Aktivitas pemerintahan di Sulbar dijalankan di tenda-tenda darurat

id gempa sulbar, aktivitas pemerintahan, tenda-tenda darurat,muhammad idris, sekprov sulbar

Aktivitas pemerintahan di Sulbar dijalankan di tenda-tenda darurat

Sekretaris Provinsi Sulbar Muhammad Idris. (ANTARA/Amirullah)

Mamuju (ANTARA) - Aktivitas pemerintahan di Provinsi Sulawesi Barat akan dilaksanakan di tenda-tenda darurat pascagempa bumi berkekuatan 6,2 magnitudo yang mengguncang wilayah Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene.

"Sulbar harus bangkit. Pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan, walaupun kita belum sepenuhnya pulih pascagempa yang membuat sejumlah infrastruktur dan fasilitas perkantoran maupun perumahan rusak," kata Sekretaris Provinsi Sulbar Muhammad Idris, di Mamuju, Jumat.

Ia menegaskan telah menerbitkan surat edaran terkait akan dimulainya aktivitas pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulbar, pada awal pekan depan.

Baca juga: Gubernur Sulbar: Penyintas gempa jangan terlena dengan bantuan
Baca juga: Gubernur Sulbar minta ASN yang mengungsi ke luar kota segera kembali


Pada surat edaran itu, Sekretaris Provinsi Sulbar meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk CPNS yang baru direkrut serta para tenaga honorer, harus masuk kantor mulai 1 Februari 2021.

Pihak Sekretariat Provinsi Sulbar lanjutnya, akan menyiapkan tenda bagi seluruh instansi maupun organisasi perangkat daerah (OPD).

"Saya sudah mengeluarkan surat edaran dan meminta semua ASN termasuk CPNS rekrutan baru dan seluruh pegawai untuk masuk kantor pada awal pekan depan. Saya sudah serahkan ke masing-masing kepala OPD untuk membuat kantor di mana saja, yang penting aktivitas pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan. Tenda akan kami siapkan," terangnya.

"Saya sendiri akan mendirikan tenda darurat di depan rumah jabatan, paling tidak bersama para asisten dan para kepala biro akan menjalankan aktivitas pemerintahan di tenda darurat itu," ungkap Muhammad Idris.

Sementara tambahnya, Gubernur Sulbar dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah itu sementara akan berkantor di gedung gedung PKK.

"Pak Gubernur bersama seluruh tenaga ahli kita sementara upayakan menggunakan gedung PKK, biar nanti tetap menyatu dengan kompleks gubernuran," ujar Muhammad Idris, yang juga selaku Sekretaris Satgas Penanggulangan Bancana Gempa Bumi Sulbar.

Berdasarkan data BNPB, kerusakan yang disebabkan oleh gempa bumi berkekuatan 6,2 magnitudo yang mengguncang wilayah Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamuju pada Jumat dinihari (15/1), yakni di Kabupaten Majene satu Kantor Danramil rusak, 17 fasilitas kesehatan, 4. 099 rumah dan sebanyak 32 fasilitas ekonomi dan perkantoran yang rusak, delapan titik jalan rusak, tujuh jembatan rusak , 149 rumah ibadah dan 27 unit fasilitas sekolah dan pendidikan.

Di Kabupaten Mamuju, tercatat 9.984 rumah rusak, satu hotel, satu minimarket, kantor gubernur, lima unit fasilitas kesehatan, tiga jembatan rusak dan satu pelabuhan, lima fasilitas sekolah dan pendidikan serta 260 unit tempat ibadah.

Gempa bumi tersebut menyebabkan 105 orang meninggal dunia dan tiga orang dinyatakan hilang.

Total kerugian akibat gempa tersebut ditaksir mencapai Rp1,18 triliun.

Baca juga: Menko PMK: Pemerintah akan melakukan rehabilitasi secara bertahap
Baca juga: Menko: Prioritaskan penanganan perempuan dan anak pascagempa

Pewarta : Amirullah
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar