Mahasiswa Banten gelar aksi tuntut penegak hukum tuntaskan korupsi

id demo mahasiswa,korupsi banten

Mahasiswa Banten gelar aksi tuntut penegak hukum tuntaskan korupsi

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Banten Menggugat (Kasibat) melakukan unjuk rasa menuntut penegak hukum untuk menyelesaikan berbagai kasus dugaan korupsi di Provinsi Banten. ANTARA/Mulyana.

Serang (ANTARA) - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Banten Menggugat (Kasibat) melakukan unjuk rasa menuntut penegak hukum untuk menyelesaikan berbagai kasus dugaan korupsi di Provinsi Banten.

Unjuk rasa ratusan mahasiswa tersebut digelar di kawasan pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), yakni di gerbang Kantor Guburnur Banten dan gerbang Kantor DPRD Banten, di Serang, Kamis.

Mahasiswa itu menyebutkan, saat ini ada tiga kasus dugaan korupsi yang masih ditangani Kejati Banten, di antaranya kasus dana hibah untuk pesantren tahun 2018 dan 2020, kasus pengadaan lahan untuk Gedung Samsat Malingping tahun 2019, dan terbaru kasus pengadaan masker KN95 tahun 2020 yang bersumber dari APBD Provinsi Banten.

"Ini menandakan Gubernur Banten tidak serius seperti magang dalam memimpin Provinsi Banten," kata Dede Ruslan Rafiudin dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Serang dalam orasinya.

Dede mengingatkan, penegak hukum untuk bergerak cepat, memeriksa dan mencari dalang dari korupsi di Banten terlebih pada kasus hibah ponpes yang mencoreng nama baik Provinsi Banten sebagai salah satu daerah yang melahirkan para ulama besar, namun tercoreng karena hibah ponpes dikorupsi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

"Kami berharap Kejati Banten segera mencari dalang dari korupsi dana hibah ponpes yang sudah mencoreng nama baik Provinsi Banten," katanya pula.

Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Serang Arman Maulana Rachman menganggap Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy belum berhasil dalam melakukan reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi di Banten.

"Apa yang terjadi di Provinsi Banten tentu menjadi sebuah ironi bagi kami, tiga kasus korupsi menjadi sebuah jawaban bagaimana ketidakmampuan WH dan Andika dalam melakukan reformasi birokrasi dalam lingkungan Pemprov Banten," kata Arman.

Pihaknya juga mengkritisi DPRD Banten yang dinilai diam dan tidak melakukan langkah-langkah tegas dalam menyikapi kondisi Provinsi Banten saat ini.

"Tentu korupsi uang rakyat hari ini perlu ada tindakan konkret," kata dia pula.

Aksi yang berlangsung di tengah guyuran hujan di kawasan pusat Pemerintahan Provinsi Banten itu, tidak menyurutkan semangat para mahasiswa untuk terus berorasi.
Baca juga: Kejagung pasang tanda sita 542 bidang tanah di Banten terkait Asabri
Baca juga: Gubernur Banten tegaskan aparatnya jangan lakukan korupsi

Pewarta : Mulyana
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar