Mamuju (Antaraneww Sulbar) - Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Barat ikut terlibat langsung dalam pengawasan penerimaan calon anggota Polri di lingkungan Polda Provinsi Sulbar Tahun 2018.
Hal itu disampaikan kepala perwakilan Ombudsman RI Sulbar Lukman Umar, di Mamuju, Kamis, setelah usai mengikuti rapat koordinasi dan penandatanganan MoU dengan Kapolda Sulbar dalam rangka pelaksanaan seleksi penerimaan terpadu anggota polri, taruna akpol, bintara dan tamtama tahun 2018.
Lukman Umar mengatakan, pihaknya ikut serta melakukan pengawasan pada proses penerimaan seleksi anggota polri dalam rangka menjalankan fungsi Ombudsman sebagai pengawas penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
"Pengawasan ini untuk mencegah terjadinya maladministrasi dalam proses penerimaan anggota polri dilingkungan Polda sulbar, sekaligus mendukung penyelenggaran penerimaan polri yang objektif, akuntabel, transparan. untuk menghilangkan dugaan negatif masyarakat yang menganggap rekrutmen polisi sarat KKN," katanya.
Ia mengatakan, keterlibatan Ombudsman Sulbar dalam pengawasan seleksi calon Anggota Polri di jajaran Polda Sulbar ini merupakan yang pertama dan akan berkelanjutan pada tahun berikutnya.
"Terkait perannya dalam pengawasan ini, Ombudsman Sulbar akan melakukan pengawasan pada semua tahapan kegiatan penerimaan kecuali pada pemeriksaan kesehatan dan item khusus," katanya.
Menurut dia, Ombudsman Sukbar juga akan mencari, mencatat dan mendokumentasikan temuan, penyimpangan yang terjadi pada proses penerimaan seleksi ini.
Secara kelembagaan Ombudsman RI sulbar juga menghimbau seluruh lapisan masyarakat agar ikut berpartisipasi mengawasi dan mengawal seleksi Calon Anggota Polri dilingkungan Polda Sulbar.
"Apabila ada dugaan malaadministrasi yang berkaitan dengan penerimaan anggota Polri, segera melaporkan ke Kantor Ombudsman Sulbar," katanya.
Hal itu disampaikan kepala perwakilan Ombudsman RI Sulbar Lukman Umar, di Mamuju, Kamis, setelah usai mengikuti rapat koordinasi dan penandatanganan MoU dengan Kapolda Sulbar dalam rangka pelaksanaan seleksi penerimaan terpadu anggota polri, taruna akpol, bintara dan tamtama tahun 2018.
Lukman Umar mengatakan, pihaknya ikut serta melakukan pengawasan pada proses penerimaan seleksi anggota polri dalam rangka menjalankan fungsi Ombudsman sebagai pengawas penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
"Pengawasan ini untuk mencegah terjadinya maladministrasi dalam proses penerimaan anggota polri dilingkungan Polda sulbar, sekaligus mendukung penyelenggaran penerimaan polri yang objektif, akuntabel, transparan. untuk menghilangkan dugaan negatif masyarakat yang menganggap rekrutmen polisi sarat KKN," katanya.
Ia mengatakan, keterlibatan Ombudsman Sulbar dalam pengawasan seleksi calon Anggota Polri di jajaran Polda Sulbar ini merupakan yang pertama dan akan berkelanjutan pada tahun berikutnya.
"Terkait perannya dalam pengawasan ini, Ombudsman Sulbar akan melakukan pengawasan pada semua tahapan kegiatan penerimaan kecuali pada pemeriksaan kesehatan dan item khusus," katanya.
Menurut dia, Ombudsman Sukbar juga akan mencari, mencatat dan mendokumentasikan temuan, penyimpangan yang terjadi pada proses penerimaan seleksi ini.
Secara kelembagaan Ombudsman RI sulbar juga menghimbau seluruh lapisan masyarakat agar ikut berpartisipasi mengawasi dan mengawal seleksi Calon Anggota Polri dilingkungan Polda Sulbar.
"Apabila ada dugaan malaadministrasi yang berkaitan dengan penerimaan anggota Polri, segera melaporkan ke Kantor Ombudsman Sulbar," katanya.