Mamuju (Antaranews Sulsel) - Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat Ismail Zainuddin meminta pengelolaan Dana Alokasi Khusus di tiap Organisasi Perangkat Daerah dimaksimalkan.
"Penanganan DAK di tiap OPD berjalan tidak sesuai harapan pemerintah daerah karena berjalan sangat lambat. Saya minta kepada pimpinan OPD serius mengurus DAK, kalau mau masih santai silahkan berhenti jadi pimpinan," tegas Ismail Zainuddin, Senin.
Pemerintah dan negara, kata Ismail Zainuddin, harus kuat dalam mengurus segala permasalahan yang ada di setiap daerah, khususnya terkait kebijakan ana Alokasi Khusus (DAK) dalam pelayanan bagi masyarakat.
Selain itu, dibutuhkan kejujuran dan kerja yang maksimal dalam mencapai target waktu yang telah ditentukan
"Kita harus bekerja lebih baik, agar kita bisa sukses dalam output atau hasil kinerja kita sendiri. Selain itu saya harapkan para kepala OPD bisa lebih memotivasi diri dan bawahannya," katanya.
Terkait dana alokasi khusus tersebut, Ismail Zainuddin mengatakan akan melakukan monitoring, evaluasi dan pertanggungjawaban OPD setiap sebulan demi mewujudkan pemerintahan yang baik.
"Saya hanya memberikan dorongan agar kinerja kita semakin sukses kedepan," ujar Ismail Zainuddin.
Sebelumnya, pada Jumat (2/3) pemerintah setempat melalui Badan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah mengelar sosialisasi pengelolaan dana transfer ke daerah dan pelaporan DAK fisik serta nonfisik tahun anggaran 2018.
Kepala Bidang Keuangan dan Pendapatan Sulbar Syaharuddin mengatakan, kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka mensosialisasikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah baik pengguna anggaran, pejabat penatausahaan keuangan, pejabat pelaksana teknis kegiatan dan bendahara pengeluaran.
Sosialisasi itu diikuti 60 orang terdiri dari 11 OPD Provinsi Sulbar, yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, Rumah Sakit, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan Perikanan, Dinas Energi SDM, Dinas Pariwisata, Dinas Kehutanan, Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Dinas Kesehatan.
"Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana transfer ke daerah dalam APBD guna meningkatkan pelayanan dasar publik, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang bertujuan terciptanya aturan pengelolaan dan pelaporan dana transfer ke daerah sehingga dapat diimplementasikan di tiap OPD terkait," kata Syaharuddin.
"Penanganan DAK di tiap OPD berjalan tidak sesuai harapan pemerintah daerah karena berjalan sangat lambat. Saya minta kepada pimpinan OPD serius mengurus DAK, kalau mau masih santai silahkan berhenti jadi pimpinan," tegas Ismail Zainuddin, Senin.
Pemerintah dan negara, kata Ismail Zainuddin, harus kuat dalam mengurus segala permasalahan yang ada di setiap daerah, khususnya terkait kebijakan ana Alokasi Khusus (DAK) dalam pelayanan bagi masyarakat.
Selain itu, dibutuhkan kejujuran dan kerja yang maksimal dalam mencapai target waktu yang telah ditentukan
"Kita harus bekerja lebih baik, agar kita bisa sukses dalam output atau hasil kinerja kita sendiri. Selain itu saya harapkan para kepala OPD bisa lebih memotivasi diri dan bawahannya," katanya.
Terkait dana alokasi khusus tersebut, Ismail Zainuddin mengatakan akan melakukan monitoring, evaluasi dan pertanggungjawaban OPD setiap sebulan demi mewujudkan pemerintahan yang baik.
"Saya hanya memberikan dorongan agar kinerja kita semakin sukses kedepan," ujar Ismail Zainuddin.
Sebelumnya, pada Jumat (2/3) pemerintah setempat melalui Badan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah mengelar sosialisasi pengelolaan dana transfer ke daerah dan pelaporan DAK fisik serta nonfisik tahun anggaran 2018.
Kepala Bidang Keuangan dan Pendapatan Sulbar Syaharuddin mengatakan, kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka mensosialisasikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah baik pengguna anggaran, pejabat penatausahaan keuangan, pejabat pelaksana teknis kegiatan dan bendahara pengeluaran.
Sosialisasi itu diikuti 60 orang terdiri dari 11 OPD Provinsi Sulbar, yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, Rumah Sakit, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan Perikanan, Dinas Energi SDM, Dinas Pariwisata, Dinas Kehutanan, Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Dinas Kesehatan.
"Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana transfer ke daerah dalam APBD guna meningkatkan pelayanan dasar publik, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang bertujuan terciptanya aturan pengelolaan dan pelaporan dana transfer ke daerah sehingga dapat diimplementasikan di tiap OPD terkait," kata Syaharuddin.