Mamuju (Antaranews Sulbar) - Pemerintah Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bidang Anggaran menggelar soosialisasi pengelolaan dana desa berbasis padat karya tunai atau "cash for work", Selasa.
Bupati Mamuju Habsi Wahid menyampaikan bahwa hal yang penting dilakukan dalam rangka pengelolaan dana desa, yakni melibatkan masyarakat dan seluruh perangkat yang ada di desa.
"Semua harus terlibat dalam pengelolaan dana desa sehinga tidak ada ada tuding dan mencurigai.
"Sebaiknya apapun itu dirundingkan bersama jangan sampai ada ketidakharmoniasan yang membuat tidak nyaman dan jika ada yang seperti itu jangan dipakai karena tidak bisa diajak bekerja sama. Jika kita bersama segala urusan dan harmonisasi akan terjaga sehingga tetap tercipta `good governance` dan clean governance` dan pengelolaan dana desa akan lebih efektif dan tepat sasaran," jelas Habsi Wahid.
Sosialisasi itu kata Bupati dilaksanakan agar pemanfaatan dan penggunaan dana desa itu dilakukan secara transparansi efektif dan akuntabel.
"Melalui sosialisasi ini kita lebih mempertegas pengunaan dana desa itu dilakukan secara padat karya dan tidak dengan sistem tender pihak ketiga. Jadi, melalui kegiatan ini kita bisa melihat cara menggunakan dana desa dengan baik dimulai yang dari proses perencanaan dan pendekatan bagaimana cara untuk melibatkan masyarakat dan seluruh stakeholder yang ada di desa," terang Habsi Wahid.
Bupati juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Mamuju telah melakukan pemeriksaan dan monitoring secara intens serta evaluasi terhadap apa saja yang dilakukan, bukan hanya penggunaan dana desa, tetapi juga pada dampak dan fungsional dari kegiatan atau proyek yang dilakukan di desa, apakah betul bermanfaat untuk masyarakat.
"Kami sudah melakukan pemantauan dan evaluasi secara intens terhadap apa saja yang dilakukan. Jadi, apa yang dilakukan di desa, semuanya akan terdeteksi.
Karenanya, dalam rangka memperbaiki pengelolaan keuangan kita perlu berhati-hati dan sebaiknya seluruh bendahara desa, kapasistasnya perlu ditingkatkan, termasuk ilmu tentang pengelolaan keuangan. Juga sebaiknya Badan Pengelola Keuangan memprogramkan supaya mereka tidak terjebak dengan kondisi yang tidak memahami seluk-beluk bagaimana proses penggunaan APBD Desa," terang Habsi Wahid.
Bupati juga berpesan kepada koordinator pendamping agar selalu memberikan petunjuk kepada kepala Desa untuk membangun pemerintahan yang lebih baik.
"Mulai saat ini kita mencoba menerapkan 5 Sila sebagai dasar negara yang selalu terpatri di dada kita dan kepada seluruh desa juga harus bisa memahami Pancasila," kata Habsi Wahid.
Kegiatan yang dihadiri seluruh kepala desa se-Kabupaten Mamuju dengan menghadirkan pemateri Kepala BPMPD Kabupaten Mamuju Abd Rahim Mustafa yang memaparkan tentang pengelolaan Dana Desa dan penguatan BUMDes dalam perekonomian desa.
Pada sosialiasai itu, Kepala BPKAD Mamuju Budianto juga memaparkan mekanisme penyaluran dana desa dan sosialisasi Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa yang di paparkan juga oleh Kabid Anggaran BPKAD Ibrahim.
Bupati Mamuju Habsi Wahid menyampaikan bahwa hal yang penting dilakukan dalam rangka pengelolaan dana desa, yakni melibatkan masyarakat dan seluruh perangkat yang ada di desa.
"Semua harus terlibat dalam pengelolaan dana desa sehinga tidak ada ada tuding dan mencurigai.
"Sebaiknya apapun itu dirundingkan bersama jangan sampai ada ketidakharmoniasan yang membuat tidak nyaman dan jika ada yang seperti itu jangan dipakai karena tidak bisa diajak bekerja sama. Jika kita bersama segala urusan dan harmonisasi akan terjaga sehingga tetap tercipta `good governance` dan clean governance` dan pengelolaan dana desa akan lebih efektif dan tepat sasaran," jelas Habsi Wahid.
Sosialisasi itu kata Bupati dilaksanakan agar pemanfaatan dan penggunaan dana desa itu dilakukan secara transparansi efektif dan akuntabel.
"Melalui sosialisasi ini kita lebih mempertegas pengunaan dana desa itu dilakukan secara padat karya dan tidak dengan sistem tender pihak ketiga. Jadi, melalui kegiatan ini kita bisa melihat cara menggunakan dana desa dengan baik dimulai yang dari proses perencanaan dan pendekatan bagaimana cara untuk melibatkan masyarakat dan seluruh stakeholder yang ada di desa," terang Habsi Wahid.
Bupati juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Mamuju telah melakukan pemeriksaan dan monitoring secara intens serta evaluasi terhadap apa saja yang dilakukan, bukan hanya penggunaan dana desa, tetapi juga pada dampak dan fungsional dari kegiatan atau proyek yang dilakukan di desa, apakah betul bermanfaat untuk masyarakat.
"Kami sudah melakukan pemantauan dan evaluasi secara intens terhadap apa saja yang dilakukan. Jadi, apa yang dilakukan di desa, semuanya akan terdeteksi.
Karenanya, dalam rangka memperbaiki pengelolaan keuangan kita perlu berhati-hati dan sebaiknya seluruh bendahara desa, kapasistasnya perlu ditingkatkan, termasuk ilmu tentang pengelolaan keuangan. Juga sebaiknya Badan Pengelola Keuangan memprogramkan supaya mereka tidak terjebak dengan kondisi yang tidak memahami seluk-beluk bagaimana proses penggunaan APBD Desa," terang Habsi Wahid.
Bupati juga berpesan kepada koordinator pendamping agar selalu memberikan petunjuk kepada kepala Desa untuk membangun pemerintahan yang lebih baik.
"Mulai saat ini kita mencoba menerapkan 5 Sila sebagai dasar negara yang selalu terpatri di dada kita dan kepada seluruh desa juga harus bisa memahami Pancasila," kata Habsi Wahid.
Kegiatan yang dihadiri seluruh kepala desa se-Kabupaten Mamuju dengan menghadirkan pemateri Kepala BPMPD Kabupaten Mamuju Abd Rahim Mustafa yang memaparkan tentang pengelolaan Dana Desa dan penguatan BUMDes dalam perekonomian desa.
Pada sosialiasai itu, Kepala BPKAD Mamuju Budianto juga memaparkan mekanisme penyaluran dana desa dan sosialisasi Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa yang di paparkan juga oleh Kabid Anggaran BPKAD Ibrahim.