaksanaan pilkada serentak ini berjalan lancar, aman, tertib dan damai," ujar Danny -- sapaan akrab Ramdhan Pomanto di Makassar, Senin.
Dalam penandatanganan itu, turut hadir Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Anwar Efendi, Komandan Kodim 1408/BS Makassar Kolonel (Kav) Otto Sollu dan Kapolres Pelabuhan AKBP Aris Bachtiar.
Ia mengatakan, dana hibah yang dialokasikan Pemkot Makassar bagi Kodim dan Polrestabes Makassar dalam rangka pengamanan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar.
"Sebenarnya ini sudah agak terlambat karena ada sedikit masalah yang dikawal bersama. Kami yakin penandatanganan ini sebagai langkah awal untuk menciptakan pilkada yang aman dan damai," katanya.
Untuk total anggaran sendiri, Danny menyebutkan ada sekitar Rp30 miliar yang dialokasikan khusus untuk pengamanan selama pilkada berlangsung.
Ia menyatakan, pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran tersebut bagi pihak Polri dan TNI dalam rangka pengamanan proses demokrasi pemilihan kepala daerah yang akan dilangsungkan tahun ini.
Disamping itu, Danny berharap agar dana yang ada dapat dipergunakan dengan sebaik mungkin. Kemudiaan pengamanan yang didukung dengan anggaran diharapkan pilkada dapat berjalan lancar.
"Tahun ini adalah tahun pilkada serentak di Indonesia dan di Sulsel ada 12 daerah dan satu provinsi juga menggelar pilkada. Kita berharap, pelaksanaan pilkada serentak ini berjalan lancar, aman, tertib dan damai," ujar Danny -- sapaan akrab Ramdhan Pomanto di Makassar, Senin.
Dalam penandatanganan itu, turut hadir Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Anwar Efendi, Komandan Kodim 1408/BS Makassar Kolonel (Kav) Otto Sollu dan Kapolres Pelabuhan AKBP Aris Bachtiar.
Ia mengatakan, dana hibah yang dialokasikan Pemkot Makassar bagi Kodim dan Polrestabes Makassar dalam rangka pengamanan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar.
"Sebenarnya ini sudah agak terlambat karena ada sedikit masalah yang dikawal bersama. Kami yakin penandatanganan ini sebagai langkah awal untuk menciptakan pilkada yang aman dan damai," katanya.
Untuk total anggaran sendiri, Danny menyebutkan ada sekitar Rp30 miliar yang dialokasikan khusus untuk pengamanan selama pilkada berlangsung.
Ia menyatakan, pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran tersebut bagi pihak Polri dan TNI dalam rangka pengamanan proses demokrasi pemilihan kepala daerah yang akan dilangsungkan tahun ini.
Disamping itu, Danny berharap agar dana yang ada dapat dipergunakan dengan sebaik mungkin. Kemudiaan pengamanan yang didukung dengan anggaran diharapkan pilkada dapat berjalan lancar.