Makassar (Antaranews Sulsel) - Direktur SDM dan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Naufal Mahfudz mengatakan, hingga periode Februari 2018 sudah ada 130 ribu Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
"Layanan untuk menjangkau tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang selama ini dikenal dengan istilah TKI, itu sudah dimulai sejak 1 Agustus 2017 dan kini sudah sekitar 130 ribu yang terdaftar," kata Naufal disela jumpa pers di Makassar, Kamis malam.
Dia mengatakan, saat ini pihaknya sementara menjajaki untul membuka kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan di luar negeri guna menjemput bola dalam meningkatkan layanan terhadap PMI.
Langkah itu dilakukan dengan mengomunikasikan dengan pihak Kantor Kedutaan Besar republik Indonesia (KBRI) setempat.
Mengenai data pendaftaraan PMI sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, lanjut dia, pada posisi Januari masih tercatat sekitar 95 ribu orang, namun pada bulan berikutnya sudah mencapai 130 ribu orang atau terjadi penambahan kepesertaan sekitar 30 ribu orang lebih.
Kondisi ini tentu saja suatu hal yang menggembirakan, namun pihak BPJS Ketenagakerjaan masih harus bekerja keras dalam menyosialisasikan manfaat BPJS terhadap pekerja. Alasannya, PMI yang sudah terjangkau BPJS Ketenagakerjaan masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan tenaga kerja yang proses dan prosedurnya masuknya ke suatu negara secara tidak legal.
Sementara itu Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi - Maluku (Sulama) Sudirman Simamora mengatakan, pada akhir 2017 tercatat sebanyak 23 ribu tenaga kerja yang mendaftar di wilayah kerjanya.
"Jumlah kepesertaan itu terdiri dari tiga kategori yakni pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah dan pekerja jasa konstruksi," kata Sudirman.
Khusus untuk pekerja nonformal yang sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan di wilayah Sulawesi dan Maluku, sudah mencapai 110 persen dari yang ditargetkan. Untuk kepesertaan pada posisi Januari - Februari 2018, diakui masih rendah dan sudah lumrah pada setiap awal tahun. Kondisi perlahan-lahan kembali normal pada Maret dan bulan-bulan berikutnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (KKP) Sulsel Sulkaf S Latief pada kesempatan yang sama mengatakan, untuk menjangkau para nelayan dan petambak yang jumlahnya sekitar dua juta jiwa tersebar di 24 kabupaten/kota di Sulsel, pihaknya akan menggandeng karyawan BPJS Ketenagakerjaan untuk menyosialisasikan pentingnya jaminan sosial tersebut.
"Asuransi nelayan sebenarnya sudah ada yang digagas oleh Kementerian Perikanan, namun itu belum mampu mencukupi, sehingga harus didorong untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan," katanya.
"Layanan untuk menjangkau tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang selama ini dikenal dengan istilah TKI, itu sudah dimulai sejak 1 Agustus 2017 dan kini sudah sekitar 130 ribu yang terdaftar," kata Naufal disela jumpa pers di Makassar, Kamis malam.
Dia mengatakan, saat ini pihaknya sementara menjajaki untul membuka kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan di luar negeri guna menjemput bola dalam meningkatkan layanan terhadap PMI.
Langkah itu dilakukan dengan mengomunikasikan dengan pihak Kantor Kedutaan Besar republik Indonesia (KBRI) setempat.
Mengenai data pendaftaraan PMI sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, lanjut dia, pada posisi Januari masih tercatat sekitar 95 ribu orang, namun pada bulan berikutnya sudah mencapai 130 ribu orang atau terjadi penambahan kepesertaan sekitar 30 ribu orang lebih.
Kondisi ini tentu saja suatu hal yang menggembirakan, namun pihak BPJS Ketenagakerjaan masih harus bekerja keras dalam menyosialisasikan manfaat BPJS terhadap pekerja. Alasannya, PMI yang sudah terjangkau BPJS Ketenagakerjaan masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan tenaga kerja yang proses dan prosedurnya masuknya ke suatu negara secara tidak legal.
Sementara itu Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi - Maluku (Sulama) Sudirman Simamora mengatakan, pada akhir 2017 tercatat sebanyak 23 ribu tenaga kerja yang mendaftar di wilayah kerjanya.
"Jumlah kepesertaan itu terdiri dari tiga kategori yakni pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah dan pekerja jasa konstruksi," kata Sudirman.
Khusus untuk pekerja nonformal yang sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan di wilayah Sulawesi dan Maluku, sudah mencapai 110 persen dari yang ditargetkan. Untuk kepesertaan pada posisi Januari - Februari 2018, diakui masih rendah dan sudah lumrah pada setiap awal tahun. Kondisi perlahan-lahan kembali normal pada Maret dan bulan-bulan berikutnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (KKP) Sulsel Sulkaf S Latief pada kesempatan yang sama mengatakan, untuk menjangkau para nelayan dan petambak yang jumlahnya sekitar dua juta jiwa tersebar di 24 kabupaten/kota di Sulsel, pihaknya akan menggandeng karyawan BPJS Ketenagakerjaan untuk menyosialisasikan pentingnya jaminan sosial tersebut.
"Asuransi nelayan sebenarnya sudah ada yang digagas oleh Kementerian Perikanan, namun itu belum mampu mencukupi, sehingga harus didorong untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan," katanya.