Makassar (Antaranews Sulsel) - Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulawesi Selatan Amin Yakub meminta kepada pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari Paramastuti agar tidak menyalahkan pemerintah provinsi atas banjir di Makassar.
"Jangan asal lempar tanggung jawab. Penanganan banjir di jalan protokol yang terjadi selama ini bukan sepenuhnya kewenangan Pemprov, melainkan Pemkot juga punya tanggung jawab untuk menanganinya," tegas Amin Yakub saat dikonfirmasi, Rabu.
Ia mengatakan, pelemparan tanggung jawab oleh petahaha Danny Pomanto kepada pemerintah provinsi dinilainya tidak tepat karena penanganannya harusnya memang lebih banyak kepada pemerintah kota.
Dia menyatakan, harusnya Danny selaku wali kota memberikan penjelasan secara rinci ke masyarakat bahwa penanganan banjir itu menjadi tanggung jawab bersama. Antara Pemprov dan Pemkot, bukan malah menyudutkan Pemprov.
"Yang perlu dipikirkan itu bagaimana penyelesaian masalahnya, apa konsep yang ditawarkan. Bukannya menyalahkan kami di provinsi dengan mengatakan bukan tanggung jawab pemkot itu banjir," jelasnya.
Sebelumnya, Dannu dalam debat kandidat Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar pada Jumat 16 Maret 2018 lalu menyebut jika penanganan banjir di area jalan protokol sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemprov Sulsel.
Amin Yakub menambahkan, khusus untuk perawatan jalan protokol memang kewenangan penuh Pemprov Sulsel sesuai dengan tingkatan yang telah ditetapkan.
Sedangkan untuk saluran pembuangan jalan protokol merupakan kewenangan Pemerintah Kota Makassar, apalagi pemkot telah melakukan banyak revitalisasi pada sistem drainase, namun tetap saja banjir.
"Kalau maintenance jalan memang provinsi, tapi banjir itu ada yang tangani misal kota atau kabupaten dan yang lain. Masing - masing ada tugasnya. Tapi kalau untuk saluran pembuangan di jalan protokol itu ada yang tangani, pemkot atau pemkab," bebernya.
Menurut Amin Yakob keberadaan pemerintah bukan untuk bersaing tetapi esensinya sebagai pelayan rakyat, bukan malah menyalahkan.
"Jangan asal lempar tanggung jawab. Penanganan banjir di jalan protokol yang terjadi selama ini bukan sepenuhnya kewenangan Pemprov, melainkan Pemkot juga punya tanggung jawab untuk menanganinya," tegas Amin Yakub saat dikonfirmasi, Rabu.
Ia mengatakan, pelemparan tanggung jawab oleh petahaha Danny Pomanto kepada pemerintah provinsi dinilainya tidak tepat karena penanganannya harusnya memang lebih banyak kepada pemerintah kota.
Dia menyatakan, harusnya Danny selaku wali kota memberikan penjelasan secara rinci ke masyarakat bahwa penanganan banjir itu menjadi tanggung jawab bersama. Antara Pemprov dan Pemkot, bukan malah menyudutkan Pemprov.
"Yang perlu dipikirkan itu bagaimana penyelesaian masalahnya, apa konsep yang ditawarkan. Bukannya menyalahkan kami di provinsi dengan mengatakan bukan tanggung jawab pemkot itu banjir," jelasnya.
Sebelumnya, Dannu dalam debat kandidat Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar pada Jumat 16 Maret 2018 lalu menyebut jika penanganan banjir di area jalan protokol sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemprov Sulsel.
Amin Yakub menambahkan, khusus untuk perawatan jalan protokol memang kewenangan penuh Pemprov Sulsel sesuai dengan tingkatan yang telah ditetapkan.
Sedangkan untuk saluran pembuangan jalan protokol merupakan kewenangan Pemerintah Kota Makassar, apalagi pemkot telah melakukan banyak revitalisasi pada sistem drainase, namun tetap saja banjir.
"Kalau maintenance jalan memang provinsi, tapi banjir itu ada yang tangani misal kota atau kabupaten dan yang lain. Masing - masing ada tugasnya. Tapi kalau untuk saluran pembuangan di jalan protokol itu ada yang tangani, pemkot atau pemkab," bebernya.
Menurut Amin Yakob keberadaan pemerintah bukan untuk bersaing tetapi esensinya sebagai pelayan rakyat, bukan malah menyalahkan.