Mamuju (Antaranews Sulsel) - Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan kegiatan sosialisasi program "Indonesia Sehat" yang merupakan salah satu program Nawa Cita pemerintah pusat.
"Pada agenda kelima program nawa cita dilaksanakan program Indonesia Sehat sehingga sosialisasi program Indonesia sehat juga dilaksanakan di Provinsi Sulbar," kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulbar, Ahmad Azis di Mamuju, Minggu.
Ia mengatakan, program Indonesia Sehat bertujuan yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, program ini didukungoleh program sektoral lainnya yaitu Program Indonesia Pintar, program Indonesia Kerja, dan program Indonesia Sejahtera.
"Program Indonesia Sehat selanjutnya menjadi program utama pembangunan kesehatan Indonesia yang kemudian direncanakan pencapaiannya melalui rencana strategis kementerian kesehatan tahun 2015-2019, yang ditetapkan melalui keputusan menteri kesehatan R.I. Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015," katanya.
Menurut dia, sebagaimana kita ketahui bahwa program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga telah dilaksanakan mulai tahun 2016 pada 9 Provinsi di 64 Kabupaten/Kota pada 470 Puskesmas prioritas yang jumlah kematian ibu dan bayi baru lahir yang masih tinggi.
Kemudian pada tahun 2017 dilaksanakan pada 34 Provinsi di 514 Kabupaten/Kota pada 2926 Puskesmas di Indonesia.
"Dalam sistem manajemen yang baik pelaksanaan program harus selalu diikuti dengan tahapan pemantauan dan evaluasi agar pelaksanaan maupun pencapaian target sesuai dengan track yang telah ditentukan ditetapkan dan terciptanya peningkatan kualitas pelaksanaan program," katanya.
Oleh karena itu, pada pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga diperlukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka mendapatkan gambaran pelaksanaan dan pencapaian hasil.
"Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) ini mengintegrasikan pelaksanakan program melalui pendekatan enam komponen utama dalam penguatan sistem kesehatan (six building blocks), yaitu penguatan upaya pelayanan kesehatan, ketersediaan tenaga kesehatan, sistem informasi kesehatan, akses terhadap ketersediaan obat esensial, pembiayaan dan kepemimpinan atau pemerintahan," katanya.
"Pada agenda kelima program nawa cita dilaksanakan program Indonesia Sehat sehingga sosialisasi program Indonesia sehat juga dilaksanakan di Provinsi Sulbar," kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulbar, Ahmad Azis di Mamuju, Minggu.
Ia mengatakan, program Indonesia Sehat bertujuan yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, program ini didukungoleh program sektoral lainnya yaitu Program Indonesia Pintar, program Indonesia Kerja, dan program Indonesia Sejahtera.
"Program Indonesia Sehat selanjutnya menjadi program utama pembangunan kesehatan Indonesia yang kemudian direncanakan pencapaiannya melalui rencana strategis kementerian kesehatan tahun 2015-2019, yang ditetapkan melalui keputusan menteri kesehatan R.I. Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015," katanya.
Menurut dia, sebagaimana kita ketahui bahwa program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga telah dilaksanakan mulai tahun 2016 pada 9 Provinsi di 64 Kabupaten/Kota pada 470 Puskesmas prioritas yang jumlah kematian ibu dan bayi baru lahir yang masih tinggi.
Kemudian pada tahun 2017 dilaksanakan pada 34 Provinsi di 514 Kabupaten/Kota pada 2926 Puskesmas di Indonesia.
"Dalam sistem manajemen yang baik pelaksanaan program harus selalu diikuti dengan tahapan pemantauan dan evaluasi agar pelaksanaan maupun pencapaian target sesuai dengan track yang telah ditentukan ditetapkan dan terciptanya peningkatan kualitas pelaksanaan program," katanya.
Oleh karena itu, pada pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga diperlukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka mendapatkan gambaran pelaksanaan dan pencapaian hasil.
"Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) ini mengintegrasikan pelaksanakan program melalui pendekatan enam komponen utama dalam penguatan sistem kesehatan (six building blocks), yaitu penguatan upaya pelayanan kesehatan, ketersediaan tenaga kesehatan, sistem informasi kesehatan, akses terhadap ketersediaan obat esensial, pembiayaan dan kepemimpinan atau pemerintahan," katanya.