Makassar (Antaranews Sulsel) - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Makassar I menggelar Deklarasi Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Selasa.
Ketua panitia deklarasi, Hari Buwono di Makassar, mengatakan proses pelaksanaan pembangunan diawali dengan internalisasi peraturan tentang pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM, peraturan kode etik dan disiplin PNS dan peraturan terkait lainnya kepada seluruh pegawai.
"Selanjutnya mulai dilakukan proses pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM, berupa pelaksanaan berbagai kegiatan yang dukung dengan pemenuhan dokumen kegiatan yang mengacu pada beberapa komponen yang telah ditetapkan," katanya.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulsel Marni Misnur yang turut hadir dalam deklarasi ini meminta pimpinan beserta seluruh jajaran KPPN Makassar I agar berkomitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas layanan publik.
"Reformasi birokrasi pada kementerian keuangan dilaksanakan melalui tiga pilar yakni penataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis dan pengembangan SDM. Juga harus ditekankan untuk menghindari KKN dan terus menerus konsisten demi tercapainya tujuan," ujarnya.
Sementara Kepala KPPN Makassar I, Amin Zuhri mengatakan deklarasi ini adalah kegiatan untuk memastikan wilayah kita ini bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta juga memastikan bahwa layanan publik akan lebih baik dari yang sebelumnya.
Sehingga apa yang diberikan atau layanan yang dilakukan memang membuat masyarakat semakin terbantu dan mendapat kemudahan.
"Dekalarasi adalah langkah awal, untuk memastikan bahwa kita lebih baik dari yang sebelumnya namun tetap mempertimbangkan asas transparan, akuntabel, aman, cepat,"katanya.
Dalam kesempatan itu, pihaknya sudah menyiapkan sejumlah langkah nyata demi merealisasikan program atau deklarasi tersebut. Diantaranya manajemen perubahan yang bertujuan mengubah secara sistematik dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir dan budaya kerja.
Selanjutnya penataan tatalaksana yang bertujuan meningkatkan efisiensi fan efektifitas sistem, proses, prosedur kerja, efektif, dan terukut pada zona integritas menuju WBK/WBBM.
Ketua panitia deklarasi, Hari Buwono di Makassar, mengatakan proses pelaksanaan pembangunan diawali dengan internalisasi peraturan tentang pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM, peraturan kode etik dan disiplin PNS dan peraturan terkait lainnya kepada seluruh pegawai.
"Selanjutnya mulai dilakukan proses pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM, berupa pelaksanaan berbagai kegiatan yang dukung dengan pemenuhan dokumen kegiatan yang mengacu pada beberapa komponen yang telah ditetapkan," katanya.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulsel Marni Misnur yang turut hadir dalam deklarasi ini meminta pimpinan beserta seluruh jajaran KPPN Makassar I agar berkomitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas layanan publik.
"Reformasi birokrasi pada kementerian keuangan dilaksanakan melalui tiga pilar yakni penataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis dan pengembangan SDM. Juga harus ditekankan untuk menghindari KKN dan terus menerus konsisten demi tercapainya tujuan," ujarnya.
Sementara Kepala KPPN Makassar I, Amin Zuhri mengatakan deklarasi ini adalah kegiatan untuk memastikan wilayah kita ini bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta juga memastikan bahwa layanan publik akan lebih baik dari yang sebelumnya.
Sehingga apa yang diberikan atau layanan yang dilakukan memang membuat masyarakat semakin terbantu dan mendapat kemudahan.
"Dekalarasi adalah langkah awal, untuk memastikan bahwa kita lebih baik dari yang sebelumnya namun tetap mempertimbangkan asas transparan, akuntabel, aman, cepat,"katanya.
Dalam kesempatan itu, pihaknya sudah menyiapkan sejumlah langkah nyata demi merealisasikan program atau deklarasi tersebut. Diantaranya manajemen perubahan yang bertujuan mengubah secara sistematik dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir dan budaya kerja.
Selanjutnya penataan tatalaksana yang bertujuan meningkatkan efisiensi fan efektifitas sistem, proses, prosedur kerja, efektif, dan terukut pada zona integritas menuju WBK/WBBM.