Makassar (Antaranews Sulsel) - Pengamat kebijakan publik Dr Abdi berharap Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, segera keluar dari stigma daerah tertinggal dengan terus meningkatkan performanya serta pengembangan Indeks Pembangunan Manusia beserta infrastruktur.
"Kedepan Jeneponto mesti bisa menanggalkan status daerah tertinggal dengan mendorong kualitas Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana infrastruktur pendukung termasuk kemampuan keuangan daerahnya," kata Abdi di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu.
Menurut dia, ada sejumlah indikator yang masuk dalam kategori daerah tertinggal. Salah satu yang digunakan adalah tingkat perekonomian pendapatan daerah tersebut.
Kendati berdasarkan data terbaru ada perbaikan-perbaikan dari berbagai sektor namun itu belum menjadikan Jeneponto keluar dari zona ketertinggalan.
Selain itu, kata dia, kemampuan keuangan daerah juga menjadi faktor, tinggal bagaimana kedepan Pemerintah Daerah bisa menggenjot pendapatan bukan hanya mengharapkan APBD, bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) hingga dana perimbangan, tapi juga Pendapatan Asli Daerahnya.
"Tentu tidak lepas dari kinerja pemdanya, bagaimana proaktif melaporkan ke pusat tentang kemajuan daerah itu, baik akses stabilitas, ketersediaan air bersih, sanitasi, perkembangan data penurunan kemiskinan, pelaporan transparansi dan akuntabilitas keuangan dan lainnya," ungkap Abdi.
Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil riset Pemda setempat melalui lembaga konsultannya tercatat, untuk perbaikan rumah tidak layak huni yang telah dilaksanakan pada 2017 telah mencapai 41.802 rumah, dengan rincian dana APBN sebanyak 40.185 rumah, APBD provinsi 80 rumah dan APBD kabupaten 1.537 rumah.
Selanjutnya, pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) berbasis masyarakat yang mampu meningkatkan akses layanan air minum masyarakat menjadi 76,6 persen pada tahun 2017
Sedangkan realisasi investasi di Kabupaten Jeneponto pada triwulan ketiga 2017, sebesar Rp642,7 miliar dan menjadi tertinggi di Sulsel dengan pendorong utama investasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu/Angin (PLTB) oleh PT Energi Bayu Jeneponto, Sulsel.
Kemudian, pembangunan industrialisasi garam di Kecamatan Bangkala, dimulai tahun 2017 yang direkomendasikan Kemenristek dan PT untuk dijadikan sebagai Tecno Saint Park pengembangan Garam di Indonesia guna mendorong pengembangan daerah secara nasional.
Sementara dari pencapaian pembangunan daerah Jeneponto dalam empat tahun terakhir dapat dilihat dari meningkatnya beberapa indikator utama pembangunan daerah meliputi kemampuan ekonomi daerah.
Signifikan
Pertumbuhan Ekonomi (Pertumbuhan PDRB Adhk) mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sebelumnya, Kepala Bagian Advisory dan Pengembangan Ekonomi Bank Indonesia perwakilan Provinsi Sulsel Dr Dwityapoetra mengungkapkan, pertumbuhan Jeneponto dalam dua tahun terakhir cukup tinggi.
Pertumbuhan tersebut melebihi rata rata nasional, yakni sebesar 7,94 persen pada 2014, 6,5 persen pada 2015 dan 8,4 persen pada 2016, sementara pada awal RPJMD 2013 hanya sebesar 6,3 persen.
Laju inflasi daerah juga dapat di tekan dan kendalikan dengan baik. Pada awal RPJMD tahun 2013 angka inflasi 6,24 persen, dan pada tahun 2014 4,87 persen, tahun 2015 3,61 persen, tahun 2016 1,48 persen dan tahun 2017 ditarget kurang dari 3 persen.
Pendapatan perkapita masyarakat juga mengalami peningkatan yang signifikan. Pada awal RPJMD tahun 2013 sebesar Rp.14,9 juta lebih, sementara pada tahun 2016 sudah mencapai Rp 21.3 juta lebih atau naik Rp6 juta lebih dalam rentang waktu empat tahun.
Untuk Indeks Gini juga mengalami penurunan sebesar 0,01 dari tahun awal RPJMD tahun 2013 sebesar 0,43 dan tahun 2016 yakni 0,42) dan di targetkan menjadi 0,40 pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan adanya penurunan ketimpangan pendapatan masyarakat.
Sedangkan IPM juga mengalami peningkatan poin dari 60,55 pada awal RPJMD 2013 naik menjadi 61,81 poin pada tahun 2016. Sementara angka kemiskinan juga mengalami penurunan sebesar 1,03 persen atau 2.780 jiwa dari o tahun 2013 sebesar 16,52 persen atau 58.100 jiwa menjadi 15,49 persen 55.320 jiwa pada tahun 2016.
Angka Buta Aksara mengalami penurunan sebesar 4,96 persen dari tahun 2013 21,68 persen menjadi 16,12 persen pada tahun 2016. Rata-rata lama sekolah masyarakat Jeneponto mengalami peningkatan 0,22 tahun dari RPJMD 2013 yakni 5,43 tahun meningkat menjadi 5,65 tahun pada tahun 2016.
Untuk angkatan kerja mengalami peningkatan dari 149.629 orang pada tahun 2013 awal RPJMD menjadi 160.439 orang pada tahun 2016 atau meningkat 10.810 orang. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) meningkat dari 61,96 persen tahun 2013 meningkat menjadi 63,25 persen tahun 2016.
Mengenai dengan pelayanan dasar, tingkat layanan air minum perdesaan dan perkotaan sudah mencapai 76,6 persen tahun 2017 atau meningkat 10,3 persen dari tahun 2013 hanya 66,30 persen. Tingkat layanan sanitasi tahun 2017 meningkat menjadi 78,80 persen dari 53,91 persen di tahun 2013.
Bidang infrastruktur, panjang jalan dalam kondisi baik meningkat menjadi 51,60 persen pada tahun 2016, dimana pada tahun 2014 masih 11,11 persen dari total panjang jalan 759,9 kilometer.
Kendati demikian, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diakui masih belum optimal.
Progresivitas peningkatan agregat IPM masih relatif rendah sehingga belum mampu meningkatkan peringkat IPM selama rentang waktu empat tahun terakhir dengan peringkat 24 dari 24 kabupaten kota di Sulsel.
"Kedepan Jeneponto mesti bisa menanggalkan status daerah tertinggal dengan mendorong kualitas Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana infrastruktur pendukung termasuk kemampuan keuangan daerahnya," kata Abdi di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu.
Menurut dia, ada sejumlah indikator yang masuk dalam kategori daerah tertinggal. Salah satu yang digunakan adalah tingkat perekonomian pendapatan daerah tersebut.
Kendati berdasarkan data terbaru ada perbaikan-perbaikan dari berbagai sektor namun itu belum menjadikan Jeneponto keluar dari zona ketertinggalan.
Selain itu, kata dia, kemampuan keuangan daerah juga menjadi faktor, tinggal bagaimana kedepan Pemerintah Daerah bisa menggenjot pendapatan bukan hanya mengharapkan APBD, bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) hingga dana perimbangan, tapi juga Pendapatan Asli Daerahnya.
"Tentu tidak lepas dari kinerja pemdanya, bagaimana proaktif melaporkan ke pusat tentang kemajuan daerah itu, baik akses stabilitas, ketersediaan air bersih, sanitasi, perkembangan data penurunan kemiskinan, pelaporan transparansi dan akuntabilitas keuangan dan lainnya," ungkap Abdi.
Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil riset Pemda setempat melalui lembaga konsultannya tercatat, untuk perbaikan rumah tidak layak huni yang telah dilaksanakan pada 2017 telah mencapai 41.802 rumah, dengan rincian dana APBN sebanyak 40.185 rumah, APBD provinsi 80 rumah dan APBD kabupaten 1.537 rumah.
Selanjutnya, pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) berbasis masyarakat yang mampu meningkatkan akses layanan air minum masyarakat menjadi 76,6 persen pada tahun 2017
Sedangkan realisasi investasi di Kabupaten Jeneponto pada triwulan ketiga 2017, sebesar Rp642,7 miliar dan menjadi tertinggi di Sulsel dengan pendorong utama investasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu/Angin (PLTB) oleh PT Energi Bayu Jeneponto, Sulsel.
Kemudian, pembangunan industrialisasi garam di Kecamatan Bangkala, dimulai tahun 2017 yang direkomendasikan Kemenristek dan PT untuk dijadikan sebagai Tecno Saint Park pengembangan Garam di Indonesia guna mendorong pengembangan daerah secara nasional.
Sementara dari pencapaian pembangunan daerah Jeneponto dalam empat tahun terakhir dapat dilihat dari meningkatnya beberapa indikator utama pembangunan daerah meliputi kemampuan ekonomi daerah.
Signifikan
Pertumbuhan Ekonomi (Pertumbuhan PDRB Adhk) mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sebelumnya, Kepala Bagian Advisory dan Pengembangan Ekonomi Bank Indonesia perwakilan Provinsi Sulsel Dr Dwityapoetra mengungkapkan, pertumbuhan Jeneponto dalam dua tahun terakhir cukup tinggi.
Pertumbuhan tersebut melebihi rata rata nasional, yakni sebesar 7,94 persen pada 2014, 6,5 persen pada 2015 dan 8,4 persen pada 2016, sementara pada awal RPJMD 2013 hanya sebesar 6,3 persen.
Laju inflasi daerah juga dapat di tekan dan kendalikan dengan baik. Pada awal RPJMD tahun 2013 angka inflasi 6,24 persen, dan pada tahun 2014 4,87 persen, tahun 2015 3,61 persen, tahun 2016 1,48 persen dan tahun 2017 ditarget kurang dari 3 persen.
Pendapatan perkapita masyarakat juga mengalami peningkatan yang signifikan. Pada awal RPJMD tahun 2013 sebesar Rp.14,9 juta lebih, sementara pada tahun 2016 sudah mencapai Rp 21.3 juta lebih atau naik Rp6 juta lebih dalam rentang waktu empat tahun.
Untuk Indeks Gini juga mengalami penurunan sebesar 0,01 dari tahun awal RPJMD tahun 2013 sebesar 0,43 dan tahun 2016 yakni 0,42) dan di targetkan menjadi 0,40 pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan adanya penurunan ketimpangan pendapatan masyarakat.
Sedangkan IPM juga mengalami peningkatan poin dari 60,55 pada awal RPJMD 2013 naik menjadi 61,81 poin pada tahun 2016. Sementara angka kemiskinan juga mengalami penurunan sebesar 1,03 persen atau 2.780 jiwa dari o tahun 2013 sebesar 16,52 persen atau 58.100 jiwa menjadi 15,49 persen 55.320 jiwa pada tahun 2016.
Angka Buta Aksara mengalami penurunan sebesar 4,96 persen dari tahun 2013 21,68 persen menjadi 16,12 persen pada tahun 2016. Rata-rata lama sekolah masyarakat Jeneponto mengalami peningkatan 0,22 tahun dari RPJMD 2013 yakni 5,43 tahun meningkat menjadi 5,65 tahun pada tahun 2016.
Untuk angkatan kerja mengalami peningkatan dari 149.629 orang pada tahun 2013 awal RPJMD menjadi 160.439 orang pada tahun 2016 atau meningkat 10.810 orang. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) meningkat dari 61,96 persen tahun 2013 meningkat menjadi 63,25 persen tahun 2016.
Mengenai dengan pelayanan dasar, tingkat layanan air minum perdesaan dan perkotaan sudah mencapai 76,6 persen tahun 2017 atau meningkat 10,3 persen dari tahun 2013 hanya 66,30 persen. Tingkat layanan sanitasi tahun 2017 meningkat menjadi 78,80 persen dari 53,91 persen di tahun 2013.
Bidang infrastruktur, panjang jalan dalam kondisi baik meningkat menjadi 51,60 persen pada tahun 2016, dimana pada tahun 2014 masih 11,11 persen dari total panjang jalan 759,9 kilometer.
Kendati demikian, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diakui masih belum optimal.
Progresivitas peningkatan agregat IPM masih relatif rendah sehingga belum mampu meningkatkan peringkat IPM selama rentang waktu empat tahun terakhir dengan peringkat 24 dari 24 kabupaten kota di Sulsel.