Mamuju (Antaranews Sulbar) - Sebagai lembaga pengawasan dan pengaduan pelayanan publik Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat terus ikut terlibat dalam mendorong terciptanya penyelenggaraan Pemilu yang adil dan jujur.
"Ombudsman terus berupaya mendorong terciptanya Pemilu jujur dan adil tertib, Terbuka dan Profesional serta jauh dari pelanggaran Maladministrasi," kata Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulbar Lukman Umar, di Mamuju, Rabu.
Ia mengatakan, sebagai tempat pengaduan atas dugaan maladminstrasi tidak menutup kemungkinan akan bersinggungan dengan tugas dan wewenang penyelenggara pemilu.
"Selama dalam tahapan pemilu 2019, ombudsman akan bersinggungan dengan penyelenggara Pemilu, karena disitu tugas dan wewenannya," katanya.
Oleh karena itu ia berharap terdapat adanya kesepahaman antara tugas dan wewenang masing-masing lembaga, utamanya penanganan tugas dan wewenang yang bersinggungan terkait maladministrasi.
"Ombudsman Sulbar sangat berharap membangun sinergitas dan kerjasama antara KPU dan Bawaslu Sulawesi Barat sebagai salah satu upaya mendorong pemilu bebas maladministrasi dan mewujudkan Pemilu jujur dan adil," katanya.
Ia juga berharap kepada jajaran partai politik untuk menjadikan pemahaman pelayanan publik sebagai syarat dalam perekrutan bakal calon yang akan diusung sebagai calon anggota legislatif kedepannya," katanya.
"Ombudsman terus berupaya mendorong terciptanya Pemilu jujur dan adil tertib, Terbuka dan Profesional serta jauh dari pelanggaran Maladministrasi," kata Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulbar Lukman Umar, di Mamuju, Rabu.
Ia mengatakan, sebagai tempat pengaduan atas dugaan maladminstrasi tidak menutup kemungkinan akan bersinggungan dengan tugas dan wewenang penyelenggara pemilu.
"Selama dalam tahapan pemilu 2019, ombudsman akan bersinggungan dengan penyelenggara Pemilu, karena disitu tugas dan wewenannya," katanya.
Oleh karena itu ia berharap terdapat adanya kesepahaman antara tugas dan wewenang masing-masing lembaga, utamanya penanganan tugas dan wewenang yang bersinggungan terkait maladministrasi.
"Ombudsman Sulbar sangat berharap membangun sinergitas dan kerjasama antara KPU dan Bawaslu Sulawesi Barat sebagai salah satu upaya mendorong pemilu bebas maladministrasi dan mewujudkan Pemilu jujur dan adil," katanya.
Ia juga berharap kepada jajaran partai politik untuk menjadikan pemahaman pelayanan publik sebagai syarat dalam perekrutan bakal calon yang akan diusung sebagai calon anggota legislatif kedepannya," katanya.