Makassar (Antaranews Sulsel) - Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) mendorong Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan daerah lain meningkatan standar mutu perikanannya pada setiap Unit Pengolahan Ikan (UPI) dalam mengolah produk perikanan yang dapat bernilai ekonomi tinggi.
"Tugas Balai Besar KIPM Makassar salah satunya melakukan pembinaan dan pendampingan kepada UPI di Sulsel serta meningkatkan kompetensi Quality Controlnya," Sebut Kepala Badan Karantina Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dr Rina, di Makassar, Kamis.
Menurutnya, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan, diperlukan pengendalian terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan.
"Mengingat potensi cukup besar Sulawesi Selatan posisinya sebagai pintu ekspor perikanan di wilayah timur Indonesia," papar dia.
Selain itu harus dipastikan pada semua rantai produksi sejak dari hulu, dalam hal ini produsen primer termasuk didalamnya nelayan, pemasok dan supplier, sampai ke hilir termasuk penanganan pada tingkatan UPI yang mestinya sama berjalan dan bersinergi.
Sebab diketahui, keamanan produk perikanan merupakan permasalahan pangan saat ini, dimana kasus keracunan pangan dan kontaminasi bakteri patogen merupakan isu utama di negara mitra.
"Keamanan pangan merupakan faktor utama perlunya penerapan Hazard Analysis Critical Control Point atau HACCP di UPI," kata dia melalui siaran persnya saat pelatihan HCCP di Makassar.
Tidak sampai disitu, lanjutnya, produk yang dihasilkan harus bermutu, aman dikonsumsi dan sehat sesuai dengan standar internasional.
Balai Besar Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan punya peran strategis.
Perannya, kata Rina, sebagai ujung tombak dalam upaya pembangunan sistem dan usaha perikanan sebagai instrumen perlindungan sumberdaya hayati ikan dan akses perdagangan bagi produk perikanan.
Pelatihan HACCP lingkup UPI Sulawesi Selatan merupakan inisiasi Balai Besar KIPM Makassar bersama pelaku usaha untuk meningkatkan kompetensi dan skill Quality Control dalam pengawasan mutu dan keamanan produk perikanan yang diekspor.
Dalam Pelatihan tersebut juga memberikan informasi tentang kemunduran mutu ikan, jaminan mutu produk perikanan dan pembuatan manual HACCP.
Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan kompetensi dan kapasitas SDM di Unit Pengolahan Ikan dalam rangka memberikan jaminan terhadap produk perikanan yang dihasilkan UPI sehingga aman dikonsumsi dan bernilai ekonomis tinggi.
Selain kegiatan mutu dan keamanan hasil perikanan, Balai Besar KIPM Makassar juga fokus pada kegiatan pengujian destructive fishing dalam rangka mendukung visi KKP yaitu kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan.
Selain itu, BKIPM Makassar bersama pemerintah daerah dan pelaku usaha perikanan berusaha untuk selalu memenuhi permintaan pasar, khususnya pasar internasional.
Masing-masing negara importir memiliki standar dan prosedur ekspor sendiri. Berdasarkan data statistik, Sulsel memiliki 86 Unit Pengolahan Ikan atau Unit Pengolahan Rumput Laut dan pada tahun 2017 telah diterbitkan 298 sertifikat HACCP dan 8.532 sertifikat kesehatan mutu.
Selain itu, berdasarkan data terakhir Pusat Pengendalian Mutu BKIPM, Indonesia memiliki 731 Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang memenuhi persyaratan dan 2.452 produk yang dijamin mutu dan keamanannya melalui sertifikasi HACCP pada tahun 2017.
Selain Kegiatan mutu dan keamanan hasil perikanan, Balai Besar KIPM Makassar juga difokuskan pada kegiatan pengujian destructive fishing dalam rangka mendukung visi KKP yaitu kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan.
Pelatihan HACCP ini dibuka Kepala BKIPM, dr. Rina dan diikuti oleh 65 orang peserta dari beberapa daerah di Indonesia, hadir pula Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulsel, Ketua Formikan Sulsel, dan Ketua HNSI Kota Makassar.
"Tugas Balai Besar KIPM Makassar salah satunya melakukan pembinaan dan pendampingan kepada UPI di Sulsel serta meningkatkan kompetensi Quality Controlnya," Sebut Kepala Badan Karantina Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dr Rina, di Makassar, Kamis.
Menurutnya, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan, diperlukan pengendalian terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan.
"Mengingat potensi cukup besar Sulawesi Selatan posisinya sebagai pintu ekspor perikanan di wilayah timur Indonesia," papar dia.
Selain itu harus dipastikan pada semua rantai produksi sejak dari hulu, dalam hal ini produsen primer termasuk didalamnya nelayan, pemasok dan supplier, sampai ke hilir termasuk penanganan pada tingkatan UPI yang mestinya sama berjalan dan bersinergi.
Sebab diketahui, keamanan produk perikanan merupakan permasalahan pangan saat ini, dimana kasus keracunan pangan dan kontaminasi bakteri patogen merupakan isu utama di negara mitra.
"Keamanan pangan merupakan faktor utama perlunya penerapan Hazard Analysis Critical Control Point atau HACCP di UPI," kata dia melalui siaran persnya saat pelatihan HCCP di Makassar.
Tidak sampai disitu, lanjutnya, produk yang dihasilkan harus bermutu, aman dikonsumsi dan sehat sesuai dengan standar internasional.
Balai Besar Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan punya peran strategis.
Perannya, kata Rina, sebagai ujung tombak dalam upaya pembangunan sistem dan usaha perikanan sebagai instrumen perlindungan sumberdaya hayati ikan dan akses perdagangan bagi produk perikanan.
Pelatihan HACCP lingkup UPI Sulawesi Selatan merupakan inisiasi Balai Besar KIPM Makassar bersama pelaku usaha untuk meningkatkan kompetensi dan skill Quality Control dalam pengawasan mutu dan keamanan produk perikanan yang diekspor.
Dalam Pelatihan tersebut juga memberikan informasi tentang kemunduran mutu ikan, jaminan mutu produk perikanan dan pembuatan manual HACCP.
Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan kompetensi dan kapasitas SDM di Unit Pengolahan Ikan dalam rangka memberikan jaminan terhadap produk perikanan yang dihasilkan UPI sehingga aman dikonsumsi dan bernilai ekonomis tinggi.
Selain kegiatan mutu dan keamanan hasil perikanan, Balai Besar KIPM Makassar juga fokus pada kegiatan pengujian destructive fishing dalam rangka mendukung visi KKP yaitu kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan.
Selain itu, BKIPM Makassar bersama pemerintah daerah dan pelaku usaha perikanan berusaha untuk selalu memenuhi permintaan pasar, khususnya pasar internasional.
Masing-masing negara importir memiliki standar dan prosedur ekspor sendiri. Berdasarkan data statistik, Sulsel memiliki 86 Unit Pengolahan Ikan atau Unit Pengolahan Rumput Laut dan pada tahun 2017 telah diterbitkan 298 sertifikat HACCP dan 8.532 sertifikat kesehatan mutu.
Selain itu, berdasarkan data terakhir Pusat Pengendalian Mutu BKIPM, Indonesia memiliki 731 Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang memenuhi persyaratan dan 2.452 produk yang dijamin mutu dan keamanannya melalui sertifikasi HACCP pada tahun 2017.
Selain Kegiatan mutu dan keamanan hasil perikanan, Balai Besar KIPM Makassar juga difokuskan pada kegiatan pengujian destructive fishing dalam rangka mendukung visi KKP yaitu kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan.
Pelatihan HACCP ini dibuka Kepala BKIPM, dr. Rina dan diikuti oleh 65 orang peserta dari beberapa daerah di Indonesia, hadir pula Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulsel, Ketua Formikan Sulsel, dan Ketua HNSI Kota Makassar.