Pemprov Kalteng siap evakuasi masyarakat dari bahaya karhutla

id Karhutla kalteng, siaga Evakuasi masyarakat, korban karhutla, gubernur kalbar,Tanggap darurat karhutla

Pemprov Kalteng siap evakuasi masyarakat dari bahaya karhutla

Opsi evakuasi masyarakat diungkap Gubernur Kalteng Sugianto Sabran di Palangka Raya, Kamis, (19/9/2019) untuk menyelamatkan masyarakat dari bahaya karhutla. ANTARA/Muhammad Arif Hidayat

Palangka Raya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan kesiapannya melakukan evakuasi masyarakat dari bahaya karhutla seperti kepungan api dan asap.

"Termasuk upaya evakuasi masyarakat yang menjadi korban jika memang diperlukan," kata Gubernur Kalteng Sugianto Sabran di Palangka Raya, Kamis.

Ia menjelaskan, jika nanti ada evakuasi masyarakat maka pihaknya pun siap memenuhi kebutuhan dasar korban bencana seperti makanan dan kebutuhan pribadi, apalagi saat ini, Kalteng telah ditetapkan status tanggap darurat bencana karhutla hingga 30 September 2019 mendatang.

Baca juga: Kalteng tetapkan status tanggap darurat bencana karhutla

Kalau pun mendesak, dirinya sudah berbicara dengan Sekretaris Daerah Kalteng agar menempatkan korban di fasilitas yang memadai, misalnya bangunan milik pemerintah seperti asrama haji.

"Namun itu jika memang kondisinya sudah memang mengharuskan demikian. Makanya kami perlu koordinasi secara intensif bersama dengan TNI, Polri dan pihak terkait lainnya," tegas Komandan Penanganan Darurat Bencana Kalteng tersebut.

Lebih lanjut Sugianto memaparkan, pihaknya telah menginstruksikan kepada bupati maupun wali kota se-Kalteng yang terdampak bencana agar melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan.

Adapun daerah yang terdampak paling besar saat ini, yakni Kabupaten Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat dan Pulang Pisau serta Kota Palangka Raya. Semuanya telah merealisasikan untuk membangun rumah singgah atau ruang oksigen, baik untuk dewasa maupun balita.

Baca juga: Palangka Raya siapkan Rp1,7 miliar selama tanggap darurat karhutla

Sebelumnya Kepala Dinas Kesehatan Kalteng Suyuti Syamsul menjelaskan, ditetapkannya status tanggap darurat bencana maka prosedur pelayanan kesehatan, terutama pembiayaan berubah.

Biaya pengobatan, khususnya terkait infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) maupun penyakit lainnya akibat asap ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Pihaknya pun akan mengatur sistem tanggungan biayanya antara pemprov dan pemkab maupun pemkot.

"Saat ini tercatat ada lebih dari 100 rumah atau ruang oksigen yang tersedia di Kalteng, tersebar di rumah sakit, puskesmas dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang bisa dimanfaatkan masyarakat," ungkapnya.

Baca juga: Walhi minta pemerintah siapkan posko darurat daerah terdampak asap

Pewarta : Kasriadi/Muhammad Arif Hidayat
Editor: Budhi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar