LaNyalla Singgung Dekrit 5 Juli 1959 saat bertemu Pengurus Nasional PP

id LaNyalla

LaNyalla Singgung Dekrit 5 Juli 1959 saat bertemu Pengurus Nasional PP

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dalam kegiatan halal bihalal bersama Pemuda Pancasila (ANTARA/HO-DPD RI)

Jakarta (ANTARA) -
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyinggung soal peristiwa bersejarah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 saat bertemu Pengurus Nasional Pemuda Pancasila (PP).
 
AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dalam keterangan persnya diterima di Jakarta, Senin, mengatakan Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno bertemu dengannya dalam momentum halal bihalal yang dikemas terbatas dan sederhana, namun tak mengurangi bobot pembicaraan.
 
LaNyalla yang Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Jawa Timur itu menjelaskan halal bihalal yang juga dihadiri sejumlah pengurus Pemuda Pancasila itu berlangsung di Jakarta, Minggu (16/5) malam. Tampak hadir pula anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang juga anggota Majelis Pertimbangan Organisasi Pemuda Pancasila (MPO PP) HR Agung Laksono.
 
Serta, jajaran pengurus MPO lainnya, Erwan Sukardja (ketua) dan Bona Tobing (wakil ketua). Hadir juga Ketua DPD Golkar Aceh, yang juga mantan Sekjend MPN PP TM Nurlif.
Obrolan gayeng itu diwarnai dengan diskusi serius seputar latar belakang lahirnya ormas Pemuda Pancasila, yang tak bisa dilepaskan dari peristiwa bersejarah Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Hal itu menjadi momentum kesadaran nasional bahwa sistem pemerintahan presidensial adalah yang terbaik bagi bangsa ini.
 
“Saya tadi menyinggung soal itu, karena hari ini kita mengaku masih menjalankan sistem pemerintahan presidensial, tetapi dengan kekuasaan parlemen yang juga heavy. Ini menarik sebagai bahan diskusi internal kita, sesama kader Pemuda Pancasila,” kata LaNyalla.
 
LaNyalla menambahkan, Pemuda Pancasila selama ini terbukti ormas yang aktif bersama elemen bangsa lain untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan dan cita-cita luhur pendiri bangsa ini.
 
“Karena itu, setiap kali kami bertemu, yang kita bicarakan persoalan-persoalan bangsa yang fundamental, persoalan yang ada di hulu, bukan di hilir. Sebab, pondasi dan arah bangsa ini ada di hulu. Ada di konstitusi kita, yang hingga hari ini telah mengalami empat kali amandemen,” ucapnya.
 
Sebab, lanjut LaNyalla, jika semua sibuk berbicara persoalan yang di hilir sementara melupakan persoalan yang di hulu, maka hasilnya hanya kuratif dan karitatif.
 
“Tidak menyentuh akar persoalan, malah yang terjadi kita berdebat kusir dan ribut sendiri. Dan itu yang diinginkan bangsa dan negara lain,” kata dia.
 
Diskusi yang berlangsung hingga dua jam itu makin aktif dengan kehadiran sejumlah pengurus MPN dan kader PP lainnya, seperti Ajib Shah, M Lutfi Ismail, Anto Rahman, Togar M Nero, Sangkar dan Piala Simanjuntak serta Sekjend MPN PP Arif Rahman.

Pewarta : Boyke Ledy Watra
Editor: M Arief Iskandar
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar