Makassar (Antaranews) - PT Pos Indonesia dan Pemerintah Kota Makassar tengah menjajaki kerjasama untuk menghadirkan layanan pajak sampah dan restoran di kantor pos untuk lebih mempermudah proses pembayaran pajak.
Kepala Kantor PT Pos Makassar, Arief Joko Sentono dikonfirmasi dari Makassar, Jumat, mengatakan pihaknya telah melakukan pertemuan dengan dispenda kota Makassar terkait kemungkinan untuk dapat membuka layanan pembayaran pajak di kantor pos seperti halnya pembayaran PBB.
"Untuk pajak bumi dan bangunan (PBB) sudah kita layani di kantor pos. Untuk saat ini kita kembangkan untuk juga memberikan pelayanan pembayaran pajak sampah dan restoran di Makassar," ujarnya.
Ia menjelaskan, jika kerjasama ini bisa dilakukan maka tentu masyarakat bisa lebih terbantu dan dimudahkan. Sebab Pos Indonesia tidak hanya memiliki kantor cabang di berbagai lokasi namun juga telah menerapkan dengan sistem online.
Selain Pemkot Makassar, dirinya juga tentu berkoordinasi dengan pihak Bank Sulselbar yang selama ini menjadi tempat penyimpanan uang pajak.
Dirinya juga memastikan jika biaya pajak yang telah dikumpulkan oleh Pos Indonesia akan sialurkan seluruhknya ke Bank Sulselbar seperti pemasukan daerah yang lainnya.
"Kita sudah ketemu sejak Februari dan semoga bisa kita wujudkan. Apalagi pelayanan pajak sambah dan sebagainya di Pos Indonesia tentunya memberikan kemudahan bagi masyarakat atau pengusaha restoran," katanya.
Pos Indonesia memang terus bergerak dan melakukan inovasi untuk dapat memajukan perusahaan perseroan tersebut. Pihaknya juga mengakui sudah tidak begitu fokus dalam proses pengiriman surat menyurat yang selama beberapa tahun lalu menjadi fungsi utama dari Pos Indonesia.
"Kita berharap segala yang kita upayakan ini bisa terealisasi sesegera mungkin untuk memberikan layanan maksimal bagi masyarakat," jelasnya.
Kepala Kantor PT Pos Makassar, Arief Joko Sentono dikonfirmasi dari Makassar, Jumat, mengatakan pihaknya telah melakukan pertemuan dengan dispenda kota Makassar terkait kemungkinan untuk dapat membuka layanan pembayaran pajak di kantor pos seperti halnya pembayaran PBB.
"Untuk pajak bumi dan bangunan (PBB) sudah kita layani di kantor pos. Untuk saat ini kita kembangkan untuk juga memberikan pelayanan pembayaran pajak sampah dan restoran di Makassar," ujarnya.
Ia menjelaskan, jika kerjasama ini bisa dilakukan maka tentu masyarakat bisa lebih terbantu dan dimudahkan. Sebab Pos Indonesia tidak hanya memiliki kantor cabang di berbagai lokasi namun juga telah menerapkan dengan sistem online.
Selain Pemkot Makassar, dirinya juga tentu berkoordinasi dengan pihak Bank Sulselbar yang selama ini menjadi tempat penyimpanan uang pajak.
Dirinya juga memastikan jika biaya pajak yang telah dikumpulkan oleh Pos Indonesia akan sialurkan seluruhknya ke Bank Sulselbar seperti pemasukan daerah yang lainnya.
"Kita sudah ketemu sejak Februari dan semoga bisa kita wujudkan. Apalagi pelayanan pajak sambah dan sebagainya di Pos Indonesia tentunya memberikan kemudahan bagi masyarakat atau pengusaha restoran," katanya.
Pos Indonesia memang terus bergerak dan melakukan inovasi untuk dapat memajukan perusahaan perseroan tersebut. Pihaknya juga mengakui sudah tidak begitu fokus dalam proses pengiriman surat menyurat yang selama beberapa tahun lalu menjadi fungsi utama dari Pos Indonesia.
"Kita berharap segala yang kita upayakan ini bisa terealisasi sesegera mungkin untuk memberikan layanan maksimal bagi masyarakat," jelasnya.