Makassar (Antaranews Sulsel) - Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sulawesi Selatan (Sulsel) Irman Yasin Limpo menegaskan tidak ada pungutan kepada siswa terkait pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).
"Tidak ada pungutan, tidak boleh ada pungutan," tegas Irman di Makassar, Kamis.
Ia mengatakan pelaksanaan ujian nasional sudah masuk dalam komponen dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sehingga pungutan dalam bentuk apa pun, tidak dibenarkan.
Pengecualian, kata dia, berlaku di daerah-daerah kepulauan. Di wilayah tersebut, orang luar dapat berkontribusi dalam bentuk sumbangan. Tetapi, lanjutnya, bukan dalam bentuk pungutan.
"Pungutan itu yang direncanakan dan disistematiskan," imbuhnya.
Terkait penyelenggaraan tryout atau les tambahan UNBK yang dapat menjadi modus pungutan, ia mengatakan, sekolah hanya boleh menyelenggarakan pengayaan.
Pengayaan, kata dia, adalah penambahan jam belajar untuk membantu siswa memahami variasi soal ujian.
"Jadi hanya variasi soalnya, isi soal sudah diajarkan pada jam pelajaran," imbuhnya.
Sejauh ini, kata dia, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan belum ditemukan indikasi pungutan liar di SMA/SMK yang menjadi kewenangan pemprov.
"Kalau untuk SMP, kami belum tahu, belum ada laporan, yang jelas kita siapkan sanksi berat jika ditemukan," pungkasnya.
"Tidak ada pungutan, tidak boleh ada pungutan," tegas Irman di Makassar, Kamis.
Ia mengatakan pelaksanaan ujian nasional sudah masuk dalam komponen dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sehingga pungutan dalam bentuk apa pun, tidak dibenarkan.
Pengecualian, kata dia, berlaku di daerah-daerah kepulauan. Di wilayah tersebut, orang luar dapat berkontribusi dalam bentuk sumbangan. Tetapi, lanjutnya, bukan dalam bentuk pungutan.
"Pungutan itu yang direncanakan dan disistematiskan," imbuhnya.
Terkait penyelenggaraan tryout atau les tambahan UNBK yang dapat menjadi modus pungutan, ia mengatakan, sekolah hanya boleh menyelenggarakan pengayaan.
Pengayaan, kata dia, adalah penambahan jam belajar untuk membantu siswa memahami variasi soal ujian.
"Jadi hanya variasi soalnya, isi soal sudah diajarkan pada jam pelajaran," imbuhnya.
Sejauh ini, kata dia, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan belum ditemukan indikasi pungutan liar di SMA/SMK yang menjadi kewenangan pemprov.
"Kalau untuk SMP, kami belum tahu, belum ada laporan, yang jelas kita siapkan sanksi berat jika ditemukan," pungkasnya.